Jhony Banua Rouw (FOTO:Gamel Cepos)
JAYAPURA – Adanya desakan dari beberapa fraksi – fraksi di DPR Papua yang meminta Ketua DPR Papua segera menandatangani risalah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 akhirnya ditanggapi oleh Jhony Banua Rouw. Ia menyampaikan bahwa dirinya memang tidak menandatangani risalah tersebut karena ada prinsip yang harus dipegang.
Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Jhony menyatakan ia tetap berpatokan pada Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang dana cadangan. Menurutnya jelas peruntukan dana cadangan tersebut harus dianggarkan untuk aspek mana saja.
Jhony menyebut jika membaca regulasi maka akan jelas bahwa penggunaan dana cadangan ini hanya untuk sektor pendidikan kesehatan dan ekonomi, namun nyatanya dalam materi sidang ternyata isinya tidak hanya komponen itu namun ada program lain yang masuk di dalamnya semisal penyelesaian tanah, penanggulangan banjir dan lainnya.
“Ini yang kami ingatkan untuk digunakan sesuai perdanya, bukan di luar itu (Perda Nomor 1 tahun 2010) sebab Perda ini DPR juga yang buat,” sindir Jhony melalui ponselnya, Minggu malam (10/9).
Jhony cukup sulit ditemui usai pelaksanaan sidang dikarenakan tengah berobat ke Singapura. Ia mengaku pada sidang sebelumnya ia tidak sedang dalam kondisi fit bahkan sempat meminta obat untuk meringankan keluhannya.
“Saya minta maaf tidak terlalu memonitor karena kemarin sidang terakhir saya sudah sakit dan sambil menunggu jadwal dokter saya masih di Papua. Setelah mendapat jadwal dokter saya langsung berangkat,” bebernya memberikan alasan.
Saat di Jakarta dan dalam perjalanan menuju Singapura inilah stafnya datang membawa materi risalah APBD Perubahan untuk ditandatangani.
Ia menceritakan sebelum berangkat APBD Perubahan sudah disahkan dan saya tak bisa hadir tapi dengan tegas disana kami sudah minta dua hal yakni pertama penggunaan dana cadangan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 dan perubahan keduanya itu dana cadangan harus dibahas bersama-sama DPR Papua dan hanya diperuntukkan membiayai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan perekonomian.
Namun, dalam sidang, dalam rapat banggar dan dalam paripurna Fraksi Nasdem meminta untuk penggunaan dana cadangan Rp 100 miliar harus dipakai sesuai dengan peruntukannya seperti poin di atas. Namun nyatanya dalam materi sidang ternyata isinya tidak hanya untuk 3 komponen tapi digunakan di luar peruntukannya.
“Artinya ada program-program lain yang dibiayai dengan dana cadangan itu. Ada penyelesaian tanah, ada penanggulangan banjir dan lain-lain. Itulah yang kami minta agar dana cadangan itu digunakan sesuai perda,” cecarnya.
Diakui, ada penganggaran untuk perekonomian kurang lebih Rp 26 miliar namun diluar itu seharusnya tidak boleh dibiayai dengan dana cadangan.
Kemudian dalam rapat sudah disampaikan agar pemerintah segera menyelesaikan tenaga medis yakni utang insentif Covid-19 bagi tenaga medis dan TPP untuk dokter -dokter spesialis. Itu juga disinggung lagi dalam rapat terakhir banggar DPR Papua dengan TAPD da nada kesepakatan untuk dibayarkan dimana insetif Covid-19 dibayarkan sekitar Rp 17 miliar.
“Waktu selesai sidang mereka membawa berita acara atau risalah untuk konsultasi ke Mendagri, saya hanya minta tolong eksekutif menjamin bahwa penggunaan dana cadangan sesuai aturan. Ini salah satu alasan kenapa saya belum tandatangan,” singgung Jhony. Kemudian ia juga meminta ada kepastian membayar tenaga medis terutama dokter spesialis yang belum terealisasi.
Apalagi, para dokter spesialis telah mengadukan nasib mereka ke DPR Papua beberapa waktu lalu. Itu yang saya minta harus ada jaminan. Dan barulah setelah ia sampai di Singapora, Jhony mengaku mendapat informasi bahwa dokter spesial melakukan demo dan mengancam akan melakukan mogok kerja sehingga ia meminta agar hal itu segera diselesaikan.
Saya baru pulang ke Indonesia pada 7 September 2023 barulah ia mendapat surat jawaban dari Sekda selaku Ketua TAPD yang menjamin bahwa penggunaan dana cadangan akan dilaksanakan sesuai amanat Perda. “Dan saya pikir ini sudah clear disitu. Suratnya tanggal 4 tapi saya baru tanggal 7 September 2023 dan karena sudah ada jaminan jadi saya pikir soal ini sudah clear,” ujarnya.
Tinggal menjawab dana untuk membayar tenaga medis atau dokter spesialis karena kurang lebih Rp 14 miliar. “Intinya bahwa saya belum dapat kepastian soal pembayarn TPP dokter spesialis sudah masuk dalam perubahan atau tidak. Itu yang ingin saya pastikan,” sambung Jhony. Ia memaparkan bahwa para dokter spesialis sudah melakukan demo, mengancam akan mogok kerja pelayanan tentu ini akan berdampak kepada masyarakat.
Lalu para mahasiswa kedokteran akan terkena dampaknya sehingga ia balik mempertanyakan mengapa penggunaan dana cadangan ini tidak dipakai untuk membayar tenaga medis malah digunakan untuk membiayai yang lain
Disini Jhony kemudian menyerang balik mempertanyakan apa alasan mendesak dirinya untuk menandatangani risalah yang nyata – nyata tidak sesuai aturan. “Yang dilakukan teman – teman fraksi ini kepentingan rakyat atau kepentingan mereka pribadi sebagai anggota dewan. Itu pertanyaan saya,” sindirnya. Pasalnya menurutnya sebagai anggota DPR sepatutnya justru mengawal penggunaan anggaran sesuai aturan.
“Seharusnya anggota dewan mengerti dan tahu jika ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Dana Cadangan yang disahkan DPR Papua, seharusnya para anggota dewan itu mengerti dana itu diperuntukan untuk apa saja,” singgung Jhony. “Harus jujur betul untuk rakyat atau kepentingan pribadi sebab jika tidak dievaluasi kemendagri maka anggota DPR juga tidak akan menerima bayaran dan itu termasuk saya,” papar Jhony Banua.
Ia lantas berfikir seraya menyinggung statemen para pimpinan dan anggota fraksi bahwa yang diperjuangkan anggota kemarin ini mengatasnamakan rakyat dan menyatakan nanti rakyat menderita karena APBD perubahan tidak berjalan dan akhirnya sama seperti tahun 2022 lalu yang hanya menggunakan Perkada.
“Tapi itu rakyat siapa yang dimaksud? Yang menderita hari ini adalah rakyat atau anggota dewannya. Mereka harus, mereka teriak karena uang dewan harus ada dalam APBD Perubahan itu. Inikan aneh, dokter yang melayani rakyat tidak mendapatkan uang, tapi mendesak untuk segera ditandatangani,” imbuhnya. Ia lantas menyatakan keputusannya tidak menandatangani ini bukan kepentingan pribadi melainkan mengikuti aturan main.
“Jadi, tolong anggota dewan ini jujur, yang diperjuangkan itu aspirasi rakyat atau aspirasi pribadi? Harus jujur hari ini dewan tidak bisa kerja apa-apa karena uang dewan menunggu APBD Perubahan, itulah yang membuat anggota dewan ribut minta segera ditandatangani,” tandasnya. Ia meminta anggota DPR juga jujur dan memahami aturan yang sudah dibuat.
“Atau jangan – jangan malah dewan juga tidak pernah melihat melihat aturannya dan hanya ikut – ikut saja. Ini susah kalau tidak paham aturan,” sindirnya lagi.
Namun Jhony menyatakan bahwa ia meyakini APBD perubahan bisa tetap berjalan karena dari eksekutif telah membuat surat untuk menjamin bahwa akan tetap pada aturan. “Tapi itu soal teknis, eksekutif yang tahu akan dibagaimanakan dan saya berharap anggota dewan tetap memegang aturan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Soal kekhawatiran APBD Perubahan terjadi seperti tahun lalu yang akhirnya menggunakan Perkada, Jhony menegaskan bahwa APBD perubahan bisa tetap berjalan tidak ada niat untuk membuat rakyat susah. Yang ada anggota dewan yang susah.
Jhony juga menyampaikan bahwa Selasa lalu dirinya mendapat pesan Whatsapp dari Sekwan menyampaikan untuk minta waktu guna menyampaikan hasil evaluasi dari Mendagri. Namun karena masih di luar berobat akhirnya ia tidak menjawab. “Artinya, pemahaman saya bahwa hasil evaluasi sudah selesai tapi dikatakan belum bisa dievaluasi. Ini juga membuat saya bingung informasi yang benar bagaimana?,” tanyanya.
Dan akhirnya Jhony menyampaikan bahwa ia siap menandatangani jika sudah ada jaminan bahwa untuk insentif Covid-19 untuk tenaga medis dan TPP dokter spesialis sudah terakomodir agar tidak menimbulkan masalah lagi. “Dan uang kita ada dan bisa dipakai untuk itu dan nilainya tidak besar, seharusnya kita bisa memberi penghargaan buat mereka (dokter),” tutupnya. (ade/wen)
