WAMENA – Menanggapi aksi keributan yang dilakukan anggota MRP Papua Pegunungan ke Kantor BP2KAD beberapa hari lalu nampaknya mulai mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan khususnya komisi III yang menilai jika transparansi dalam pengelolaan keuangan belum berjalan optimal.
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan kunker atau reses didaerah pemilihan namun ditunda dan kegiatan yang lain juga belum berjalan.
“Kita lihat lembaga DPRP saja seperti itu, belum lagi OPD lain, oleh karena itu kami minta kepada eksekutif harus transparansi dalam pengelolaan anggaran, kooperatif dan profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan,”ungkapnya Kamis (16/4)
Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan ini baru lahir sehingga perlu untuk merawat, memelihara, dan menyusui bersama, oleh karena itu, DPRP Papua Pegunungan meminta untuk pengelolaan anggaran ini harus dilakukan secara transparan demi pembangunan dan demi untuk masyarakat.
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan juga meminta agar harus ada pemerataan penyerapan anggaran, pihaknya juga belum melihat dana Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur berapa, sedangkan di lembaga DPRP sendiri khususnya untuk pimpinan saja belum ada operasional untuk melakukan tugas -tugas besar.
WAMENA – Menanggapi aksi keributan yang dilakukan anggota MRP Papua Pegunungan ke Kantor BP2KAD beberapa hari lalu nampaknya mulai mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan khususnya komisi III yang menilai jika transparansi dalam pengelolaan keuangan belum berjalan optimal.
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan kunker atau reses didaerah pemilihan namun ditunda dan kegiatan yang lain juga belum berjalan.
“Kita lihat lembaga DPRP saja seperti itu, belum lagi OPD lain, oleh karena itu kami minta kepada eksekutif harus transparansi dalam pengelolaan anggaran, kooperatif dan profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan,”ungkapnya Kamis (16/4)
Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan ini baru lahir sehingga perlu untuk merawat, memelihara, dan menyusui bersama, oleh karena itu, DPRP Papua Pegunungan meminta untuk pengelolaan anggaran ini harus dilakukan secara transparan demi pembangunan dan demi untuk masyarakat.
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan juga meminta agar harus ada pemerataan penyerapan anggaran, pihaknya juga belum melihat dana Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur berapa, sedangkan di lembaga DPRP sendiri khususnya untuk pimpinan saja belum ada operasional untuk melakukan tugas -tugas besar.
