JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura Robert J.Betaubun menjelaskan sampai saat ini data tenaga honorer dan K2 Pemkot Jayapura masih belum dilakukan pengumuman karena masih diverifikasi oleh BPKP sehingga Pemkot Jayapura masih sementara menunggu proses verifikasi.
“Kita target pengumuman harus akhir bulan ini sudah selesai tapi ini juga tergantung dari kecepatan verifikasinya,’’katanya, Jumat (9/9) kemarin.
Robert mengakui, pada prinsipnya BPKP Kota Jayapura menginput masuk ke aplikasi sesuai dengan Juknis, dan jika sudah masuk dalam aplikasi maka jika ditolak oleh aplikasi maka dilakukan input lagi sampai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan.
“Jika katakanlah contohnya Pemkot Jayapura butuh tenaga ASN sebanyak 3.134 orang berarti input masuk, namun jika sistem tolak kita lakukan input yang lain sampai yang masuk ke sistem nanti BPKP yang melakukan verifikasi dan nanti jika berkasnya kurang lagi maka dikasih kembali dari BPKP untuk bisa dilengkapi lagi,’’jelasnya
Diakui, memang untuk Provinsi Papua memang sudah sehingga dari Pemkot Jayapura terus didorong supaya masyarakat juga senang ada kepastian tidak menunggu lama.(dil/wen)
JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura Robert J.Betaubun menjelaskan sampai saat ini data tenaga honorer dan K2 Pemkot Jayapura masih belum dilakukan pengumuman karena masih diverifikasi oleh BPKP sehingga Pemkot Jayapura masih sementara menunggu proses verifikasi.
“Kita target pengumuman harus akhir bulan ini sudah selesai tapi ini juga tergantung dari kecepatan verifikasinya,’’katanya, Jumat (9/9) kemarin.
Robert mengakui, pada prinsipnya BPKP Kota Jayapura menginput masuk ke aplikasi sesuai dengan Juknis, dan jika sudah masuk dalam aplikasi maka jika ditolak oleh aplikasi maka dilakukan input lagi sampai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan.
“Jika katakanlah contohnya Pemkot Jayapura butuh tenaga ASN sebanyak 3.134 orang berarti input masuk, namun jika sistem tolak kita lakukan input yang lain sampai yang masuk ke sistem nanti BPKP yang melakukan verifikasi dan nanti jika berkasnya kurang lagi maka dikasih kembali dari BPKP untuk bisa dilengkapi lagi,’’jelasnya
Diakui, memang untuk Provinsi Papua memang sudah sehingga dari Pemkot Jayapura terus didorong supaya masyarakat juga senang ada kepastian tidak menunggu lama.(dil/wen)
