Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Kota Jayapura mencapai 3000-an orang. Di mana sebelumnya sebanyak lebih dari 1000 orang sudah terakomonir dalam pengangkatan formasi khusus Papua. Kemudian Pemkot Jayapura mendapatkan formasi baru untuk pengangkatan P3K sebanyak lebih dari 2000 orang. Sehingga total 3000 tenaga honorer dan kontrak di Kota Jayapura akan diangkat baik itu PNS maupun ASN P3K.
  Karena itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi pegawai di Pemkot Jayapura untuk menggunakan atribut secara lengkap. Sehubungan dengan pemanfaatan atribut itu pada Senin (6/5), PJ Walikota Jayapura didampingi Asisten 1 melakukan sidak bagi seluruh ASN di Kota Jayapura untuk memastikan kelengkapan atribut pada saat menjalankan tugasnya di kantor.
Meskipun belum mengetahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Pj Wali Kota Jayapura, namun dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan pegawai di Pemkot Jayapura yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama 2 tahun belakangan ini.
"Ini mengenai situasi yang terjadi di OPD, kami semua mengalami kendala. Mungkin secara agenda anggaran tahunan, DPA, sudah dibagikan. Namun dalam penyelenggaraan kegiatan otomatis kami ASN yang tidak bisa membagi kerjanya itu secara merata"ujarnya.
Itulah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia menerangkan, saat ini sekolah-sekolah kedinasan tersebut masih berkoordinasi terkait teknis pendaftaran dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
  Dia mengatakan saat ini jumlah ASN di Pemkot Jayapura mencapai hampir 5000 orang. Jumlah ini tentunya cukup banyak, karena itu untuk pembayaran TPP ini juga akan dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah Kota Jayapura.
Tentu bukan tidak mungkin aparatur sipil negara, yang dilarang oleh pemerintah untuk ikut dalam politik praktis, bisa saja terlibat secara diam-diam untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu.
  Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, yang juga diisukan sudah siap maju dalam bursa pencalonan Walikota Jayapura 2024 itu mengungkapkan, pengunduran diri itu memang harus dilakukan oleh ASN, namun bukan berarti harus dilakukan saat ini.
  Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
