*Kemendes PDTT Teken MoU Program TEKAD dengan Pemprov Papua
JAYAPURA-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) mengadakan kegiatan Start-up dan Workshop Provinsi, Program Tranformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Papua tahun 2021 di Swiss-Belhotel Papua, Kamis (9/9).
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU program TEKAD antara Kemendes PDTT dengan pemprov Papua dan 9 kabupaten di Provinsi Papua tahun anggaran 2021.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK dan OAP), Yopi Murib dalam laporanya menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi program TEKAD, diawali dengan tahapan perekrutan tenaga pendamping di 9 kabupaten. Sasaran program TEKAD yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan pendaftaran peserta sekaligus seleksi pemberkasan yang diumumkan pada tanggal 24 Juli. Selanjutnya pada 28 sampai dengan 30 Juli dilakukan seleksi aktif hingga pengumuman kelulusan pada tanggal 23 Agustus 2021.
“Selanjutnya penyelenggaraan start-up penandatanganan moratorium of understanding kegiatan dekonsentrasi TEKAD antara Kementerian Desa dengan Pemprov Papua dan 9 kabupaten di Provinsi Papua tahun anggaran 2021 serta workshop kolaborasi TEKAD,” jelasnya.
Dikatakan, penyelenggaraan start up card dan workshop kolaborasi bertujuan menyamakan persepsi arah kebijakan dan sinkronisasi kegiatan program PKH tahun anggaran 2021.
“Sinergi ini guna mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya target program TEKAD, serta melakukan penandatanganan program TEKAD. Dari kegiatan ini diharapkan kita mendapat informasi dan arahan kebijakan serta langkah-langkah konkrit pemanfaatan program TEKAD. Termasuk mengevaluasi realita kegiatan PPDM tahun lalu. Untuk itu, arahan Menteri Desa PDTT sangat penting dan diharapkan untuk kemajuan masyarakat dari sisi ekonomi yang handal dan bisa bersaing secara ekonomi menjawab kebutuhan keluarga seperti daerah lain,” bebernya.
Dikatakan, rapat ini diikuti 70 orang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lintas sektor BPMK kabupaten/kota dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yopi Murib memberikan apresiasi atas perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT untuk melihat Provinsi Papua lewat program TEKAD.
“Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024. Dimana terdapat 22 kabupaten dari 28 kabupaten di Provinsi Papua yang dikriteriakan sebagai daerah tertinggal. Salah satu indikatornya melalui indeks desa pembangunan dapat dilaporkan IDM Papua tertanggal 7 September 2021 dari 5.411 kampung telah terinput dan terverifikasi sebanyak 3.940 kampung atau 72,8%. Untuk kategori Desa Mandiri 0,02% atau baru satu kampung. Sementara Desa Maju 0,59%, Desa Berkembang 5,8%, Desa Tertinggal 18,33% dan Desa Sangat Tertinggal 47,4% atau 2.551 kampung. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita bersama,” katanya,” ujar Murib.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., mengatakan, untuk tahun 2022 dipastikan untuk angka DAK akan terus meningkat dan pihaknya akan terus bersinergi.
“Presiden terus fokus di Indonesia Timur dengan program penduduk termiskin extreme sampai 0% . Untuk di Indonesia ada 7 provinsi dan 4 di wilayah timur. Kita sepakat harus fokus dan lokus dengan jelas,” ucap Abdul Halim.
Dikatakan, untuk program penduduk termiskin ekstensor 0%, Kementerian Desa mengusulkan, lima strategi dan jika dijalankan, dirinya sangat yakin Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan dimulai dari Indonesia Timur dan khususnya Papua.
“Fokus dan lokus, artinya kita berbicara teknik. Kita di mana, kapan, siapa dan cara kita bagaimana. Jika sudah bicara dengan siapa, maka kita tidak terlepas dari konsep pembangunan secara mikro. Sehingga dengan konsep ini, tidak bisa keluar dari kata by name by address di Papua dan Papua addres,” bebernya.
“Jika sudah punyai siapa apa yang mengalami miskin ekstrem dan kita menjalani datanya, dengan begitu saya yakin apa yang menjadi visi misi presiden di 2024 kemiskinan 0% dapat teratasi,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Papua melalui
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan, kegiatan TEKAD sempat berjalan dari tahun 2017-2018 dengan nama program pembangunan Desa Mandiri dan difokuskan untuk 6 kabupaten. Namun saat ini dengan nama TEKAD menjadi 9 kabupaten.
Musaad mengatakan dengan program tersebut sudah cukup memberikan manfaat bagi masyarakat perkampungan. Dia juga mengatakan bahwa Papua memiliki kompleksitas persoalan di setiap kampung dengan wilayah letak geografis yang berbeda, dengan jumlah 514 kampung di gunung, lembah dan pesisir.
“Ini keunikan komplesitas Papua, maka Gubernur Provinsi Papua yang mengatakan bahwa kita tidak bisa membangun Papua dengan cara yang biasa tetapi harus membangun Papua dengan cara yang luar biasa. Kita harus mohon dukungan pemerintah dan mitra kita. Karena kami sadar kami tidak memiliki sumberdaya yang kuat,” katanya.
Ia mengatakan Provinsi Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Apalagi urusan pembangunan mulai dilakukan serius sejak adanya dana Otsus pada 2001, barulah dilakukan pembangunan secara bertahap.
“Dengan hadirnya dana Otsus, baru kita membangun Papua dengan sungguh-sungguh di 2001, maka saat ini APBD Papua mencapai Rp 14 triliun. Tapi ini tidak sebanding dengan beban pembangunan di 29 kambupaten dan satu kota,” katanya.
Musa’ad berharap bantuan program TEKAD yang menjadi inisiatif pemerintah pusat, ke depannya juga dapat dibantu sesuai dengan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua. Baik dari Saireri, Mamta, Lapago, Mepago, Animha, sehingga sesuai dengan budaya Papua dalam pembagian yang harus rata.
“Gubernur Papua memberikan apresiasi dan terus berharap ke depannya pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap Pemprov Papua dan kabupaten kota sesuai dengan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua,” tutupnya.(oel/nat)
