JAYAPURA – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua kembali menuai kritik tajam dari Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Gerson Wetipo, di Abepura, Jumat (1/5).
Ia menilai bahwa kebijakan yang seharusnya menjadi solusi politik dan administratif bagi Bumi Cenderawasih tersebut kini justru berada di titik krusial yang mengkhawatirkan. Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana. Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan damai menjadi sekadar proyek anggaran. Gerson menyoroti masalah utama terletak pada tata kelola yang tidak tepat sasaran. Ia mengkritik keras keterlibatan kepentingan kekuasaan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan martabat manusia.
“Jika kekuasaan dan kepentingan elit merajalela, maka Otsus hanya akan terus menjadi proyek anggaran, bukan jalan damai bagi Papua,” tegas Gerson dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos.
Ungkapnya, dampak nyata dari ketidakefektifan Otsus tercermin pada tingginya angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua. Hingga saat ini, Papua masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Gerson menilai kondisi ini tidak lepas dari kegagalan Otsus dalam menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kalangan bawah. Selain itu, GMKI juga menyoroti masalah ketergantungan fiskal yang akut di Papua. Bukannya menuju kemandirian ekonomi daerah-daerah di Papua, tetapi justru semakin bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat tanpa adanya inovasi untuk membangun kekuatan ekonomi domestik yang mandiri.
JAYAPURA – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua kembali menuai kritik tajam dari Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Gerson Wetipo, di Abepura, Jumat (1/5).
Ia menilai bahwa kebijakan yang seharusnya menjadi solusi politik dan administratif bagi Bumi Cenderawasih tersebut kini justru berada di titik krusial yang mengkhawatirkan. Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana. Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan damai menjadi sekadar proyek anggaran. Gerson menyoroti masalah utama terletak pada tata kelola yang tidak tepat sasaran. Ia mengkritik keras keterlibatan kepentingan kekuasaan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan martabat manusia.
“Jika kekuasaan dan kepentingan elit merajalela, maka Otsus hanya akan terus menjadi proyek anggaran, bukan jalan damai bagi Papua,” tegas Gerson dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos.
Ungkapnya, dampak nyata dari ketidakefektifan Otsus tercermin pada tingginya angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua. Hingga saat ini, Papua masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Gerson menilai kondisi ini tidak lepas dari kegagalan Otsus dalam menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kalangan bawah. Selain itu, GMKI juga menyoroti masalah ketergantungan fiskal yang akut di Papua. Bukannya menuju kemandirian ekonomi daerah-daerah di Papua, tetapi justru semakin bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat tanpa adanya inovasi untuk membangun kekuatan ekonomi domestik yang mandiri.
