Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Pemerintah Provinsi Papua mulai melaksanakan pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hutan, menekan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan mas
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menilai kerja sama layanan kesehatan dengan Papua Nugini (PNG) berpeluang membuka pengembangan hospital tourism atau wisata medis yang memberikan manfaat bagi sektor kesehatan sekaligus mendorong pertumbu
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Papua. Bagaimana tidak, pengelolaan ini selalu berpindah-pindah, mulai di bawah kewenangan kabupat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah setempat. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri
Fakhiri menyatakan mengetahui soal "permainan lama" tersebut. “Barang itu saya tahu, gubernur-gubernur terdahulu kan membuat program bagus-bagus. Namun ada yang congkel-congkel. Saya ingatkan kali ini stop, kita mau membangun generasi emas
Pemerintah Provinsi Papua akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi
Gubernur menegaskan bahwa inilah siklus pembangunan manusia yang ingin mereka ciptakan. “Kita memahami bahwa saat ini kewenangan pendidikan menengah atas/umum berdasarkan regulasi belum sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Provinsi Papua.
emerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Enam dari tujuh aktivitas penambangan galian C di wilayah Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, teridentifikasi beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Maraknya aktivitas tambang ilegal di area perkotaan ini mulai m
