Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
Saat ini, proses pemberkasan tengah berlangsung. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi berkas dan monitoring. “Biasanya kami lakukan monitoring langsung sampai di Jayapura. Sementara yang lainnya, hanya dilakukan melalu
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Wali Kota Jayapura dalam kesempatan menyampaikan, Turkam direncanakan selepas Idul Fitri. “Program Turkam ini merupakan salah satu janji politik saya bersama Pak wakil walikota, rencananya kita mulai turun 8 April atau awal bulan depan," ujar Abisai Rollo ke Cenderawasih Pos di ruangan rapat walikota
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Sidang dakwan itu dipimpin Derman Parlungguan Nababan SH MH bersama hakim anggota Nova Claudia De Lima SH dan Andi Mattalatta SH. Sementara JPU yang terdiri dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Papua membacakan dakwaan bahwa para terdakwa berperan dalam skema korupsi yang merugikan negara Rp204,3 miliar.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang menjelaskan, untuk pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memang cukup besar semenjak ada penambahan semenjak K2, CPNS dan penerimaan P3K.
