2.707 Peserta K2 dan Tenaga Kontrak Pemprov Ikut Tes CAT
JAYAPURA-Sebanyak 2.707 peserta honorer K2 dan tenaga kontrak Provinsi Papua mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Provinsi Papua, Selasa, (30/8).
Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, mengatakan ujian CAT ini merupakan tahapan utama dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian dengan sistem Computer Assisted Test bagi para CPNS ini sedianya akan berlangsung selama 5 hari. Yakni, Selasa (30/8) kemarin hingga Sabtu (3/9) di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
“Tahapan ujian dibagi dalam 4 sesi setiap hari, dimana 1 sesi sebanyak 150 peserta,” ujar Bima Haria Wibisana, kepada media.
Menurut Bima, penentuan kelulusan dari peserta ujian CAT menggunakan sistem passing grade. Yakni nilai passing grade CPNS 2022 adalah 311 dengan pembagian untuk masing-masing tes SKD, diantaranya Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 166, Tes Intelegensi Umum (TIU) 65, dan Tes Wawasan Kebangsaan Kebangsaan (TWK) 80. Untuk itu Kepala BKN itu berharap agar peserta tidak gegabah dalam mengisi jawaban pada setiap soal ujian.
“Waktu ujian selama 110 menit, kami harapkan peserta dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk tidak terlalu terburu buru mengisi soal ujian,” ucapnya.
Mantan staf pengajar di Universitas Indonesia tahun 1997 itu memastikan peserta yang ikut tes CAT 100 persen lulus, pasalnya peserta yang ikut tes CAT ini memiliki pengalaman yang matang selama bekerja di Provinsi Papua, juga karena sebelum pelaksanaan tes CAT peserta ujian telah mengikuti tes simulasi.
“Saya yakin mereka yang ikut tes ini bisa lulus 100 persen, karena semuanya telah teruji, tentu dengan pengalaman yang mereka (peserta) miliki selama bekerja di Provinsi Papua sehingga menjadi acuan bagi mereka saat mengikuti ujian,” pungkas mantan Deputi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh-Nias tahun 2005 sampai 2009 ini.
Bima Haria Wibisana menjelaskan, peserta yang mingkuti ujian CAT saat ini merupakan gelombang pertama bagi kuota CPNS Provinsi Papua dari jalur honorer K2 dan tenaga kontrak sehingga diapun berharap agar yang belum mengikuti tahap pertama ini dimohon untuk bersabar karena akan ada tahap ke 2 (dua) bagi peserta yang belum ikut tes CAT.
“Kami tegaskan, ini baru tahap pertama, baru 86 persen. Masih ada 14 persen lagi. Kepada yang belum, mohon sabar tunggu untuk tahap ke 2 (dua). Kami minta tenang dan jangan lakukan provokasi,” tegasnya.
Dikatakannya bahwa bagi peserta yang lulus ujian nantinya akan dibagi ke 3 provinsi baru, namun untuk sementara saat ini mereka bekerja di Provinsi Papua.
“Nantinya kalau DOB sudah ditetapkan sebagai Provinsi baru maka, mereka (Peserta) akan disitribusikan ke Provinsi baru,” pinta Kepala BKN.
Diapun berharap agar setelah lulus peserta dapat bekerja di Provinsi, dengan sungguh-sungguh, dan mendarmabktikan sehingga bukti atas apa yang mereka perjuankan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Papua.
“Saya tegaskan jika selama menjadi ASN mereka (peserta) tidak bekerja secara serius, maka maka SK ASN dicabut,” tegas Kepala BKN.
Diapun memastikan proses seleksi peserta CPNS ini tidak ada yang lulus dengan sistem formalitas, dan tidak ada pihak yang memanfaatkan proses ujian itu untuk mendapatkan uang yang tidak halal. Karena selama ujian berlangsung kepala BKN akan selalu memantau di setiap ruangan peserta ujian.
“Joki ujian itu terjadi karena selama ini menggunakan sistem online, tapi kali ini saya sendiri yang mengawasi ujian,” tandasnya.
Di tempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.MM menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKN karena telah menyelenggarakan ujian CAT CASN kepada tenaga honorer K2 dan tenaga kontrak Provinsi Papua. Sekda provinsi Papua itupun berharap aga pihak dari Kabupaten/Kota bisa segera menyelesaikan verifikasi berkas dari peserta yang mengikuti seleksi CASN.
“Saya harap peserta yang ikut tes, bisa mengikuti arahan dan aturan yang dibuat oleh Menpan RB, jangan ada yang manfaatkan situasi ini untuk melakukan sesuatu di luar aturan,” tegas Sekda Papua. (rel/tri)
