Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC)Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan sebagai DOB yang baru pemerintah sudah bisa mengimplementasikan udang -undang dan peraturan pemerintah tentang sistem barcode, ini diberlakukan untuk mene
Gubernur mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan atas perintah presiden. Menurutnya, perdebatan panjang terkait kasus yang terjadi tidak perlu dilanjutkan,
Gubernur mengatakan, dinamika ekonomi global dan nasional masih penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, hingga gangguan rantai pasokan, secara langsung maupun tidak langsung
Matius Fakhiri berharap, PMI dapat terus eksis dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, khususnya di Papua.Salah satu aktivitas kemanusiaan yang dimaksud ialah donor darah untuk kemanusiaan. Matius berharap, PMI Papua terus
Audit ini dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusul adanya kasus kematian maternal yang menjadi pemicu upaya perbaikan sistem layanan kesehatan. Direktur Tata Kelola P
Pengiriman ini dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, Pj Sekda, para kepala OPD, Plt Kepala DKLH Papua, Yaconias Maintindom dan Plt. Kadis Perdagangan dan Pe
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri, Rolekson Simatupang, memimpin langsung kedatangan tim yang berjumlah delapan orang tersebut. Rolekson menjelaskan bahwa langkah ini
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya peran guru sebagai pahlawan bangsa yang harus dihormati dan ditempatkan pada posisi terhormat. Ia menyampaikan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam membentuk
Karena itu, sambung gubernur, melalui momentum Harkanas, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan beberapa hal strategis yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat gizi ikan, memperkuat kesehatan keluarga Papua
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar p
