JAYAPURA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Provinsi Papua, menyebut tak ada perkembangan yang signifikan dari iklim usaha di Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Di Papua induk, yang terjadi justru penurunan.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura, Selasa (8/10).
Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Ronald berharap, presiden yang baru (Prabowo-red) begitu juga calon kepala daerah yang sedang bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang bisa memiliki terobosan. “Kita harap pemimpin ke depan memiliki terobosan-terobosan ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kajian Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Indonesia, Khoirunurrofik mengatakan kegiatan ini berfokus untuk melakukan Kajian Analisis Belanja dan Pendapatan Publik.
“Kajian ini dilakukan pada delapan provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Papua. Kajian tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat layanan publik dasar,” ujarnya.
Lanjutnya, hasil kajian tersebut diharapkan menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Terutama pengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran dalam rangka mendorong pembangunan daerah.
“Hasil kajian ini akan bermanfaat bagi teman-teman di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan design kebijakan. Khususnya di Direktorat Perimbangan Keuangan, Kemendagri dan juga Bappenas,” kata Khoirunurrofik.
Lanjutnya, hasil kajian ini juga diharapkan memberikan masukan untuk penguatan perencanaan dan penganggaran terutama pasca DOB. “Dengan anggaran yang semakin terbatas, diharapkan prioritas dalam alokasi anggaran lebih strategis namun tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan dasar dan prioritas bagi Papua,” ucapnya.
Sekadar diketahui, Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia. Program selama 8 tahun ini dimulai pada November 2022. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
