JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperhatikan waktu pembahasan dokumen APBD induk tahun 2024. Ia meminta dokumen RAPBD tersebut bisa diserahkan pada bulan November ini berhubung padatnya sejumlah agenda.
Pasalnya Yunus khawatir jika diserahkan pada Desember maka pembahasan akan terburu – buru dan diyakini tidak maksimal.
“Kami masih menunggu RAPBD induk 2024 yang harus segera diajukan oleh eksekutif ke DPR. Kami minta diserahkan bulan ini sehingga tak terkesan buru – buru dan ada waktu dan ruang untuk anggota DPR melihat lebih jauh isi RAPBD induk,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Jangan saat injury time, waktu mepet dan sudah diminta ke mendagri baru dikirimkan. Ini menurutnya harus dihindari. Harus ada ruang yang cukup sehingga DPR bisa membahas.
“Jadi kalau memang harus mengecek ke daerah, kami juga bisa melakukan itu sehingga kami berharap di bulan November ini rancangan itu sudah masuk ke dewan dan jangan sampai masuk di bulan Desember sebab itu sudah pasti mepet,” wantinya lagi.
Pasalnya Yunus beranggapan bahwa aktifitas dewan di bulan Desember adalah kembali ke daerah pemilihan untuk mensosialisasikan diri dan itu diyakini akan berjalan lama.
“Sangat memungkinkan teman – teman di DPR bulan Desember itu kembali ke daerah pemilihan dan melakukan aktifitasnya disana mengingat waktu pemilihan juga sangat mepet di bulan Februari. Jangan sampai terlambat dan anggota semua baru kembali setelah bulan Februari, itu jadi masalah,” imbuhnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperhatikan waktu pembahasan dokumen APBD induk tahun 2024. Ia meminta dokumen RAPBD tersebut bisa diserahkan pada bulan November ini berhubung padatnya sejumlah agenda.
Pasalnya Yunus khawatir jika diserahkan pada Desember maka pembahasan akan terburu – buru dan diyakini tidak maksimal.
“Kami masih menunggu RAPBD induk 2024 yang harus segera diajukan oleh eksekutif ke DPR. Kami minta diserahkan bulan ini sehingga tak terkesan buru – buru dan ada waktu dan ruang untuk anggota DPR melihat lebih jauh isi RAPBD induk,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Jangan saat injury time, waktu mepet dan sudah diminta ke mendagri baru dikirimkan. Ini menurutnya harus dihindari. Harus ada ruang yang cukup sehingga DPR bisa membahas.
“Jadi kalau memang harus mengecek ke daerah, kami juga bisa melakukan itu sehingga kami berharap di bulan November ini rancangan itu sudah masuk ke dewan dan jangan sampai masuk di bulan Desember sebab itu sudah pasti mepet,” wantinya lagi.
Pasalnya Yunus beranggapan bahwa aktifitas dewan di bulan Desember adalah kembali ke daerah pemilihan untuk mensosialisasikan diri dan itu diyakini akan berjalan lama.
“Sangat memungkinkan teman – teman di DPR bulan Desember itu kembali ke daerah pemilihan dan melakukan aktifitasnya disana mengingat waktu pemilihan juga sangat mepet di bulan Februari. Jangan sampai terlambat dan anggota semua baru kembali setelah bulan Februari, itu jadi masalah,” imbuhnya. (ade/wen)
