JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengaku di sisa beberapa hari bulan Agustus ini, Pemerintah Kota Jayapura mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura untuk bisa segera melaksanakan sidang APBD Perubahan TA 2022.
Frans Pekey mengakui, jika tidak dilakukan sidang APBD Perubahan TA 2022 akan berdampak ada penyerapan progress kerja dan keuangan di Pemkot Jayapura. “Materi KUA PPAS APBD Perubahan TA 2022 sudah kita serahkan ke dewan, sudah 2 minggu dan kita tinggal menunggu proses lebih lanjut tapi ada persoalan di internal dan ini yang sedang kita komunikasi dengan pimpinan dewan, untuk mencari solusi.
Terutama karena sudah ada surat Mendagri, saya diminta untuk merespon terhadap situasi yang ada di dewan, maka surat Mendagri yang sama-sama kita kawal menindaklanjutinya,’’katanya, Jumat (26/8).
Frans Pekey juga berharap, sebenarnya sidang APBD Perubahan TA 2022 bisa selesai lalu bulan September sudah bisa membahas agenda-agenda sidang. Sebab, jika tidak segera dilakukan sidang APBD Perubahan, maka banyak pembangunan yang terkena dampaknya.
Penyerapan program kegiatan tidak maksimal, termasuk program penyerapan dewan juga tidak maksimal, kalau seperti ini tentu tugas dewan tidak jalan seperti fungsi kedewanan, fungsi pengawasan, fungsi controlling, fungsi budget dan fungsi legislasi.
Oleh karena itu, Pemkot terus berdoa semoga ada jalan keluarnya kedepan, jadi dewan adalah wakil rakyat sehingga juga harus baik dalam bekerja.(dil/tri)
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengaku di sisa beberapa hari bulan Agustus ini, Pemerintah Kota Jayapura mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura untuk bisa segera melaksanakan sidang APBD Perubahan TA 2022.
Frans Pekey mengakui, jika tidak dilakukan sidang APBD Perubahan TA 2022 akan berdampak ada penyerapan progress kerja dan keuangan di Pemkot Jayapura. “Materi KUA PPAS APBD Perubahan TA 2022 sudah kita serahkan ke dewan, sudah 2 minggu dan kita tinggal menunggu proses lebih lanjut tapi ada persoalan di internal dan ini yang sedang kita komunikasi dengan pimpinan dewan, untuk mencari solusi.
Terutama karena sudah ada surat Mendagri, saya diminta untuk merespon terhadap situasi yang ada di dewan, maka surat Mendagri yang sama-sama kita kawal menindaklanjutinya,’’katanya, Jumat (26/8).
Frans Pekey juga berharap, sebenarnya sidang APBD Perubahan TA 2022 bisa selesai lalu bulan September sudah bisa membahas agenda-agenda sidang. Sebab, jika tidak segera dilakukan sidang APBD Perubahan, maka banyak pembangunan yang terkena dampaknya.
Penyerapan program kegiatan tidak maksimal, termasuk program penyerapan dewan juga tidak maksimal, kalau seperti ini tentu tugas dewan tidak jalan seperti fungsi kedewanan, fungsi pengawasan, fungsi controlling, fungsi budget dan fungsi legislasi.
Oleh karena itu, Pemkot terus berdoa semoga ada jalan keluarnya kedepan, jadi dewan adalah wakil rakyat sehingga juga harus baik dalam bekerja.(dil/tri)
