JAYAPURA – Kekhawatiran warga Kota Jayapura terkait rencana aksi demo bela Lukas Enembe kali kedua nampaknya perlu ditepis. Masyarakat tak perlu terlalu cemas dengan sejumlah informasi yang menyatakan bahwa aka nada demo dalam waktu dekat dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak.
Ini setelah Ketua Koalisi Rakyat Papua (KRP) memberi pernyataan lugas bahwa pihaknya tidak ingin gegabah untuk melakukan aksi demo hanya karena ingin melakukan sebuah perlawanan. KRP merupakan kelompok yang sebelumnya melakukan aksi di Taman Imbi pada Selasa (20/9).
“Tidak betul ada rencana demo dalam waktu dekat. Kami tak ingin gegabah atau terburu – buru untuk melakukan demo. Tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dipikirkan baik – baik,” kata Ketua KRP, Diaz Gwijangge kepada wartawan di Entrop, Senin (26/9).
Pihaknya juga tak mau karena sikap terburu – buru justru hanya membuat situasi pak gubernur menjadi lebih sulit. Karenanya ia menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir sebab kalaupun ada yang mengeluarkan statemen untuk turun ke jalan menurutnya itu lebih pada pendapat pribadi.
“Kemarin yang di Imbi saya tidak begitu mengawal karena saya harus menangani kasus Mutlasi di Timika tapi saya perhatikan semua berjalan baik. Saya tiba di Imbi teman – teman sudah berorasi dan kami bersyukur semua aman,” tambahnya.
Mantan anggota DPR RI ini juga menyampaikan bahwa masyarakat jangan mudah terpancing hoax. Ia menyayangkan adanya pihak yang mencoba memperkeruh keadaaan dengan menyebar hoax.
“Kami mendengar ada yang siap berjaga – jaga sampai harus berkumpul di rumah ibadah, ini sudah tidak betul. Jangan muda percaya selebaran atau tulisan di media social FB maupun WA. Tanyakan pada kami langsung saja sebab kami juga tak mau masyarakat dirugikan dari cara – cara begitu (Hoax),” tutup Diaz.
Selain itu ia juga meminta agar penyidik KPK memberi kesempatan untuk gubernur bisa berobat hingga sehat lebih dulu. Diaz berpendapat bahwa Lukas Enembe adalah sosok tokoh, pemimpin di kalangan orang Papua yang dihormati dan banyak yang telah diberikan untuk negara ini.
Karenanya Diaz mengingatkan untuk pemerintah pusat juga tidak gegabah. Ia melihat isu Lukas Enembe seperti menjadi seksi mengalahkan kasus Ferdy Sambo. Dan disini kata Diaz KPK sebagai komisi independen dalam melakukan tugas – tugasnya justru menjadi aneh belakangan ini. Ia menyinggung Mahfud MD yang terkesan justru seperti juru bicara KPK.
“Ini juga menjadi pertanyaan kami sebab mengapa tiba – tiba Menkopolhukam mengomentasi kasus ini. Yang perlu diketahui Lukas Enembe ini mengawali karir dari wakil bupati, bupati kemudian gubernur 2 periode dan berhasil mengantongi status WTP di Papua tapi tidak – tiba dikatakan melakukan pencucian uang, gratifikasi. Anehnya lagi belum diperiksa tapi langsung jadi tersangka,” bebernya.
Tak hanya itu, tudingan soal Rp 560 miliar juga dirasa aneh mengingat jika digunakan untuk kepentingan pribadi tentunya ada banyak pekerjaan di Papua yang bermasalah. Tapi kondisi rilnya semua berjalan lancar. “Kami juga bertanya mengapa asas praduga tidak diterapkan. Belum diperiksa sudah jadi tersangka dan Menko tiba – tiba jadi jubir KPK.
Kalau dikatakan mengambil banyak uang lalu apakah ada yang terbengkalai. Lukas adalah tokoh di Papua dan masyarakat tidak melihat hanya sebagai gubernur namun secara adat ia tokoh yang disegani dan ia bisa merangkul semua,” tambahnya.
Kata Diaz president juga tahu Lukas sakit dan itu sebelum penetapan tersangka. Gubernur dikatakan hampir mati dan mengalami stroke 4 kali. Namun karena kemurahan ia diberi umur panjang. Jangan sampai dipanggil paksa dan justru terjadi apa – apa ini sama saja menyiapkan konflik baru.
“Yang jelas ada banyak yang tidak terima jika gubernur Lukas dikriminalisasi atau dipanggil paksa sebab ini berpotensi terjadi kegaduhan di daerah,” tutupnya. (ade/wen)
