–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli menggunakan uang rakyat. Saat masyarakat sedang menghadapi berbagai kesulitan, aset bernilai tinggi justru dibiarkan rus
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB telah dilakukan melalui rapat internal bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Tim gabungan juga telah turun ke lapangan u
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap pemerintah daerah di wilayah Papua yang berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, dan prestasi luar biasa dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perc
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin. Menurutnya, diperlukan langkah lanjutan berupa normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi agar fungsi saluran air tetap optima
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Pemerintah Provinsi Papua mulai melaksanakan pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hutan, menekan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan mas
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menilai kerja sama layanan kesehatan dengan Papua Nugini (PNG) berpeluang membuka pengembangan hospital tourism atau wisata medis yang memberikan manfaat bagi sektor kesehatan sekaligus mendorong pertumbu
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Papua. Bagaimana tidak, pengelolaan ini selalu berpindah-pindah, mulai di bawah kewenangan kabupat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah setempat. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri
