Kata Johannes, SKP merupakan rencana kerja, target, serta ekspektasi kinerja yang harus dicapai oleh ASN dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022, SKP digunakan sebagai dasar penilaian k
Penyerahan santunan tersebut dilakukan dalam apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerin
Wali Kota menegaskan pentingnya kedisiplinan, etos kerja, serta komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN tidak hanya dilakukan melalui apel pagi,
Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Erni Kallem, mengatakan langkah tegas tersebut diambil menyusul ditemukannya perbedaan signifikan antara jumlah ASN yang terdata secara administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana pensiunan bukan lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
Wakil Bupati Jayapura menekankan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kedisiplinan ASN sebagai fondasi utama dalam memajukan Kabupaten Jayapura. “Saya berharap kepada kita sekalian untuk tetap menjaga persatuan. Dengan
Menurut Bupati, penerapan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan ASN bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. ASN yang tidak menunjukkan kinerja, malas, atau tidak disiplin akan diberikan s
Dalam aksi tersebut para Nakes dan ASN membawa spanduk dengan sejumlah tuntutan. Pertama, masa menuntut segera non aktifkan/berhentikan dr. Daisy C. Urbinas dari jabatan Direktur RSUD Abepura sesuai dengan pernyataan
Bupati Yunus Wonda menegaskan bahwa kedisiplinan ASN, khususnya kehadiran di kantor dan keikutsertaan dalam apel pagi, menjadi salah satu indikator penilaian dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
