MERAUKE- Kementrian Keuangan tidak mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga untuk 10 kampung yang ada di Merauke pada 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 179 kampung yang ada di Merauke, hanya 169 kampung yang dana tahap ketiga dapat dicairkan oleh Kementian Keuangan.
Sedangkan 10 kampung lainnya tidak dicairkan karena kena finalty. ‘’Kesepuluh kampung itu dana desa tahap ketiga di tahun 2021 tidak dicairkan karena kena finalty,’’ katanya kepada Cenderawasih Pos baru-baru ini. Ke-10 kampung itu, ungkap Alberth Rapami diantaranya Kampung Nggolar, Kwemsit, Terry, Sabudom, Tor dan Kladar.
Menurut mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Merauke ini, ke-10 kampung tersebut diberi finalty oleh Kementrian Keuangan karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kemenkeu, ternyata di dalam rekening 10 kampung tersebut masih tersimpan dana desa Tahun 2015-2018. ‘’Padahal saat itu disarankan untuk mengembalikan ke kas negara,’’ katanya.
Meski dana telah dikembalikan ke kas negara, namun pengembaliannya terlambat sehingga kena finalty dan konsekuensinya dana desa tahap ketiga tahun 2021 sebesar 20 persen tidak dicairkan.
‘’Tentunya itu merugikan masyarakat kampung sendiri karena dana yang seharusnya turun ke masyarakat akhirnya tidak masuk ke rekening. Apalagi ada pengembalian dana, pada hal di kampung masih banyak kebutuhan yang harus dibiayai,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
MERAUKE- Kementrian Keuangan tidak mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga untuk 10 kampung yang ada di Merauke pada 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 179 kampung yang ada di Merauke, hanya 169 kampung yang dana tahap ketiga dapat dicairkan oleh Kementian Keuangan.
Sedangkan 10 kampung lainnya tidak dicairkan karena kena finalty. ‘’Kesepuluh kampung itu dana desa tahap ketiga di tahun 2021 tidak dicairkan karena kena finalty,’’ katanya kepada Cenderawasih Pos baru-baru ini. Ke-10 kampung itu, ungkap Alberth Rapami diantaranya Kampung Nggolar, Kwemsit, Terry, Sabudom, Tor dan Kladar.
Menurut mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Merauke ini, ke-10 kampung tersebut diberi finalty oleh Kementrian Keuangan karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kemenkeu, ternyata di dalam rekening 10 kampung tersebut masih tersimpan dana desa Tahun 2015-2018. ‘’Padahal saat itu disarankan untuk mengembalikan ke kas negara,’’ katanya.
Meski dana telah dikembalikan ke kas negara, namun pengembaliannya terlambat sehingga kena finalty dan konsekuensinya dana desa tahap ketiga tahun 2021 sebesar 20 persen tidak dicairkan.
‘’Tentunya itu merugikan masyarakat kampung sendiri karena dana yang seharusnya turun ke masyarakat akhirnya tidak masuk ke rekening. Apalagi ada pengembalian dana, pada hal di kampung masih banyak kebutuhan yang harus dibiayai,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
