Menurut Rahmat, esensi perjuangan tahun 1908 sangat relevan dengan kondisi penegakan hukum modern saat ini. Tantangan terbesar yang dihadapi instansi peradilan kini berada di ranah internal dan persepsi publik. Ia menambahkan, esensi 'bangk
Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Yalimo, Yan Kirakla, para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, hingga pegawai di lingkungan Pemerinta
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui SIPD-RI. Upaya tersebut dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, tran
Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan kajian terhadap jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan beban kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Derek T
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai non ASN RSUD Merauke, Rabu (13/5).
Rombongan Komisi III DPRP Papua Selatan yang salah satunya membidangi masalah Kesehatan tersebut dip
Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan, akan mulai dipungut dari seluruh ASN yang ada di Lingkungan Pemkab Jayawijaya, hal ini dilakukan sebelum kebijakan atau peraturan
Apel pagi dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Yalimo, Leonardus Pally, dan diikuti para asisten setda, pimpinan organisasi perangkat daerah, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kasubag, serta seluruh ASN di lingkungan pemerintah kabupa
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar bekerja lebih serius, disiplin, dan maksimal dalam menjalankan program pembangunan maupun pelayanan kepa
Wabup memberikan apresiasi kepada ASN yang tetap disiplin mengikuti apel rutin. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan perkantoran, baik di halaman kantor maupun di dalam ruang kerja.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah, mengingat beban belanja pegawai masih cukup tinggi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optim
