Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Gubernur Papua menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk
“Program MBG sangat strategis bagi Papua karena mendukung 'Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis’ sehingga ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi fondasi membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan ber
Ini terlihat di dua rumah sakit pemerintah yakni RSJ Abepura dan RSUD Jayapura. Bahkan untuk pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura untuk sementara waktu ditutup, hingga waktu yang tidak ditentukan. Penu
Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan dapur dan jumlah penerima layanan. Saat ini, kata dia, sasaran program masih terbatas pada anak sekolah. Namun pada tahun 2026, program direncanakan menjangkau kelompok lain.
Menurut Fakhiri, pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang bernilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ek
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan Benedicta Herlina Rahanggiar menyatakan RSUD Jayapura menjadi rujukan utama bagi warga yang harus dievakuasi untuk mendapat penanganan me
Menurutnya, penataan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk membuka akses antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi mulai membuka dan mengoptimalkan sejumlah
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang pembangunan Papua lima tahun ke depan.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman yang lebih layak dan terencana
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta seberapa efektif dan efis
