Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang selama ini belum dikelola secara optimal. Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis dan sebagian dibangun d
Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah tiga bulan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober lalu.
Sejumlah nama dilantik sebagai anggota Dewan Ekse
‘’Kita siap memfasilitasi adik-adik. Tapi perwakilan. Nanti dipimpin langsung Bapak Sekda Papua Selatan bersama dengan dari pimpinan MRP, DPRP Papua Selatan dan dari Badan Kepegawaian,’’ kata gubernur Apolo Safanpo.
“Untuk Kabupaten Jayapura, lokasinya berada di wilayah Swentab. Sementara di Kabupaten Sarmi berada di perbatasan Sarmi dan Jayapura, tepatnya Distrik Bonggo. Sedangkan di Kabupaten Keerom dilakukan di wilayah Arso,” jel
Mantan Wakil Bupati Merauke ini menyebut di tahun 2023, Pemprov Papua Selatan menerima TKD sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Lalu di tahun 2025 turun lagi menjadi Rp 1,25 tr
Ia menjelaskan, melalui revisi besar kebijakan Presiden Republik Indonesia, program swasembada pangan kemudian diturunkan ke dalam visi dan misi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Papua. Program tersebut diselarask
‘’Dengan anggaran yang sangat terbatas, sulit bagi kita untuk melaksanakan 28 program itu sehingga kita coba dorong ke pemerintah atasan untuk dapat dibiayai lewat kementrian dan lembaga yang ada,’’ kata gubernur Apolo S
Menurut Gubernur, mekanisme penyampaian keluhan telah tersedia secara jelas di setiap fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat rumah sakit hingga dinas kesehatan yang ada di kabupaten/kota dan provinsi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,
Plt. Kepala Dinas ESDM Penanaman Modal PTSP Papua, Dr.Karsudi, SP,MSi mengatakan, ke depan pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius terhadap praktik pertambangan tanpa izin yang marak terjadi di sejumlah wilaya
