Saturday, April 27, 2024
30.7 C
Jayapura

Pertamina Harus Penuhi Kebutuhan Masyarakat

JAYAPURA-Menyikapi antrean panjang di setiap SPBU, Wakil Ketua I DPRD, Joni Y. Betaubun, S.H.,M.H, menegaskan agar pihak SPBU di Kota Jayapura  tidak menimbun BBM.

  “Kenaikan BBM jangan membuat masyarakat kewalahan untuk mendapatkan BBM di setiap SPBU,” ujar Joni Betaubun kepada wartawan, di Gedung DPRD, Senin (12/9).

Menurutnya,  adanya kenaikan BBM karena harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, untuk itu dia minta agar kenaikan BBM ini, tidak membuat masyarakat susah, dengan makin panjangnya antrean kendaraan mengisi BBM.

  “Pertamina harus menyiapkan BBM yang cukup, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan BBM,” ucap Sekretaris Fraksi PDIP itu.

   Menurut Joni, Y. Betaubun kebijakan pemerintah pusat menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai bantalan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kita harus berterima kasih kepada Presiden karena kebijakan beliau terkait BLT BBM ini sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah,” imbuhnya.

Baca Juga :  Penuhi Kebutuhan Darah, PMI Kota Jayapura Gandeng Pengelola Tempat Ibadah

  Ia juga mengungkapkan bahwa antrean BBM sangat menganggu jalannya aktifitas masyarakat, oleh karena itu diapun menegaskan agar pihak pertamina segera mengatasi kelangkaan BBM di Kota Jayapura.

  “Kami minta agar pertamina segera penuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menggangu pengguna jalan lainnya karena antrean BBM,” tegas Joni Y. betaubun.

  Kebijakan Pertamina terkait oprasional pelayanan pengisian BBM jenis solar, dimana untuk mobil truk hanya dilayani pengisian BBM mulai pukul 15.00-21.00 WIT. Waket II DPRD akan berkordinasi dengan komisi C, untuk segera melakukan kordinasi dengan pihak pertamina terkait kebijakan tersebut.

  “Nanti saya akan minta komisi yang membidangi itu, untuk berkoordinasi dengan pihak SPBU, jika ada aturannya, maka saya minta agar aturan itu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atas kebijakan ini,” ujar  Jhon Betaubun. (rel/tri)

Baca Juga :  Senang,  Kampwalker Ada Air Lagi

JAYAPURA-Menyikapi antrean panjang di setiap SPBU, Wakil Ketua I DPRD, Joni Y. Betaubun, S.H.,M.H, menegaskan agar pihak SPBU di Kota Jayapura  tidak menimbun BBM.

  “Kenaikan BBM jangan membuat masyarakat kewalahan untuk mendapatkan BBM di setiap SPBU,” ujar Joni Betaubun kepada wartawan, di Gedung DPRD, Senin (12/9).

Menurutnya,  adanya kenaikan BBM karena harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, untuk itu dia minta agar kenaikan BBM ini, tidak membuat masyarakat susah, dengan makin panjangnya antrean kendaraan mengisi BBM.

  “Pertamina harus menyiapkan BBM yang cukup, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan BBM,” ucap Sekretaris Fraksi PDIP itu.

   Menurut Joni, Y. Betaubun kebijakan pemerintah pusat menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai bantalan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kita harus berterima kasih kepada Presiden karena kebijakan beliau terkait BLT BBM ini sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah,” imbuhnya.

Baca Juga :  BKKBN Fokus Turunkan Kasus Stunting 

  Ia juga mengungkapkan bahwa antrean BBM sangat menganggu jalannya aktifitas masyarakat, oleh karena itu diapun menegaskan agar pihak pertamina segera mengatasi kelangkaan BBM di Kota Jayapura.

  “Kami minta agar pertamina segera penuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menggangu pengguna jalan lainnya karena antrean BBM,” tegas Joni Y. betaubun.

  Kebijakan Pertamina terkait oprasional pelayanan pengisian BBM jenis solar, dimana untuk mobil truk hanya dilayani pengisian BBM mulai pukul 15.00-21.00 WIT. Waket II DPRD akan berkordinasi dengan komisi C, untuk segera melakukan kordinasi dengan pihak pertamina terkait kebijakan tersebut.

  “Nanti saya akan minta komisi yang membidangi itu, untuk berkoordinasi dengan pihak SPBU, jika ada aturannya, maka saya minta agar aturan itu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atas kebijakan ini,” ujar  Jhon Betaubun. (rel/tri)

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Siap Kembangkan Pertanian 500.000 Hektar di Merauke 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya