JAYAPURA-Pengamat social politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpedapat bahwa untuk posisi pejabat gubernur papua pengganti Lukas Enembe, Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian akan mendengar aspirasi yang muncul dari Papua.
Usulan calon Pejabat Gubernur yang muncul dari Papua dipastikan harus memenuhi standarisasi yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya dalam satu rapat terbatas di kantor Kemenkopolhukam Jakarta dan standarisasi tersebut antara lain, pertama, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Rekam jejaknya harus bersih dari segala bentuk kejahatan korupsi dan problem moralitas pribadi dan keluarga lainnya.
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok – kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ketiga, seorang pribadi yang bebas dari konflik kepentingan karena hutang budi dan beban moral kepada pejabat dan elit politik yang memimpin sebelumnya.
“Demikian kurang lebih tiga syarat atau standarisasi yang bisa saya simpulkan dari hasil rapat terbatas di kantor Menteri Mahfud MD berdasarkan arahan Presiden Jokowi tentang pengusulan calon Pejabat Gubernur Papua pengganti Gubernur Lukas Enembe,” beber Yaung.
“Lalu terkait usulan dari DPRP Papua yang dirasa tidak dilakukan secara terbuka atau transparan silahkan saja dan tanpa transparansi publik tentu dengan tujuan DPRP tidak mau kebijakannya diawasi public,” sindir Yaung.
Ia memprediksi bahwa biasanya usulan DPRP akan masuk tong sampah mendagri karena tidak memenuhi tiga standarisasi yang sudah dijelaskan di atas. Kebijakan strategis DPRP Papua tanpa pengawasan dan koreksi publik, biasanya masuk tong sampah Mendagri. (ade/fia/wen)
JAYAPURA-Pengamat social politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpedapat bahwa untuk posisi pejabat gubernur papua pengganti Lukas Enembe, Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian akan mendengar aspirasi yang muncul dari Papua.
Usulan calon Pejabat Gubernur yang muncul dari Papua dipastikan harus memenuhi standarisasi yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya dalam satu rapat terbatas di kantor Kemenkopolhukam Jakarta dan standarisasi tersebut antara lain, pertama, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Rekam jejaknya harus bersih dari segala bentuk kejahatan korupsi dan problem moralitas pribadi dan keluarga lainnya.
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok – kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ketiga, seorang pribadi yang bebas dari konflik kepentingan karena hutang budi dan beban moral kepada pejabat dan elit politik yang memimpin sebelumnya.
“Demikian kurang lebih tiga syarat atau standarisasi yang bisa saya simpulkan dari hasil rapat terbatas di kantor Menteri Mahfud MD berdasarkan arahan Presiden Jokowi tentang pengusulan calon Pejabat Gubernur Papua pengganti Gubernur Lukas Enembe,” beber Yaung.
“Lalu terkait usulan dari DPRP Papua yang dirasa tidak dilakukan secara terbuka atau transparan silahkan saja dan tanpa transparansi publik tentu dengan tujuan DPRP tidak mau kebijakannya diawasi public,” sindir Yaung.
Ia memprediksi bahwa biasanya usulan DPRP akan masuk tong sampah mendagri karena tidak memenuhi tiga standarisasi yang sudah dijelaskan di atas. Kebijakan strategis DPRP Papua tanpa pengawasan dan koreksi publik, biasanya masuk tong sampah Mendagri. (ade/fia/wen)
