JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si.,mengakui, kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (3/9) lalu, telah disikapi Pemerintah Kota Jayapura melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura dan sebelumnya Pj. Wali Kota Jayapura telah melakukan rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri dan kementerian lainnya.
Sementara Kamis (8/9) kemarin, telah dilakukan Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Gedung Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (8/9) kemarin.
Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey, M.Si.,mengakui, Rakor TPID ini Pemkot melibatkan dari Bank Indonesia, BPS Kota Jayapura, Pertamina,Balai POM, dan hubungannya OPD terkait, kepolisian, kejaksaan dan lainnya yang masuk dalam TPID untuk membahas antisipasi kedepan apa yang diambil selain operasi pasar, penyesuaian tarif angkot dan lainnya tentu mengikuti mekanisme prosedur yang ada.
“Pemkot Jayapura juga mengikuti dinamika yang terjadi terutama dalam kenaikan harga dan juga dampak sosial serta ekonomi, dan sejauh ini belum signifikan,” katanya.
Pekey juga berharap, jika memang dampak kenaikan BBM ini semua belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka diminta kepada pelaku usaha untuk tetap menjual barangnya secara normal jangan memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga-harga dan masyarakat jangan panik dalam berbelanja. Semua ini tetap menjadi pantauan dan perhatian pemerintah.
Oleh karena itu, melalui Rakor Inflasi daerah ini pemerintah akan melakukan langkah strategis dalam melihat dinamika yang terjadi sebagai langkah dalam mengambil keputusan yang solutif untuk masyarakat Kota Jayapura.(dil/tri)
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si.,mengakui, kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (3/9) lalu, telah disikapi Pemerintah Kota Jayapura melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura dan sebelumnya Pj. Wali Kota Jayapura telah melakukan rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri dan kementerian lainnya.
Sementara Kamis (8/9) kemarin, telah dilakukan Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Gedung Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (8/9) kemarin.
Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey, M.Si.,mengakui, Rakor TPID ini Pemkot melibatkan dari Bank Indonesia, BPS Kota Jayapura, Pertamina,Balai POM, dan hubungannya OPD terkait, kepolisian, kejaksaan dan lainnya yang masuk dalam TPID untuk membahas antisipasi kedepan apa yang diambil selain operasi pasar, penyesuaian tarif angkot dan lainnya tentu mengikuti mekanisme prosedur yang ada.
“Pemkot Jayapura juga mengikuti dinamika yang terjadi terutama dalam kenaikan harga dan juga dampak sosial serta ekonomi, dan sejauh ini belum signifikan,” katanya.
Pekey juga berharap, jika memang dampak kenaikan BBM ini semua belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka diminta kepada pelaku usaha untuk tetap menjual barangnya secara normal jangan memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga-harga dan masyarakat jangan panik dalam berbelanja. Semua ini tetap menjadi pantauan dan perhatian pemerintah.
Oleh karena itu, melalui Rakor Inflasi daerah ini pemerintah akan melakukan langkah strategis dalam melihat dinamika yang terjadi sebagai langkah dalam mengambil keputusan yang solutif untuk masyarakat Kota Jayapura.(dil/tri)
