Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana.
Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dalam laporan LKPJ, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan kemajuan
Ia menjelaskan, berdasarkan target pemerintah daerah, angka kemiskinan seharusnya mengalami penurunan dari 11 persen pada 2025 menjadi 10 persen pada 2026, dan terus menurun hingga 8,87 persen pada 2029. Namun, kondisi s
Prabowo menyampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan nasional pertama bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Menurutnya, mandat tersebut dia maknai sebagai kewajiban negara un
Menurut Felson Mambrasar, Program bantuan sosial tersebut mencakup tiga jenis bantuan utama, yaitu: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, sebanyak 20 keluarga menerima masing-masing satu unit kontainer jualan
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua, Julius Ary Mollet menerangkan bahwa Presiden Prabowo lebih melakukan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dalam melakukan studi banding dan lainnya. Termasuk yang berjalan dinas ke luar negeri.
 "Kalau mereka punya pengeluaran konsumsinya di bawah Rp 1 juta per bulan, sehingga kita kategorikan miskin. Jadi kalau misalnya satu rumah tangga itu ada 4 orang, berarti rumah tangga mereka tingkat konsumsinya itu sekitar 4,6 atau 4,7 juta perbulan,"
Plt Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Suprianto mengatakan, naiknya kemiskinan di Kota Jayapura ini disebabkan beberapa faktor. Namun salah satu yang paling berpengaruh itu di sumbang dari posisi kota Jayapura sebagai Kota transit.
 Dimana pada September lalu, Pemkab Jayapura telah mendapatkan bantuan program penghapusan kemiskinan ekstrim senilai Rp 5.6 miliar dari Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan RI.
