"Di tahun 2022 untuk Silpa dana Otsus kecil, penetapan APBD 2023 tepat waktu termasuk penetapan APBD 2024 walaupun penyerahan DPA 2024 baru saja diserahkan. Hal ini karena ada pengimputan perubahan atau perbaikan karena harus ada aplikasi yang disesuaikan dan diikuti, namun penetapan APBD sudah tepat waktu,’’ungkap Parson.
Lodik mengaku, pada bulan Desember KPU Kabupaten Jayapura harusnya sudah bisa mencarikan Rp 4 miliar, namun Bank Papua dalam sistim pengimputannya sudah tidak bisa, karena waktu sudah terlambat akhirnya tidak bisa dicairkan yang Rp 4 miliar.
  Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
 Sementara itu lanjut Jeri, untuk proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU termasuk Bawaslu serta TNI-Polri.
Tantangan tersebut tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024.
Kuasa Hukum CV Sirindurindu Wamena dan CV Tunas Harapan Max Sujadin Mallu, SH mengakui jika sejak tahun 2010 mereka sudah melakukan pekerjaan, itu pembangunan ruang kelas tapi seiring dengan berjalannya waktu pekerjaan itu sudah selesai seratus persen.
  "Evaluasi kami memang terjadi keterlambatan untuk beberapa kampung untuk penyaluran di beberapa kampung. Yang sebenarnya di bulan Oktober itu semuanya sudah harus tersalurkan. Namun beberapa kampung baru di Desember bisa dilakukan penyalurannya," kata Makzi L. Atanay, Kamis (4/1).
