Saturday, April 27, 2024
28.7 C
Jayapura

Jangan Ada Aksi Mogok, Ingat Istri Anak di Rumah!

JAYAPURA-Pj. Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, MSi, mengatakan kenaikan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak kepada para sopir angkutan umum, tetapi masyarakat pada umumnya juga terkena dampak.

  “Tidak hanya sopir angkutan umum yang terkena dampak, semua orang terkena dampak kenaikan BBM. Untuk itu, saya minta jangan ada yang mogok kerja, karena kalau mereka mogok kerja yang kasih makan anak istri siapa?” ujar PJ Wali Kota Jayapura saat mengikuti kegiatan penutupan Pesparani di Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Sabtu  (10/9).

  Terkait kenaikan tarif angkutan umum, Frans Pekey  menyampaikan bahwa   Dinas Perbuhungan Kota Jayapura sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, dalam rangka penghitungan tarif dasar angkutan umum pasca kenaikan BBM. Karena itu, ia berharap agar para sopir angkutan umum yang ada di Kota Jayapura tidak terlalu gegabah dengan persoalan tarif.

Baca Juga :  Gunakan APBD untuk Atasi Dampak Kenaikan BBM

  “Saya minta kepada sopir angkot sabar saja, bukan hanya kita di Papua, seluruh rakyat Indonesia kena dampak kenaikan BBM,” pintanya

  Menurutnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi banyak aspek. Namun terlepas dari pada itu pemerintah pusat maupun daerah akan terus melakukan kordinasi yang tentunya lewat bantuan BLT BBM, yang akan menjadi bantalan akan kenaikan BBM ini.

  “Saya juga berharap agar para pedagang tidak sekedar menaikkan harga bahan pokok, tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah baik daerah maupun Provinsi,” tandas Frans Pekey.

   Frans Pekey menegaskan tidak ada aksi demonstrasi dari para sopir angkutan umum, maupun aksi mogok. Sebab, hal itu akan berdampak pada pendapatan dari pada para sopir angkutan umum itu sendiri. Dikatakannya jika ingin menyampaikan aspirasi, Wali Kota minta agar diwakilkan kepada beberapa utusan pihak pihak tertentu yang mewakili suara dari   para sopir angkutan umum.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Luncurkan 3000 Patok Batas Tanah di Papua

  “Kalau bisa jangan ada demo demo lagi, karena pemerintah akan terus memantau aktifitas masyarakat terhadap pengaruh kenaikan BBM,” tutup Frans Pekey. (rel/tri)

JAYAPURA-Pj. Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, MSi, mengatakan kenaikan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak kepada para sopir angkutan umum, tetapi masyarakat pada umumnya juga terkena dampak.

  “Tidak hanya sopir angkutan umum yang terkena dampak, semua orang terkena dampak kenaikan BBM. Untuk itu, saya minta jangan ada yang mogok kerja, karena kalau mereka mogok kerja yang kasih makan anak istri siapa?” ujar PJ Wali Kota Jayapura saat mengikuti kegiatan penutupan Pesparani di Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Sabtu  (10/9).

  Terkait kenaikan tarif angkutan umum, Frans Pekey  menyampaikan bahwa   Dinas Perbuhungan Kota Jayapura sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, dalam rangka penghitungan tarif dasar angkutan umum pasca kenaikan BBM. Karena itu, ia berharap agar para sopir angkutan umum yang ada di Kota Jayapura tidak terlalu gegabah dengan persoalan tarif.

Baca Juga :  Wali Kota Minta Data Petugas Kebersihan Diverifikasi Ulang

  “Saya minta kepada sopir angkot sabar saja, bukan hanya kita di Papua, seluruh rakyat Indonesia kena dampak kenaikan BBM,” pintanya

  Menurutnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi banyak aspek. Namun terlepas dari pada itu pemerintah pusat maupun daerah akan terus melakukan kordinasi yang tentunya lewat bantuan BLT BBM, yang akan menjadi bantalan akan kenaikan BBM ini.

  “Saya juga berharap agar para pedagang tidak sekedar menaikkan harga bahan pokok, tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah baik daerah maupun Provinsi,” tandas Frans Pekey.

   Frans Pekey menegaskan tidak ada aksi demonstrasi dari para sopir angkutan umum, maupun aksi mogok. Sebab, hal itu akan berdampak pada pendapatan dari pada para sopir angkutan umum itu sendiri. Dikatakannya jika ingin menyampaikan aspirasi, Wali Kota minta agar diwakilkan kepada beberapa utusan pihak pihak tertentu yang mewakili suara dari   para sopir angkutan umum.

Baca Juga :  Puluhan Nakes RSUD Abepura Datangi LBH Papua

  “Kalau bisa jangan ada demo demo lagi, karena pemerintah akan terus memantau aktifitas masyarakat terhadap pengaruh kenaikan BBM,” tutup Frans Pekey. (rel/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya