JAYAPURA – Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa dari aksi demo yang dilakukan sekelompok mahasiswa bersama keluarganya di kantor gubernur beberapa hari lalu menunjukkan bahwa persoalan beasiswa mahasiswa luar negeri ini tak bisa dianggap sepele.
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Tim Pansus hingga kini masih mengawal bagaimana menuntaskan tunggakan beasiswa sebelum menimbulkan masalah yang lain di tahun yang akan datang. Ketua Pansus Beasiswa Mahasiswa, Fauzun Ninaya menyampaikan bahwa skema pembiayaan sesuai kesepakatan pada 26 Juni lalu, kemendagri bersama kepala daerah mengembalikan kepada pihak pemda masing-masing agar memberikan subsidi sesuai dengan domisili.
“Hingga saat ini tersendat pada alokasi dana yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota untuk pembiayaan beasiswa yang katanya tidak mencukupi,” ujar Fauzun saat ditemui di Komisi V DPRP, Jumat (15/12) kemarin.
Kondisi ini menurutnya juga terjadi di Kota Jayapura dimana Pemkot Jayapura hanya menganggarkan Rp 9 milliar dan ini masih jauh dari estimasi. Lalu kebutuhannya untuk menanggung 1718 mahasiswa asal Papua membutuhkan Rp 100 miliar lebih.
Tim Pansus kata Fauzun juga sudah telah bertemu Kemendagri dan pihak kementerian kaget karena keputusan Juni lalu tidak dijalankan sehingga pertanggal 5 Desember lalu kemendagri menyurati kepala daerah di kabuten dan kota untuk segera menyesaikan tunggakan beasiswa.
“Di BPSDM masih ada saldo sekitar Rp 57 milliar jadi kekurangannya masih sekitar Rp 66 miliar dan kemendagri menghimbau agar tanggal 15 Desember ini semua sudah di tuntaskan,” imbuhnya.
Persoalannya adalah hingga kini pihak Pemprov masih berpegang pada pembiayaan berdasarkan pada anggaran di kabupaten dan kota masing-masing. “Agak miris memang sebab setelah kami melakukan zoom dengan mahasiwa dari beberapa daerah di luar negeri dan dalam negeri ternyata pihak kampus sudah mewarning untuk segera dilunasi sebab jika tidak status mahasiswa mereka terancam,” beber Jack Komboy.
JAYAPURA – Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa dari aksi demo yang dilakukan sekelompok mahasiswa bersama keluarganya di kantor gubernur beberapa hari lalu menunjukkan bahwa persoalan beasiswa mahasiswa luar negeri ini tak bisa dianggap sepele.
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Tim Pansus hingga kini masih mengawal bagaimana menuntaskan tunggakan beasiswa sebelum menimbulkan masalah yang lain di tahun yang akan datang. Ketua Pansus Beasiswa Mahasiswa, Fauzun Ninaya menyampaikan bahwa skema pembiayaan sesuai kesepakatan pada 26 Juni lalu, kemendagri bersama kepala daerah mengembalikan kepada pihak pemda masing-masing agar memberikan subsidi sesuai dengan domisili.
“Hingga saat ini tersendat pada alokasi dana yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota untuk pembiayaan beasiswa yang katanya tidak mencukupi,” ujar Fauzun saat ditemui di Komisi V DPRP, Jumat (15/12) kemarin.
Kondisi ini menurutnya juga terjadi di Kota Jayapura dimana Pemkot Jayapura hanya menganggarkan Rp 9 milliar dan ini masih jauh dari estimasi. Lalu kebutuhannya untuk menanggung 1718 mahasiswa asal Papua membutuhkan Rp 100 miliar lebih.
Tim Pansus kata Fauzun juga sudah telah bertemu Kemendagri dan pihak kementerian kaget karena keputusan Juni lalu tidak dijalankan sehingga pertanggal 5 Desember lalu kemendagri menyurati kepala daerah di kabuten dan kota untuk segera menyesaikan tunggakan beasiswa.
“Di BPSDM masih ada saldo sekitar Rp 57 milliar jadi kekurangannya masih sekitar Rp 66 miliar dan kemendagri menghimbau agar tanggal 15 Desember ini semua sudah di tuntaskan,” imbuhnya.
Persoalannya adalah hingga kini pihak Pemprov masih berpegang pada pembiayaan berdasarkan pada anggaran di kabupaten dan kota masing-masing. “Agak miris memang sebab setelah kami melakukan zoom dengan mahasiwa dari beberapa daerah di luar negeri dan dalam negeri ternyata pihak kampus sudah mewarning untuk segera dilunasi sebab jika tidak status mahasiswa mereka terancam,” beber Jack Komboy.
