JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.Si, telah bertemu Presiden RI Joko Widodo, bersama beberapa kepala daerah Wali Kota dan Gubernur di Istana Negara, Senin (12/9) lalu.
Pertemuan tersebut membahas soal dampak pasca kenaikan harga BBM. Sebab, Kota Jayapura ikut terdampak dengan mengalami inflasi hingga 7,4% lebih, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dalam mengatasi pasca naiknya BBM.
Ditemui di Gedung DPRD Kota Jayapura pasca sidang penetapan Perda APBD Perubahan TA 2022, Frans Pekey menyebut bahwa 1 dari 15 wali kota termasuk 4 gubernur yang diundang untuk pertemuan langsung di istana negara. Sementara kepala daerah lainnya, baik gubernur wali kota lainnya mengikuti secara daring.
Dalam pertemuan ini, kepala daerah diberikan arahan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meminta kepada semua kepala daerah mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi dan juga terhadap dampak kenaikan BBM, tentu ini akan ada kaitannya meningkatnya inflasi dari harga barang dan lainnya.
Untuk itu, ada arahan yang diberikan presiden supaya kepala daerah berani menggunakan/ mengoptimalkan APBD masing-masing daerah dan ini ada Permen Keuangan dan juga SE Mendagri untuk bisa menggunakan pertama 2 % dari transfer Dana Umum Daerah dan DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong 2%.
Kemudian kedua penggunaan dana PTT bisa digunakan ada kebijakan-kebijakan dalam rangka membantu masyarakat melalui bansos atau BLT di luar dari pemerintah pusat atau APBN dan termasuk pemberian subsidi kepada sopir angkot dan juga pada nelayan serta pemberian subsidi biaya transportasi para pemasukan Bapok dan pangan.
“Dampak kenaikan BBM, kami juga melakukan operasi pasar, pasar murah jadi ada beberapa skema yang akan kami lakukan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk dibicarakan dengan TPID Kota Jayapura, pada hari Kamis (15/9) besok, bersama Forkopimda termasuk distributor untuk membicarakan ini,” jelasnya. (dil/tri)
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.Si, telah bertemu Presiden RI Joko Widodo, bersama beberapa kepala daerah Wali Kota dan Gubernur di Istana Negara, Senin (12/9) lalu.
Pertemuan tersebut membahas soal dampak pasca kenaikan harga BBM. Sebab, Kota Jayapura ikut terdampak dengan mengalami inflasi hingga 7,4% lebih, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dalam mengatasi pasca naiknya BBM.
Ditemui di Gedung DPRD Kota Jayapura pasca sidang penetapan Perda APBD Perubahan TA 2022, Frans Pekey menyebut bahwa 1 dari 15 wali kota termasuk 4 gubernur yang diundang untuk pertemuan langsung di istana negara. Sementara kepala daerah lainnya, baik gubernur wali kota lainnya mengikuti secara daring.
Dalam pertemuan ini, kepala daerah diberikan arahan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meminta kepada semua kepala daerah mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi dan juga terhadap dampak kenaikan BBM, tentu ini akan ada kaitannya meningkatnya inflasi dari harga barang dan lainnya.
Untuk itu, ada arahan yang diberikan presiden supaya kepala daerah berani menggunakan/ mengoptimalkan APBD masing-masing daerah dan ini ada Permen Keuangan dan juga SE Mendagri untuk bisa menggunakan pertama 2 % dari transfer Dana Umum Daerah dan DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong 2%.
Kemudian kedua penggunaan dana PTT bisa digunakan ada kebijakan-kebijakan dalam rangka membantu masyarakat melalui bansos atau BLT di luar dari pemerintah pusat atau APBN dan termasuk pemberian subsidi kepada sopir angkot dan juga pada nelayan serta pemberian subsidi biaya transportasi para pemasukan Bapok dan pangan.
“Dampak kenaikan BBM, kami juga melakukan operasi pasar, pasar murah jadi ada beberapa skema yang akan kami lakukan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk dibicarakan dengan TPID Kota Jayapura, pada hari Kamis (15/9) besok, bersama Forkopimda termasuk distributor untuk membicarakan ini,” jelasnya. (dil/tri)
