Pemerintah Kota Jayapura mulai menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarak
-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pertamina Patra Niaga Papua memastikan pasokan gas elpiji dijamin aman untuk beberapa hari kedepan. Kepastian itu terungkap dalam Focus Discussion Group (FGD) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pertam
Sekolah berpola asrama itu direncanakan dibangun di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Biak yang mencakup wilayah Saireri dan Mamberamo yang mencakup wilayah Tabi. Konsep ini digadang-gadang menjadi model pendidik
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023 berada pada kategori sedang dengan skor 67,64, maka pada 2024 turun menjadi 56,55 atau masuk kategori rendah
Ketua Panitia Festival Sekolah Adat Hugulama I Tahun 2026 Yermias Hisage menyatakan ragam kegiatan yang dilakukan pada perayaan ini antara lain, misa/ibadah pembukaan, seminar dan lokakarya, Fokus Diskusi Group (FGD), pe
Disini juga terungkap bahwa persoalan yang kerap menimbulkan masalah khususnya wilayah Yahukimo adalah terkait SK Kepala Kampung yang sedang berproses hukum termasuk dana desa. Soal SK dikatakan ada dua versi.
Menurut Yusuf, melalui FGD ini diharapkan muncul berbagai gagasan dan ide strategis yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya di sektor perkebunan.
Aries Toteles mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi ma
"Padahal dibanding dengan potensi memang tidak seimbang. Target terlalu tinggi dan beberapa kali rapat kami sudah sampaikan masalahnya,"beber Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, Safruddin Jen.
“Pembangunan berkelanjutan adalah proses untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, Everth Lucas Hindom. FGD ini dilaksanakan dengan mengusung tema "Pengabdian Profesi ASN Sebagai Wujud Keikutsert
Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa mengatakan dengan mempererat sinergi lintas sektor guna menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Berdasarkan data Kesbangpol Papua, IDI Papua Tahun 2023 mencapai 67,64 atau naik 0,99 poin dibanding tahun sebelumnya. Ia berada pada urutan ketiga paling bawah. Adapun kenaikan IDI Papua disumbang oleh meningkatnya in
Kegiatan yang difasilitasi oleh Polres Biak Numfor ini dihadiri oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, Staf Ahli Bupati Fransisco Olla, pimpinan OPD terkait, unsur Kejaksaan Negeri Biak, unsur pimpinan TNI, Kepal
Kadistrik Biak Kota, Marthen Kafiar, mengapresiasi inisiatif Kapolres Biak Numfor yang telah mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, dewan perwakilan rakyat daerah, Lembaga Masyarakat Ada
Namun, di tengah maraknya aksi kriminal, Kapolres juga menyayangkan adanya insiden salah sasaran. Ia mencontohkan kasus seorang anak yang meminta belas kasihan kepada warga, namun justru diteriaki dan dikira hendak melak
Dikatakan, sampai saat ini Papua memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Karena hal ini bukan saja bicara dalam konteks Papua, tapi ini juga mengenai pendapatan bagi negara, dan pasar indo pasifik inilah yang menjadi salah satu potensi.
“Supaya ke depannya kita melihat kembali evaluasi dari beberapa indikator atau instrumen-instrumen yang menjadi kategori dalam indikator untuk pengemanbangan kebijakan regulasi. Seperti tahapan, non-tahapan dan penguatan lembaga,” kata Diana kepada wartawan.
Keterlambatan pendistribusian yang berdampak pada terlambatnya penyampaian ke pemilih, tidak tepat sasaran, diserahkan bukan kepada pemilik langsung, serta penyampaian secara kolektif bukan oleh KPPS.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, seusai mengikuti FGD terkait dengan aparat kampung sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk kepesertaan aparat kampung sebagai peserta BPJS tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 119 tahun 2019.
Pengembangan destinasi wisata ini juga harus dilakukan secara merata di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen terhadap riset dan inovasi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1723-BPS-11-W-2023.
Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 60 ribu mahasiswa yang kuliah setiap tahunnya, 23 ribu diantaranya tidak kuliah secara maksimal. Hal ini terjadi karena ekonomi orang tua. Sekira 92 persen penghasilan orang tua dari mahasiswa tersebut berada di bawah 2 juta per bulan. Dan 54 persen lainnya tidak berpenghasilan tetap. Atas dasar itulah LLDIKTI bersama perguruan tinggi berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan, ini adalah momentum bagi Kejati Papua untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat Papua tentang behayanya korupsi jika dibiarkan dan perlu dilawan.
Dalam rangka itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar fokus group discussion (FGD) terkait dengan batas-batas wilayah dari pemekaran 5 kampung baru ini dengan melibatkan pemangku kepentingan dari 5 kampung baru itu.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Kepala Bea Cukai Jayapura, Adeltus Lolok mengatakan, berdasarkan data yang telah tercatat nilai ekspor yang dilakukan pengusaha melalui PLBN Skouw Kota Jayapura senilai Rp12,68 miliar hingga April 2024.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dasar dari kegiatan tersebut karena adanya pengaduan masyarakat adat terkait substansi dari perdasus tersebut yang dianggap melemahkan hak hukum masyarakat adat dalam mengambil tanah adat yang dikuasai secara sepihak oleh pihak kedua misalnya koorporasi, atau pemerintah dan lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Mewakili Bupati Jayawijaya Asisten 1 Setda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P menyatakan era otonomi, yang berimplikasi pada giatnya masing-masing daerah memacu kemandirian melalui pembangunan, berdampak pada munculnya kebutuhan akan informasi statistik atau data yang akurat sebagai dasar penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan.
Dalam kesempatannya, Dir Reskrimum Polda Papua mengatakan pihaknya mengundang para peserta untuk membahas apa saja kekerasan yang mungkin terjadi ketika Pilkada serentak beserta apa saja tindakan yang akan dilakukan dari Polda Papua untuk menghadapi gangguan Kamtibmas pada saat pemilihan.
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa KI Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, dan tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur menerangkan, Undang-Undang Otsus dan peraturan turunannya PP 106 dan 107 membagi kewenangan kekhususan. Dengan aturan tersebut, kabupaten/kota kini juga memiliki kewenangan khusus.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, dalam FGD tersebut yang dibahas adalah instrumen berkaitan dengan kewenangan kekhususan dengan adanya UU nomor 2 tahun 2021 tindak lanjut dari PP 106-107.
Kepala BBPOM Jayapura Hermanto mengatakan FGD tersebut bentuk bentuk komitmen BBPOM Jayapura dalam mendukung kemajuan UMKM dan pengawasan produk IRTP di Provinsi Papua.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, dalam sambutanya mengatakan, Provinsi Papua sebagai provinsi yang memiliki hutan alam tropis di Indonesia turut berkomitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memastikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
Dari aduan tersebut memang ada yang sudah dilakukan mediasi dengan ada titik temu kesepakatan bersama lalu dipakai untuk masalah sengketa tanah tidak dilanjutkan, sehingga bisa selesai.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura.
Penjabat Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo dalam sambutannya yang bacakan Asisten I Setda Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, MAP mengatakan publikasi dalam angka merupakan sumber informasi penting bagi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat umum.
"Dalam FGD yang kami lakukan ini membicarakan tentang Rancangan peraturan Gubernur tentang pengangkatan anggota DPR dari kursi pengangkatan DPRK," kata Raimondus Mote, Jumat (27/10), sore.
