JAYAPURA – Meski eventnya sudah berlangsung dua tahun lalu dan dinyatakan sukses, namun perhelatan PON di Papua rupanya masih menyimpan PR. Yang cukup mengejutkan adalah terkait hutang yang muncul setelah pelaksanaan event. Ini terungkap saat dibacakan dalam sidang APBD perubahan di ruang sidang DPRP pekan kemarin.
Fraksi Golkar sempat menyampaikan ini dalam laporannya. Dimana Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long menyebut bahwa terkait hutang PON XX, fraksi Golkar DPR Papua meminta perhatian gubernur dan PB PON untuk berkoordinasi guna memverifikasi dengan para pihak terkait guna memastikan penyelesaian hutang atau pembayaran yang belum tuntas.
“Jangan sampai ada pihak yang akhirnya dirugikan dari pelaksanaan kegiatan ini terutama pengusaha dan masyarakat,” jelas Tan Wie Long dalam laporan pendapat akhir fraksi para sidang rancangan peraturan daerah Papua tentang perubahan APBD tahun 2023.
Tak hanya Golkar, Kusmanto dari Komisi III juga ikut menyinggung ini. “Kami minta perhatian gubernur untuk secepatnya melakukan verifikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait termasuk pemerintah pusat untuk memastikan utang PB PON XX di Papua yang belum diselesaikan agar segera ditindaklanjuti,” ujar Kusmanto.
Fraksi Nasdem juga menyinggung soal PON, namun disini berkaitan dengan asset yang ditinggalkan. Terkait PON ini Fraksi Nasdem menyinggung soal persoalan yang dihadapi pasca PON.
“Pertama soal kendaraan bus yang ditinggal dimana menurut Fraksi Nasdem perlu dialokasikan anggaran untuk dilakukan perbaikan kemudian segera dihibahkan kepada yayasan atau lembaga keagamaan. Kedua untuk venue – venue milik Pemprov yang telah dihibahkan, Fraksi Nasdem meminta gubernur agar ini dibicarakan kembali penggunaannya agar dapat digunakan untuk pembinaan atlet Papua,” ujar Herlin Beatrix Monim sebagai pelapor.
Terkait ini Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda menyampaikan bahwa hutang yang muncul tak lepas dari keterlambatan pemerintah pusat menuntaskan pembayaran. “Karena dicicil, makanya tidak semua terbayar, tapi ini sudah kami konfirmasi untuk segera pemerintah pusat menuntaskan. Tentu kami juga tidak mengharapkan hal ini terjadi,” singkat Yunus. (ade/tri)
JAYAPURA – Meski eventnya sudah berlangsung dua tahun lalu dan dinyatakan sukses, namun perhelatan PON di Papua rupanya masih menyimpan PR. Yang cukup mengejutkan adalah terkait hutang yang muncul setelah pelaksanaan event. Ini terungkap saat dibacakan dalam sidang APBD perubahan di ruang sidang DPRP pekan kemarin.
Fraksi Golkar sempat menyampaikan ini dalam laporannya. Dimana Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long menyebut bahwa terkait hutang PON XX, fraksi Golkar DPR Papua meminta perhatian gubernur dan PB PON untuk berkoordinasi guna memverifikasi dengan para pihak terkait guna memastikan penyelesaian hutang atau pembayaran yang belum tuntas.
“Jangan sampai ada pihak yang akhirnya dirugikan dari pelaksanaan kegiatan ini terutama pengusaha dan masyarakat,” jelas Tan Wie Long dalam laporan pendapat akhir fraksi para sidang rancangan peraturan daerah Papua tentang perubahan APBD tahun 2023.
Tak hanya Golkar, Kusmanto dari Komisi III juga ikut menyinggung ini. “Kami minta perhatian gubernur untuk secepatnya melakukan verifikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait termasuk pemerintah pusat untuk memastikan utang PB PON XX di Papua yang belum diselesaikan agar segera ditindaklanjuti,” ujar Kusmanto.
Fraksi Nasdem juga menyinggung soal PON, namun disini berkaitan dengan asset yang ditinggalkan. Terkait PON ini Fraksi Nasdem menyinggung soal persoalan yang dihadapi pasca PON.
“Pertama soal kendaraan bus yang ditinggal dimana menurut Fraksi Nasdem perlu dialokasikan anggaran untuk dilakukan perbaikan kemudian segera dihibahkan kepada yayasan atau lembaga keagamaan. Kedua untuk venue – venue milik Pemprov yang telah dihibahkan, Fraksi Nasdem meminta gubernur agar ini dibicarakan kembali penggunaannya agar dapat digunakan untuk pembinaan atlet Papua,” ujar Herlin Beatrix Monim sebagai pelapor.
Terkait ini Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda menyampaikan bahwa hutang yang muncul tak lepas dari keterlambatan pemerintah pusat menuntaskan pembayaran. “Karena dicicil, makanya tidak semua terbayar, tapi ini sudah kami konfirmasi untuk segera pemerintah pusat menuntaskan. Tentu kami juga tidak mengharapkan hal ini terjadi,” singkat Yunus. (ade/tri)
