Dana Otsus tersebut digunakan untuk pembiayaan mendekatkan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan melalui penyediaan Puskesmas Pembantu di Kampung Aurina dan Kampung Kamikaro, Distrik Airu.
Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Karena itu, dia berharap setiap kampung segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap kampung harus menyelesaikan APBKam-nya 1 tahun anggaran sampai dengan Desember nanti.
Baik dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 55 Miliar maupun dana untùk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Rp 20 miliar maupun untuk pihak keamanan TNI/Polri.
Musrenbang yang digelar jajarn Pemkot Jayapura ini telah merumuskan sekitar 1916 kegiatan. Dimana untuk membiayai ribuan kegiatan ini, Pemkot Jayapura mmbutuhkan anggaran sebesar 1,9 triliun lebih.
Naiknya dana Otsus tersebut dikarenakan Pemkab Jayapura melalui OPD yang mengelola dana Otsus melakukannya dengan baik, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan dukung pemerintah pusat ke Pemkab Jayapura tahun ini dana Otsus dinaikkan .
Kedua Terdakwa tersebut adalah pertama pengelola dana hibah dari Pemkab Mappi lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi bernama Liberata Setitit dan Pengelola Yayasan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Titus Tambaip.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang memberikan arahan supaya APBN 2025 dirancang untuk mengantisipasi program-program pemerintahan yang baru nanti. Termasuk untuk program makan siang gratis bagi para siswa. Tetapi Ma’ruf menegaskan belum diputuskan apakah program unggulan Capres Prabowo itu apakah menggunakan dana BOS atau anggaran pendidikan lainnya.
Ditemui media ini disela-sela mengikuti pembekalan terkait dengan Dapodik, Ringland Simanjuntak mengaku bahwa program makan siang gratis bagi siswa siswi tersebut sebenarnya bagus. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang terkait dengan masalah sumber pembiayaan.
Pasca menguatnya prediksi, pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hitung cepat. Janji kampanye makan siang gratis yang ditawarkan pasangan ini, untuk sekolah dan pesantren, kini mulai menjadi bahasan. Mungkinkan janji kampanye ini direalisasikan nantinya?
"Di tahun 2022 untuk Silpa dana Otsus kecil, penetapan APBD 2023 tepat waktu termasuk penetapan APBD 2024 walaupun penyerahan DPA 2024 baru saja diserahkan. Hal ini karena ada pengimputan perubahan atau perbaikan karena harus ada aplikasi yang disesuaikan dan diikuti, namun penetapan APBD sudah tepat waktu,’’ungkap Parson.
Lodik mengaku, pada bulan Desember KPU Kabupaten Jayapura harusnya sudah bisa mencarikan Rp 4 miliar, namun Bank Papua dalam sistim pengimputannya sudah tidak bisa, karena waktu sudah terlambat akhirnya tidak bisa dicairkan yang Rp 4 miliar.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
Sementara itu lanjut Jeri, untuk proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU termasuk Bawaslu serta TNI-Polri.
Tantangan tersebut tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024.
Kuasa Hukum CV Sirindurindu Wamena dan CV Tunas Harapan Max Sujadin Mallu, SH mengakui jika sejak tahun 2010 mereka sudah melakukan pekerjaan, itu pembangunan ruang kelas tapi seiring dengan berjalannya waktu pekerjaan itu sudah selesai seratus persen.
"Evaluasi kami memang terjadi keterlambatan untuk beberapa kampung untuk penyaluran di beberapa kampung. Yang sebenarnya di bulan Oktober itu semuanya sudah harus tersalurkan. Namun beberapa kampung baru di Desember bisa dilakukan penyalurannya," kata Makzi L. Atanay, Kamis (4/1).
Kejati Papua Witono, SH. M.Hum kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan memproses masalah dugaan korupsi terbesar di Papua terkait penyalahgunaan dana PON XX di Papua. Dimana ada lebih dari 30 orang saksi telah dimintai keterangan terkait soal hutang PON yang belum terbayar kepada pihak ketiga apakah itu dalam pembayaran untuk pembangunan fisik, makan minum dan lainnya.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, kepada Cenderawasih Pos, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD tahun 2023.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan lembaga terkait harus segera memeriksa temuan aliran dana mencurigakan itu. Sehingga segera bisa diketahui ada kejahatan apa tidak dalam aliran mencurigakan itu.
Bantuan dari dana Otsus Provinsi Papua Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop UKM dan Tenaga Kerja, 2021 dan 2023 tersebut diserahkan Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur, di Kabupaten Jayapura.
"Tiga alokasi dana Otsus itu yang menurut kami bagus sekali dalam mendukung, program pemerintah khususnya afirmatif undang-undang otonomi khusus ke masyarakat Papua," kata Rocky Bebena, Selasa (12/12).
Karena selama ini 5 Kelurahan di Kabupaten Jayapura hanya diberikan dana oleh Pemkab Jayapura sekira Rp 200 juta per kelurahan, padahal di tingkat distrik bisa mengelola dana Otsus sampai Rp 1,2 miliar per distrik tentu ini tidak adil.
"Kami sudah mendatangi Polres Jayapura dan diminta membuat pengaduan terkait dugaan penggelapan dana kampung," kata masyarakat adat Kampung Yongsuspari, melalui kuasa hukumnya, Edison Awoitauw, Senin (4/12).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi mengungkapkan alokasi Dana Otus untuk Mimika di Tahun 2024 mencapai Rp 263,6 miliar. Ada peningkatan, dimana Tahun 2023 sebesar Rp 154,3 miliar.
Untuk KPU Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dianggarkan sebesar Rp 55 miliar. Ini juga di luar dari dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun untuk hal keamanan pada saat Pemilu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo memberikan dana hibah Pemilu tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Yalimo. Acara tersebut diadakan di salah satu Hotel di Jayapura, 3 November lalu. Pemberian dana hibah ini dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM, Sekda yalimo Dr. Isak Yando,M.Si , para pimpinan OPD dilingkungan Pemda Yalimo, Ketua KPU Yalimo Nehemia Walianggen bersama komisioner KPU Yalimo.
Dia menjelaskan pengurangan alokasi dana otonomi khusus bagi Pemkot Jayapura itu, disebabkan karena adanya Silpa dari penyerapan anggaran dana otsus sebelumnya yang tidak maksimal.
"Untuk dana hibah ke KPU Kabupaten Jayapura tetap ada dan kita ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jadi semua nanti soal perhitungan berapa dana hibahnya, TAPD yang tahu mekanismenya. Tapi yang pasti tetap kita berikan dana hibah sesuai kemampuan keuangan daerah,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Menurut Robby, sesuai hasil monitoring meja yang dilakukan oleh Bappeda dan monitoring yang dilakukan pihaknya bersama Pj Wali Kota Jayapura, di lapangan masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan.
Adapun penandatangan NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, serta pihak keamanan, berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kamis (2/11).
Menanggapi permintaan tersebut, Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, untuk dana banjir bandang tahun 2019 di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan audit pada masanya Alpius Toam dan Bupatinya Mathius Awoitouw melalui Kejaksaan Tinggi Papua sampai ada pernyataan bersih.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun, S.IP, MAP, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023-10 Februari 2024. ‘’Kalau dihitung, masa kampanye ini akan berlangsung selama 70 hari bagi peserta kampanye,’’ kata Rosina Kebubun.
"Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri," ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Bapak Gubernur menyerahkan bantuan dari dana Otsus 2023 berupa tiga unit motor tempel, tiga paket budi daya pengembangan rumput laut (di Amtomoy, Sarawandoro dan Ambai). Kemudian bibit rumput laut melalui sistem kultur jaringan yang ditempatkan di kebun bibit Sarwandori,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, Jumat (20/10).
"Mohon maaf, pernyataan itu tidak kami tanggapi karena bukan kapasitas dan tidak pada tempatnya kami tanggapi,"ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Jumat (20/10)kemarin.
Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime, SH, meminta Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyurati secara resmi ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengintruksikan jajarannya, terlebih khusus Inspektorat Utama (Irtama) untuk turun langsung mengaudit dana bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 sebesar kurang lebih Rp 275 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
"Dana yang kami kumpulkan di posko sebanyak Rp. 2 juta," kata Sonny Togodly Koordinator Aksi Pengalangan Dana Bencana Banjir di Kabupaten Jayawiijaya kepada Cendrawasih pos.
Dikatakan, sampai saat ini, baru dua daerah yang sudah menandatangani NPHD itu, yakni Pemkot Jayapura dan Pemkab Kerom. Sementara Provinsi Papua juga belum melaksanakan bersamaan dengan tujuh kabupaten lain di Papua.
Dari dana hibah yang telah diberikan miliaran rupiah tersebut harusnya ada hasil untuk pengembangan Perusda Baniyau, tidak hanya untuk operasional saja, sehingga ia meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan kepada direksi Perusda Baniyau, terkait dana hibah digunakan untuk apa saja.
‘’Yang banyak kita temukan terkait dengan masalah pehitungan pajak. Ketika membuat kegiatan, teman-teman dari kepala kampung dan aparatnya ini lupa mengalokasikan anggaran untuk potongan pajak dari belanja tersebut. Sementara seluruh uangnya sudah dibelanjakan,’’ kata Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Selain pengadaan bibit sapi untuk diberikan di 2 kelompok masyarakat di 2 kampung, dana Otsus juga untuk pembiayaan penanaman bibit kopi bagi kelompok tani kopi dan pemberian bantuan mesin pengolah sagu.
Diapun mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura mendukung dan mensukseskan pemilu, terutama pemilihan gubernur dan Walikota di tahun 2024. "Untuk dana hiba Pilkada kurang lebih Rp 90 miliar, selebihnya ditanggung masing-masing pengelenggara pemilu," kata Frans Pekey di Jayapura, Selasa (26/9).
Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Terkait hal ini, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo meminta kepala pemerintahan kampung (KPK) dapat mengelola dana kampung dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura Makzi L Atanay mengingatkan para aparat kampung yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran kampung ini agar berhati-hati dalam pengelolaan dana kampung.
"Tadi ada beberapa sekolah yang sampai sekarang kami belum berikan rekomendasi pencairan dana BOS tahap kedua, ini karena laporannya belum beres," kata Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Elen Montolalu, Kamis (7/9).
Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung kota Jayapura, Makzi L. Atanay mengungkapkan, kehadiran badan usaha milik kampung di sejumlah kampung ini belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi kampung.
Oleh karena itu, pihaknya terus memacu pekerjaan fisik yang sudah on progres bisa terus dikebut. Supaya progres pekerjaan fisik cepat selesai dan penagihan keuangan juga bisa diselesaikan, sehingga progres penyerapan bisa lebih maksimal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.
Disini hampir semua fraksi menyampaikan soal pengelolaan anggaran yang dirasa banyak temuan dan tidak sesuai. Tugas Plh Gubernur kini bertambah dimana ia diminta memberikan penjelasan lebih detail terkait anggaran yang sudah digunakan namun ada juga yang patut dipertanyakan.
Gabungan komisi mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui target namun gubernur dan jajaran perlu mengecek lagi persoalan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif,” beber Paskalis Letsoin SH, MH
Raperda yang dibuat atas inisiatif DPRD meliputi, Raperda tentang Kampung Wisata, Raperda tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Port Numbay, Raperda Perlindungan dan Pengelolahan Kawasan Teluk Youtefa Bagi Kehidupan Berkelanjutan, dan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Batik Port Numbay.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada 328 kepala kampung melalui edaran Bupati jika dalam penggunaan dana desa itu perlu untuk melihat petani –petani yang produktif di kampung maupun juga dengan keagamaan.
Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan. Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat yang digelar di ruang sidang DPR Papua ini menyinggung soal penggunaan anggaran tahun 2022 yang dirasa mengganjal. Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan.
“Hari ini kami baru saja menyelesaikan dua, Kampung Koso dan Skuw Mabo Bertambah menjadi 10 kampung yang telah menyalurkan anggaran dana desa tahun 2023 tahap dua," kata Makzi Atanay, Sabtu (21/7).
“Saya ingatkan kembali agar penggunaan dana desa itu sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, jangan gunakan diluar itu, saya tidak mau ada kepala kampung yang dipproses hukum karena penggunaan dana desa tidak sesuai regulasi,” ungkapnya, Selasa (6/6) kemarin.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi mengingatkan kepada kepala kampung untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya, kalau dulunya dana itu digunakan tidak tepat sasaran, maka tahun ini harus lebih baik, karena aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penggunaan dana tersebut sangat mengikat.
Menurut Azwar Anas, selama itu, banyak perjalanan dinas yang dilakukan aparat pemerintah, namun tidak berdampak signifikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, progam perjalanana ini ini sebenarnya bisa banyak dipangkas, karena tidak berdampak kepada masyarakat.
Pejabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi berharap, kepala-kepala kampung yang saat ini sedang menjabat supaya benar-benar menggunakan dan mengelola dana kampung sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan melalui musyawarah di tingkat kampung.
Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi Papua, Mujianto mengaku, BPKP menemukan banyak indikasi penyalahgunaan Dana Desa di Papua.
“Untuk tahun ini kami sangat terbatas dalam pengelolaan anggaran karena sudah terbagi dalam 3 Daerah Otonomi Baru. Dulu leluasa tapi saat ini cukup kesulitan sehingga jika terjadi musibah, pihak BPBD hanya bisa melakukan penanganan semampunya,” kata Willem Manderi di kantornya belum lama ini.
"Salah satu komitmen dan dorongan kita dalam memberikan pendampingan kepada KPK di 139 Kampung di Kabupaten Jayapura pada tahun ini, bagi KPK yang menerima DD langsung menandatangani pakta integritas. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di kampung dan DPMK ada disitu secara intensif mendampingi ,"ungkapnya, Senin (8/5)kemarin.
Pasca pemekaran kata Yonas, pemerintah tidak lagi mentransfer dana melalui provinsi induk melainkan langsung ke provinsi yang telah dimekarkan dan kondisi ini mau tidak mau telah terjadi gejolak, karena ketidaksiapan dari provinsi induk dengan pemotongan anggaran yang cukup signifikan.
Plt Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo, Spd, Msi menyatakan, pihaknya telah meminta kepada 328 kampung untuk masukkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan dana desa secara kolektif, Tahun 2022, sebab laporan itu harus secara utuh dalam 1 tahun anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, seluruh dana yang masuk ke kampung atau desa di tahun 2022 ini sudah tersalurkan ke-139 kampung di Kabupaten.
Sekretaris DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo menyatakan, setiap kampung wajib mengganggarkan program stunting, ketahanan pangan dan penanganan covid di kampung.
Dijelaskan, besarnya dana BOS yang tidak dicairkan tersebut karena ada sejumlah sekolah yang tidak operasional maka dana BOS-nya memang tidak bisa dicairkan.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH meneyrahkan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (14/2) kemarin.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dageubun, SPi,MM mengungkapkan, dana Otsus akan dialokasikan sebesar Rp 6 miliar lebih untuk pengembangan kawasan wisata seperti pembangunan fasilitas penujang wisata pantai, sementara kurang lebih sebesar Rp 3 miliar untuk kegiatan non fisik.
Ketua Umum NPCI Papua, H. Jaya Kusuma memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe atas bonus yang diberikan oleh pemerintah Papua kepada atlet NPCI Papua yang sudah meraih prestasi demi nama baik Papua.
"Penyerahan DPA merupakan landasan utama dalam melaksanakan sistem kerja tiap OPD sehingga diharapkan kepada setiap pimpinan OPD dapat melaksanakan Tupoksinya dengan baik,"ungkap Sekda Petrus.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kemas Awi. mengungkapkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini mencapai Rp 243 miliar. Target ini mengalami kenaikan sekitar Rp 28 miliar dibanding tahun 2021 lalu, sebesar Rp 215 Miliar.
Selain anggota Forkopimda, acara ramah tamah itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Mansnembra, SH, MM dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Jayapura melalui Sekda Hanna Hikoyabi usai serah terima DPA kepada seluruh perangkat daerah dan kepala distrik se-Kabupaten Jayapura itu mengatakan, penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran di Kabupaten Jayapura itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Jayapura.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 sebesar 40% dari pagu anggaran yang masuk ke kas Kampung digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima manfaat yang ada di masing-masing kampung. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/1).
Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022. Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura Edi Susanto mengatakan, salah satu sektor yang digenjot adalah pajak Minerba. Pihaknya menargetkan tahun ini pajak Minerba yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 6 miliar.
Kapolres menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bentuk transparansi dari kepolisian untuk siapapun bisa melihat kondisi keuangan yang di terima Polres Merauke. Anggaran yang diterima ini untuk mendukung pembinaan dan operasional Polres Merauke dalam menjalankan tugas pokoknya, baik dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum maupun pengayom dan pelayanan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Ir. Hj. Harmini, M.Si, menjelaskan bahwa meningkatnya target penerimaan dari jasa angkut sampah tersebut karena ada kenaikan jasa angkut sampah baik untuk toko maupun untuk usaha perhotelan.
Tahun 2022 ini, total dana desa yang dialokasikan untuk 179 kampung di Kabupaten Merauke mengalami pemgurangan, dibandingkan dengan Tahun 2021 lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke, Drs. Alberth Rapami, M.Si menjelaskan, untuk tahun 2022, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 179 kampung di Merauke berkurang sekitar Rp 50 miliar.
Kementrian Keuangan tidak mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga untuk 10 kampung yang ada di Merauke pada 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 179 kampung yang ada di Merauke, hanya 169 kampung yang dana tahap ketiga dapat dicairkan oleh Kementian Keuangan.
"Sekarang kita sudah mampu sumbang PAD, ini baru pertama, sebelumnya kita belum bisa menyumbang PAD," ujar Manangsang saat dikonfirmasi media ini Selasa, (28/ 12), kemarin di Sentani.
Terkait anggaran beasiswa bagi anak-anak yang kuliah baik di luar maupun dalam negeri, Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perubahan regulasi Otsus maka kewenangan yang akan ditanggung oleh kabupaten/kota masing-masing.
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua didukung 31 venue, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dari 31 venue, 11 diantaranya akan menjadi tanggung jawab oleh Disorda Papua pada sisi pemeliharaan dan perawatan kedepan.
Terkait dengan keterlambatan laporan dari 179 kampung ke Kementerian Keuangan yang berpotensi dana desa tahap ketiga sebesar 20 persen atau sekitar Rp 35 miliar pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Merauke menyurat langsung ke Kementerian Keuangan untuk dana desa tahap ketiga tersebut dapat tetap dicairkan.
Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura hingga memasuki akhir Desember, belum mencapai target akibat belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) oleh para kepala kampung.
Pemkab Jayapura telah melakukan verifikasi dan review terkait penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kluster Kabupaten Jayapura.
