JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan tiga Provinsi Baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada Jumat (11/11) di Jakarta.
Adapun peresmian Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022.
Peresmian tersebut juga ditandai dengan pelantikan tiga penjabat (Pj) gubernur yang sudah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin tiga provinsi di bumi cenderawasih. Dimana Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.
Dr Ribka Haluk S.Sos,MM merupakan kelahiran Piramid, 10 Januari 1971. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua. Hingga pada Kamis (10/11) dilantik Mendagri menjadi Staf Ahli Mendagri Bid Aparatur dan Pelayanan Publik.
Sementara Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT kelahiran Agats, 24 April 1975. Ia merupakan Rektor Universitas Cenderawasih, sebelum dilantik jadi Pj Papua Selatan sehari sebelumnya dilantik Mendagri menjadi staf ahli Mendagri Bid Pemerintahan.
Sedangkan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo SH.MH merupakan kelahiran Merauke 13 Maret 1964. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang juga baru dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung sebelum akhirnya dilantik sebagai Pj Gubernur.
Peresmian dan pelantikan di angka cantik yakni tanggal 11 dan bulan 11, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap angka tersebut adalah berkat dari Tuhan.
Mantan Kapolda Papua itu menyampaikan aspirasi yang cukup lama dari masyarakat dan tokoh masyarakat Papua untuk melakukam pemekaran hingga kini disahkan. Dimana DOB sendiri jauh hari sudah melakukan persiapan yang dipimpin oleh Wamendagri sebagai OAP.
“Pemilihan penjabat melalui proses yang cukup panjang, masukan dari berbagai pihak dan diputuskan dalam sidang Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Presiden dengan dihadiri sejumlah Mentri serta kepala lembaga lainnya,” kata Tito dalam sambutannya.
Selain itu, anggaran untuk November dan Desember sudah selesai. Tinggal menagih hibah yang sudah disepakati disamping itu anggaran dari Pemerintah Pusat dan penyusunan APBD tahun 2023.
“Hari ini kita laksanakan pelantikan untuk menandai de facto tiga provinsi baru Indonesia, dan dari 34 Provinsi menjadi 37 Provinsi di Indonesia yang lima diantaranya adalah di tanah Papua,” ucapnya.
Menurut mantan Kapolda Papua itu, pemekaran tersebut akan membuat proses manajemen pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih mudah. Misalkan yang dari Boven Digoel tidak perlu ke Jayapura lagi cukup ke Merauke.
Sehingga itu, pemekaran kata Tito jangan disikapi sebagai hal yang negatif namun lebih banyak melihat sisi positifnya. Sebagaimana Papua sebelumnya adalah Papua Barat dan bahkan menjadi bagian dari Provisni Papua dan Maluku yang beribu kota di Ambon.
“Kita doakan terjadi percepatan pembangunan di Papua, kepada para penjabat saya mohon bekerja dengan hati. Apalagi anggaran dana Otsus sudah dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,5 persen, ada juga dana alokasi umum nasional. Anggaran yang ada satu rupiah gunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Tito.
Mendagri juga mengajak para Penjabat yang baru dilantik untuk merangkul semua pihak, sehingga tercipta stabilitas politik dan keamanan yang baik di Papua. Karena percuma punya semua sumber daya alam dan anggaran yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman.
“Semua pihak dirangkul lalu bekerja bersama sama, saya menitip kepada Apolo agar pengalaman sebagai Rektor Akademik meskipun masih muda namun saya yakin memiliki kapabilitas,” ucap Mendagri.
“Untuk Nikolaus Kondomo pengalaman bapak sebagai putra asli Papua meskipun dari Selatan, tapi sebagai kejati paham betul daerah pegunungan saya harap bisa membawa perubahan di tempat bertugas nanti,” sambungnya.
“Dan saya terkesan dengan Ribka saat sukses menyelesaikan Pilkada di Kabupaten Yalimo di tengah konflik di daerah tersebut pada tahun 2020 silam dan Pilkada berjalan aman. Itulah prestasi luar biasa ibu di mata pemerintah pusat, sehingga diberikan kepercayaan untuk memimpin Papua Tengah,” ucap Tito.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Marthen Kogoya berharap roda pemerintahan di tiga DOB nantinya bisa berjalan dengan baik.
“Selaku provinsi induk, kami akan terus melakukan pembinaan untuk tiga provinsi tersebut. Sehingga pada tahun 2024 mendatang terbentuknya pemerintahan definitif dan roda pemerintahan mulai berjalan baik, efektif dan bisa mandiri,” pungkasnya. (fia/wen)
