Keempatnya diserahkan langsung Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, AKP Handry Bawiling didampingi Kanit Resum Ipda Andry Rihulay dan diterima oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Marvie De Queljoe, SH, MH didampingi Jaksa Oktovianus Taliti, SH dan Jaksa Achmad Kobarubun, SH.
“Untuk Kota Jayapura telah kami datangi beberapa titik dan dipasang 13 stiker di 13 titik WP, bagi saya selama saya di KPK melakukan pendampingan, hanya di Pemkot Jayapura baru kali ini ada WP langsung bayar pajak di tempat, jadi saya pikir ini luar biasa dan saya pikir ini langkah yang baik untuk menunjukkan keseriusan kota maupun kabupaten terkait optimalisasi penerimaan negara termasuk penjagaan aset,” ungkap Dian Patria, Sabtu (17/9).
Terkait asset hibah ini, Sabtu (17/9) pekan kemarin, Dian Patria didampingi Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Plt Bapenda Kota Jayapura Ali Mas’udi, Kepala BPKAD Kota Jayapura Dessi Y Wanggai, Kepala Inspektorat Kota Jayapura, Muchlis Karim, dan Kepala Satpol PP Kota Jayapura Kompol Muhsin Ningkeula bersama jajaran pegawai Pemkot Jayapura, melakukan pemantauan aset yang bermasalah dan belum diserahkan ke Pemkot Jayapura.
“Saya memberikan dana awal untuk panitia sebesar Rp 100 juta, saya harap panitia bekerja sama dan mengelola dana dengan baik. Supaya pembangunan gereja dari awal sampai selesai bisa diresmikan tepat waktu,” kata Tomi Mano kepada Cenderawasih Pos.
Ada sejumlah poin yang dikeluarkan oleh pihak polresta, pertama, menolak aksi keramaian yang akan dilaksanakan oleh kelompok Koalisi Rakyat Papua (KRP) secara long march, kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan personel gabungan TNI Polri dan stekholder lainnya dan menjalankan pengamanan secara humanis, ketiga, Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap ajakan yang sifatnya profokatif mengingat selama ini kebanyakan meninggalkan kerugian dan tidak dipertanggungjawabkan oleh para koordinator.
"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,"kata pdt. Alberth Yoku.
Menyikapi hal tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si,. mengimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa menimbulkan bentrok ataupun juga mengganggu ketertiban umum.
Menyikapi antrean kendaraan di SPBU, maka Penjabat Wali Kota Jayapura meminta kepada Pertamina untuk bisa mendorong pembangunan SPBU atau pertashop di Kota Jayapura supaya bisa mengurai kemacetan kendaraan, jika tidak hal ini maka bisa membuat kerugian perekonomian di Kota Jayapura.
Dikatakannya bahwa adanya penetapan tersangka terhadap para pelaku usaha ini, karena upaya, sanksi administrasi yang dilakukan oleh pihak Balai POM Jayapura selaku termohon I, tidak di indahkan oleh para tersangka selaku pemohon.
Pendiri Papua Baribut Onesias Chelvox Urbinas yang memiliki nama pangung Epo' Devenomeno tersebut mengatakan, Papua baribut adalah wadah rapper Papua lebih khusus dikenal dulu dengan nama Jayapura Baribut Baribut.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey berharap kepada penerima BLT BBM tahun 2022 untuk bisa menggunakan dana bantuan ini dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, jangan digunakan untuk membeli di luar kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju, rokok, pulsa handphone atau lainnya.
Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si.,mengatakan, kolaborasi, kemitraan yang baik antara Pemkot Jayapura dengan Bank Papua sudah terjalin sejak dulu hingga saat ini, sehingga diharapkan harmonisasi kerjasama kolaborasi ini terus terus terjalin terjaga ditingkatkan dan saling menguntungkan sampai kapanpun.
Menyikapi hal itu, Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengaku akan melakukan evaluasi untuk dibicarakan kenapa jembatan itu bisa rusak, padahal belum lama pembangunanya dan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganannya.
"Kalau dibilang berdampak sudah pasti bedampak, karena BBM ini sebagai penggerak utama untuk semua aktifitas masyarakat, tetapi mungkin dampak kenaikan BBM ini baru dirasakan mulai bulan Oktober mendatang," ujar Adriana Helena Carolina kepada wartawan di Hotel Suni Abepura, Rabu (14/9).
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Victor D. Mackbon melalui Kasat Reskrim AKP Handry M. Bawiling menyampaikan bahwa bayi perempuan ini dalam kondisi hidup dan sehat.
Margaretha menyampaikan bahwa informasi terkait adanya kebakaran ini diketahui dari warga pada Kamis (15/9) pukul 08.59 WIT. “Kami minta lebih waspada saja,” beber Veronita.
Pertemuan tersebut membahas soal dampak pasca kenaikan harga BBM. Sebab, Kota Jayapura ikut terdampak dengan mengalami inflasi hingga 7,4% lebih, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dalam mengatasi pasca naiknya BBM.
Ketua Ikatan Keluargga Besar Sopir (IKBS) Abe-Waena Laode Yasis mengatakan pihaknya telah membuat surat dan telah disepakati harga bersama pihak Organd, sambil menunggu kepastian tarif dari pemerintah.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setyo Wahyudi mengakui, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Agustus itu meningkat dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Hal tersebut karena adanya program penghapusan denda pajak.
Menurutnya, adanya kenaikan BBM karena harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, untuk itu dia minta agar kenaikan BBM ini, tidak membuat masyarakat susah, dengan makin panjangnya antrean kendaraan mengisi BBM.
Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dimulai pukul 22.00 WIT dengan akumulasi hujan 3-4 mm/jam. Intensitas hujan kemudian meningkat menjadi hujan lebat pada pukul 01.00 WIT dini hari dengan jumlah curah hujan tertakar 14,4 mm/jam.
Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengaku sangat bersyukur karena APBD P TA 2022 telah disahkan dan ditetapkan oleh DPRD Kota Jayapura. Dengan penetapan APBD Perubahan ini akan memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan pembangunan di Kota Jayapura dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura.
Tak hanya itu yang paling menonjol adalah kondisi jembatan dari rangka besi yang membahayakan,namun masih digunakan. Setiap harinya ada ratusan orang yang menggunakan jembatan ini. Pemberitaan terkait kondisi jembatan tersebut juga bukan kali pertama diberitakan, namun hingga kini tak ada perbaikan yang dilakukan.
“Kota Jayapura adalah kota yang nyaman, sehingga semua komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk merawat, menjaga Kota Jayapura sebagai kota yang aman dan damai, jika saja memang ada penyampaian aspirasi atau demo, lakukanlah dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan cara terhormat melalui jalur-jalur yang ada,”ungkap Frans Pekey kemarin.
Para sopir angkot yang mencoba bersabar, setelah 9 hari akhirnya tidak mau lebih lama lagi terdampak kerugian operasional akibat naiknya harga BBM. Senin (12/9) kemarin, sejumlah sopir angkot, terutama jalur J1 dan J2 yang sering mangkal di Terminal Tipe B Waena, akhirnya melakukan aksi mogok.
Sebab, perekaman e KTP ini juga untuk mensukseskan agenda Pemilu thun 2024 nanti. Dimana banyak potensi pemilih pemula cukup tinggi, khususnya para pelajar SMA sederajat yang usianya sudah bisa melakukan perekaman e KTP, maka Dukcapil Kota Jayapura akan melayaninya dengan maksimal.
"Reklaim tanah yang kami maksudkan adalah bagaimana agar masyarakat adat dapat mengklaim kembali, pertama, tanah-tanah yang pelepasannya menurut kebiasaannya kurang tepat. Artinya tanahnya dilepas oleh 1 orang, atau dalam keadaan tidak sadar, atau dalam keadaan di tahanan atau melalui pemberian pemberian barang yang kemudian di total kemudian pemiliknya disodorkan surat pelepasan,” katanya di Abepura, Sabtu, (11/9).
Kapolsek menerangkan, saksi Adi yang merupakan tetangga kamar, merasa curiga karena tidak melihat almarhum beberapa hari terakhir. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIT pagi, saksi kembali memanggil, namun tidak ada respon dan karena curiga saksi kemudian mengajak tetangga kos untuk mendobrak pintu kamar almarhum.
"Tidak hanya sopir angkutan umum yang terkena dampak, semua orang terkena dampak kenaikan BBM. Untuk itu, saya minta jangan ada yang mogok kerja, karena kalau mereka mogok kerja yang kasih makan anak istri siapa?" ujar PJ Wali Kota Jayapura saat mengikuti kegiatan penutupan Pesparani di Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Sabtu (10/9).
“Kami beri waktu 1 minggu, tapi karena tidak ada jawaban pemerintah makanya kami mogok hari ini,” kata Kordinator Lapangan Muhammad Fausi saat bersama para sopir taksi lakukan mogok.
Saya harap pemerintah kota harus respon aksi mogok kerja dari sopir ini, karena jika tidak, maka aktifitas masyarakat akan terganggu,” sambung mahasiswi Uncen itu.
Menurutnya, diplomatik adalah suatu pratek mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintahan asing atau organisasi asing antar negara melalui dialog, negosiasi dan dengan cara non kekerasan lainnya.
11 narapidana Lapas Biak yang telah dipindahkan yaitu OHR, RM, REK, FP, EM, AAA, OGR, ELGK, DRP, NW, AJR. "Pemindahan para narapidana ini karena faktor tempat, agar Lapas Biak tidak terjadi over kapasitas.”tambahnya.
Robert mengakui, pada prinsipnya BPKP Kota Jayapura menginput masuk ke aplikasi sesuai dengan Juknis, dan jika sudah masuk dalam aplikasi maka jika ditolak oleh aplikasi maka dilakukan input lagi sampai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan.
Kekhawatiran tersebut apabila difungsikan, maka sangat berpotensi menimbulkan kemacetan. Pasalnya jika melihat intensitas kendaraan yang keluar masuk dari jalur ini ternyata jumlahnya tak sedikit dan bila harus dilakukan penarikan maka dipastikan akan terjadi penumpukan kendaraan.
Dikatakan, Wilayah Papua saja yang belum dinaikan harga tarif padahal di daerah lain sudah naik. “Kami biasa bayar Rp 120.000 untuk 12 liter, Kalau jalan dari terminal Waena ke pasar sudah habis dua liter belum kalau macet kami harus keluarkan 3 - 4 liter, baru bayaran juga hanya Rp. 5000," katanya.
Meski terbilang ramai dengan sejumlah atlet pelajar dari SD, SMP maupun SMA/K, yang terbagi dalam kelas usia dini, pra mula, pemula, cadet, junior dan U-21, namun jalannya pertandingan sempat diwarnai aksi protes keras dari manajer dan official Dojo Inkai PTC Entrop.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Papua, Ny. Yuli Ramdani Hidayat, Pejabat Utama Polda Papua dan Polwan perwakilan Polda Papua.
Kepala Satpol PP Kota Jayapura Kompol Muhsin Ningkeula mengungkapkan, tujuan dari pelatihan ini tentu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui peningkatan SDM tentang Teknik pencegahan gangguan di Kota Jayapura. Dalam pelatihan Satpol PP Kota Jayapura menggandeng Polresta Jayapura Kota yang berlangsung di Aula BPMP Papua, Kotaraja, Kamis (8/9) kemarin.
Mobil Toyota Fortuner telah diserahkan ke Waket I dan Waket II DPRD Kota Jayapura pada Kamis (8/9)kemarin, melalui Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., kepada Sekwan DPRD Kota Jayapura berlangsung di halaman Gedung DPRD Kota Jayapura.
Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey, M.Si.,mengakui, Rakor TPID ini Pemkot melibatkan dari Bank Indonesia, BPS Kota Jayapura, Pertamina,Balai POM, dan hubungannya OPD terkait, kepolisian, kejaksaan dan lainnya yang masuk dalam TPID untuk membahas antisipasi kedepan apa yang diambil selain operasi pasar, penyesuaian tarif angkot dan lainnya tentu mengikuti mekanisme prosedur yang ada.
“Soal kenaikan BBM sebelumnya sudah ada arahan dari Kapolri dan kami sudah mengimbau dan menyampaikan kepada anggota kami untuk memberikan jaminan keamanan dan kelancaran dari jalur distribusi. Kami juga merespon soal penolakan dari masyarakat,” ujar Kapolresta menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Jayapura belum lama ini.
Proses penyelidikan terhadap kasus kecelakaan maut yang terjadi di Koya Koso pada 29 Agustus lalu masih menjadi PR bagi Polsek Muara Tami dan Polresta Jayapura Kota. Pasalnya hingga kini sopir yang menabrak kedua korban bernama Kuple Taniauw dan Isak Merahabia di Jl Trans Arso – Jayapura masih dalam penyelidikan.
Menurutnya, dengan dilakukan sidang APBD Perubahan TA 2022 lebih awal, sudah tentu ini akan sangat membantu Pemkot Jayapura, dalam hal ini jajaran OPD di lingkungan Pemkot Jayapura bisa lebih maksimal dalam menyelenggarakan program kegiatan dan penyerapan anggaran.
"Kami masih menunggu, dan itu sudah menjadi usulan prioritas di tahun 2023," kata, Anthonius M. Ayorbaba, kepada wartawan saat mengikuti Kegiatan Gebyar Mama Papua Mampu di Korem 172/PWY, Selasa, (6/9).
Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kajari Jayapura Alex Sinuraya bersama Kepala Seksi Tindak Pidana umum Kejari Jayapura Dani Rumaikewi,SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang rampasan Kejari Jayapura Hasrul,SH dan fungsional lainnya yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Jayapura pada Senin (5/9) sore.
“Pola penyaluran untuk program bantuan ini kami lakukan 3 metode, penyaluran komunitas, penyaluran di kantor pos dan pengantaran langsung kepada KPM saat pengambilan masih berlangsung,’’ungkapnya, Selasa (6/9)kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengakui, memang sampai saat ini belum terlihat dampak cukup signifikan terkait harga Bapok dan lainnya, namun untuk masalah penyesuaian tarif transportasi tetap menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Papua.
Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengakui, ini pihaknya masih menunggu arahan dan instruksi dari pemerintah pusat dalam menyikapi naiknya harga BBM sehingga dalam hal pengendalian inflasi daerah bisa dilakukan secara optimal.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus, SH.,MH.,mengakui, dengan naiknya harga BBM jenis pertamax, bio solar dan pertalite tetap menjadi perhatian Pemkot Jayapura.
Diakui, intinya Pemerintah Kota Jayapura tetap merespon segala kebijakan yang ada di pusat hingga turun ke daerah, sehingga dalam mengambil keputusan juga bisa cepat dan tepat, supaya para sopir juga tidak kasihan dalam menunggu keputusan penyesuaian tarif baru.
Kepala Satpol PP Kota Jayapura Kompol Muhsin Ningkeula mengakui dalam penertiban PKL di dua lokasi tersebut, masih ada PKL yang bandel berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Padahal mereka sudah berulang kali diingatkan, jangan berjualan di tempat itu. Namun, tetap saja membandel tidak mengindahkan teguran petugas, makanya ada beberapa gerobak PKL yang terpaksa diangkut petugas Satpol PP Kota Jayapura.
Pj. Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi mengatakan PMTAS inti penting bagi siswa SD, khusus putra putri asli Papua. Program ini, sebagai sarana pemulihan krisis gizi dalam arti kuratif, rehabilitatif dan sebagai sarana untuk penyuluhan tentang pentingnya makanan sehat anak-anak asli putra putri Papua.
Menurutnya, sejak bulan Juni aturan pengisian BBM khusus mobil truk hanya dilayani mulai pukul 15.00-21.00 WIT oleh petugas SPBU. Karena dari pagi jam 7.00-Pukul 15.00 WIT, pihak pengelola SPBU hanya melayani mobil angkutan umum dan juga mobil berplat hitam.
"Atas kejadian itu sehingga sejumlah massa di Kampung Nafri melakukan pemalangan," ujar Kapolsek Abepura kepada koran ini ketika dikonfirmasi melalui ponselnya Rabu (31/8) kemarin.
Dan dalam penjaringan tersebut sebanyak 7 orang telah didapat, di mana 4 orang mempunyai orang tua dan 3 orang tidak ada orang tua. Selanjutnya tim rehabilitasi sosial mengantar ODGJ tersebut ke rumah sakit jiwa Abepura untuk dilakukan Penanganan dan pengobatan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, mengatakan ujian CAT ini merupakan tahapan utama dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian dengan sistem Computer Assisted Test bagi para CPNS ini sedianya akan berlangsung selama 5 hari. Yakni, Selasa (30/8) kemarin hingga Sabtu (3/9) di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Charles Awi menyampaikan bahwa yang berhak melintasi jalur Termintal Entrop, Polimak dan menuju terminal Kota, hanya angutan B3 dan B1. Sedangkan B4 dan B2 hanya melintasi jalur Terminal Entrop, Pasar Hamadi, menuju Terminal Kota. "Banyak masyarakat yang mengeluh kalau di simpang 3 (tiga) ini setiap harinya macet, karena banyak mobil yang transaksi penumpang di wilayah ini," ujar Charles Awi
Rektor Uncen Dr. Ir. Apolo Safanpo, M.T mengungkapkan bahwa sebanyak 1848 mahasiswa dan mahasiswi diwisuda dalam acara rapat terbuka senat Universitas Cendereawasih. Lulusan yagn diwisuda mulai dri program Doktor, program magister, program sarjana dan program diploma.
“Kita sudah terima jadwal kegiatan DPRD Kota Jayapura masa persidangan III September 2022, hal ini sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Jayapura tanggal 26 Agustus 2022 telah ditetapkan jadwal kegiatan,’ungkapnya, Senin (29/9)kemarin.
Kuliah umum ini dihadiri Wakil Rektor I, Dr. Abdul Rasyid, S.Pd., S.E., M.Si., Wakil Rektor II Yana Ermawati, S.E., M.Si dan Wakil rektor III Dr. Ir. Didik S.S. Mabui, S.T., M.T. serta Direktur Program Pascasarjana Uniyap Papua Dr. Mohamad Yamin Noch, S.E., M.Si.
Pj. Wali Kota Jayapura DR. Frans Pekey, M.Si., berharap dengan terpilihnya kembali Dr.H.Rustan Saru, MM., diharapkan program kerja yang nantinya dilaksanakan PMI Kota Jayapura bisa terus dijalankan dengan baik dan maksimal, baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menjadi mitra srategis pemerintah dan PMI.
Frans Pekey mengakui, jika tidak dilakukan sidang APBD Perubahan TA 2022 akan berdampak ada penyerapan progress kerja dan keuangan di Pemkot Jayapura. “Materi KUA PPAS APBD Perubahan TA 2022 sudah kita serahkan ke dewan, sudah 2 minggu dan kita tinggal menunggu proses lebih lanjut tapi ada persoalan di internal dan ini yang sedang kita komunikasi dengan pimpinan dewan, untuk mencari solusi.
“Mulai tanggal 16 Agustus 2022 seluruh angkutan umum perkotaan yang menggunakan BBM jenis pertalite seperti trayek Jayapura ke Dok IX atau sebaliknya sebesar Rp 4500, begitu juga dari terminal Mesran ke Entrop dan Hamadi atau sebaliknya Rp 4.500,’’ungkap Justin Sitorus kepada wartawan Selasa (23/8) kemarin.
“Kami sudah mengirim KUA PPAS ke dewan sejak tanggal 8 Agustus 2022 tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dan kami sudah menyurat 2 kali kemarin,” ungkapnya, Selasa (23/8) kemarin.
“Proyek pengerjaan jalan yang ambles tersebut ditangani langsung oleh BPBD Kota Jayapura.”ungkap Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura Nofdi J.Rampi, kepada Cenderawasih Pos, Selasa (23/8)kemarin.
Dalam memberantas perjudian, pihaknya tidak serta merta langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian, namun langkah yang mereka lakukan terlebih dahulu dengan memberikan imbauan secara persuasif, namun apabila dari himbauan itu tidak diindahkan, maka langkah hukum merupakan bentuk pembinaan yang tepat untuk memberikan efek jera.
Di Jayapura sendiri Polresta mulai bergerak mendatangi lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan tempat perjudian di wilayah Kota Jayapura. Ini seperti diungkapkan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Victor D. Mackbon melalui Kabag Ops Kompol L. Guruh Prawira Negara Senin (22/8) siang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengakui, sampai saat ini masih banyak warga dari luar Kota Jayapura yang sudah tinggal di Kota Jayapura belum mengurus surat keterangan pindah domisili.
Sebab, GOR Hero memiliki kapasistas tempat duduk cukup banyak, antara 600 sampai 800 orang. GOR Herman K. Rollo dibangun dengan 6 (enam) lapangan bertaraf internasional yaitu cabang olahraga Bulutangkis, Voli, Basket, Futsal, Tenis Lapangan dan Sepak Takraw.
Keterlibatan oknum Polisi jika memang terbukti juga siap ditindak tegas. Persoalan judi ini mulai banyak diperbincangkan bahkan Presiden dan Kapolri beberapa hari lalu secara tegas menyinggung soal judi termasuk judi online yang masih eksis hingga kini.
Mereka menganggap kesepakatan untuk melebur ini mencederai komitmen bersama, termasuk aturan main. Ketum Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei menyampaikan bahwa pimpinan OKP di Papua berkumpul menyatakan sikap berkaitan dengan dinamika di tubuh KNPI, dimana pada pemberitaan terakhir disebutkan jika KNPI yang telah melebur menjadi satu.
Kepala Karantina Pertanian Jayapura Muhlis Natsir mengatakan, Pemasangan Karpet Disinfektan ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan inovasi berdasarkan data yang terukur, demi mencegah masuknya virus PMK di Papua, salah satunya dengan memfasilitasi Karpet Disinfektan.
Makzi mengakui, memang ada kampung yang cukup lama dalam melakukan pencairan dana kampung, dimana dalam 1 tahun dilakukan selama III tahap, tahap pertama 40 % , tahap kedua 40 % dan tahap ketiga 20 %.
“Obat malaria sudah ada sejak 1 minggu lalu, tapi kita di Kota Jayapura waktu kehabisan pakai obat malaria kina, tapi sekarang sudah ada obat suntik, termasuk obat anti malaria DHP,’’katanya, Rabu (17/8) kemarin.
Bantuan diserahkan langsung Asisten II Setda Provinsi Papua oleh Dr. M. Musa’ad bersama Ketua BAZNAS Provinsi Papua Ir.H. Merza Edy Nadzari, di aula LPTQ Kotaraja, Selasa (16/8)lalu.
Kegiatan Bimtek dibuka Pj. Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., bersama Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri Hamadi, Kepala DPMK Kota Jayapura Makzi L.Atanai, SH.,bersama narasumber berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop, Kamis (18/8)kemarin.
"Pembagian Sembako ini mulai dari jam 12.00 sampai pukul 20.00 WIT," ujar Agustinus D. Ohee selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong, Kitorang Baku Bantu, kepada wartawan, Kamis (18/8).
“Saya berharap dan saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura kita menghayati, mengisinya pertama mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dalam sikap hormat menghormati, saling harga menghargai sesama anak bangsa yang ada di Kota Jayapura kita hindari pertentangan dan konflik itulah cita -cita kemerdekaan untuk sejahtera, masyarakat adil dan Makmur,’’katanya.
Ia menjelaskan, Aksi repuh story atau Mimbar bebas tersebut sebelumnya direncanakan pada Pukul 10:00 WIT hingga berakhir, namun setelah Masa Aksi Mimbar bebas yang berjumlah 14 orang tiba di tempat aksi mimbar bebas sudah disana sudah ada anggota Polisi.
Pj Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi, SE.,MM mengaku pihaknya sengaja melakukan pertemuan ini supaya ada informasi satu arah yang bisa dijelaskan kepada para tenaga honorer. Sekda juga mengaku siap memfasilitasi, sehingga menghadirkan Perwakilan BKD Papua, Kepala BPKP Kota Jayapura, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura dan lainnya, untuk menjelaskan permasalah tenaga honorer dan K2 di Kota Jayapura.
"Kami telah melakukan penertiban tersebut karena ini sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan yang ada di Kota Jayapura karena mereka berjualan di atas trotoar dan di depan Taman,”ungkap Muchsin, Rabu (10/8) kemarin.
Namun Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura itu menyampaikan setelah Mendagri membalas surat yang dilayangkan oleh anggota dewan, terkait subtansi dari pada peraturan tata tertib dewan, tentu surat tersebut akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak untuk bisa melihat secara subtansi atas apa yang telah terjadi selama ini.
Keempat fraksi tersebut yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, maupun 2 Fraksi Gabungan yaitu Fraksi Bhineka Tunggal Ika (Partai Gerindra, Hanura, dan PKPI) dan Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (Partai PKB, Demokrat dan, PSI).
Namun melalui Gempar Papua mendorong peringatan HIMAS ini, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang terdampak akan kerusakan lingkungan akibat investasi, atas kepentingan pribadi sekelompkok orang. Untuk itu, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap eksistensi hutan, alam Papua melalui peringatan HIMAS ini.
“Saya harap Bappeda, Dinas PUPR PKP, DLHK, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dinas terkait harus merespon dengan baik dan melakukan kajian terkait pembangunan di sana,”ucap Roby Awi, Selasa (9/8) kemarin.
Dikatakan, tema perayaan tahun 2022 adalah “Peran Perempuan Adat dalam Pelestarian dan Transmisi Pengetahuan Tradisional”. memberikan ruang khusus kepada perempuan adat dalam memperjuangkan keberlanjutan kehidupan dan lingkungan. Perempuan adat adalah tulang punggung masyarakat adat yang berperan aktif
"Saya harap anggota DPRD tidak saling mempertahankan egonya, karena ini kepentingan masyarakat, jika di internal dewan saja stagnan, bagaimana mungkin mereka bisa kerja untuk masyarakat," tandas PJ Wali Kota, sabtu, (6/8).
Jhon NR Gobay mengaku melihat puluhan bahkan hampir 100 bus bekas digunakan saat PON yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kini ada di areal terminal Entrop. Menurut informasi yang ia dapat dari kementrian, bus tersebut dihibahkan kepada Damri dan juga kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Frans Pekey mengatakan, masyarakat Kota Jayapura harus bisa menikmati suasana yang nyaman pada hari Sabtu pagi. Diantaranya bisa melakukan jogging, olahraga ringan dengan adanya lokasi car free day di sekitaran lokasi jembatan dan jalan Holtekamp.
"Kami tidak kalah jauh dengan di sana (Barcelona) dan kami punya stadion dan fasilitas olahraga sudah bisa, dengan kelas internasional dan dari sisi sarana tidak kalah jauh dengan stadion kita hanya ada yang perlu kita benahi," katanya.
Angka ini menurut Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., diprediksi akan terus naik apabila warga di Kota Jayapura tidak patuh dan mengabaikan protokol kesehatan (Prokes).
Conoras berharap kepengurusan ini dapat mengembangkan dan melahirkan atlet kriket untuk Papua pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 mendatang. “Saya berharap kriket bisa berkembang dan jadi unggulan di Sarmi. Dan Kota Jayapura harus jadi barometer penyiapan atlet yang sudah berproses di sekolah-sekolah,” kata Conoras.
Frans Pekey, juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura agar tahun ini dalam penyusunan APBD Induk TA 2023 bisa dimasukkan berapa dana yang dibutuhkan. Supaya sudah ada persiapan yang matang dan pada saat pembahasan APBD Induk TA 2023 bisa dilakukan dengan maksimal.
"Pengajuan gugatan ini berawal dari Pihak PT RML tersebut telah menerbitkan surat PHK secara sepihak terhadap 65 pekerja tertanggal 28 Januari 2021, dengan alasan pengunduran diri, sementara dari keterangan pekerja, mereka tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan," ujar Yulianto kepada wartawan.
Namun disatu sisi untuk penjualan Miras ilegal dan milo tentu ada banyak kepentingan sehingga harus ada komitmen bersama dalam mengatasi semua ini. Hal ini dikatakan, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, saat menerima kunjungan Pokja Agama MRP Papua bersama Toni Wanggai dan tim saat diterima di ruang kerja Pj Wali Kota Jayapura, Senin (2/8)kemarin.
Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura Nofdi J. Rampi, Peraturan Walikota Jayapura nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan tarif retribusi jasa umum sekarang sudah diberlakukan sehingga ada penambahan tarif dalam pemakaman di TPU Muslim Buper Waena.
Dengan perincian hasil pengawasan di Kota Jayapura, jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 16 sarana, 8 sarana tidak memenuhi ketentuan, dengan nilai ekonomi sebesar Rp 25.576.000, sedangkan jumlah produk kosmetik yang disita sebanyak 416 piecies.
Dikatakannya bahwa sejak awal dibukanya lahan kuburan tersebut oleh pemerintah kota misinya itu adalah meringankan beban masyarakat dan itu sesuai karena biaya untuk hanya Rp 2 juta.
