Sejauh ini, KPU bersama Bawaslu kata dia telah mendata sebanyak 260 ribu lebih DPS di Kota Jayapura. Adapun tahapannya sementara masih dalam proses perbaikan hasil pendataan.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, mengungkapkan, pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut karena jumlah anggota yang tersisa 2 orang tidak lagi kuorum untuk mengambil keputusan.
Kelima komisioner KPU Papua Selatan tersebut langsung menuju Kantor KPU Kabupaten Merauke. Namun sebelum melakukan aktivitas selanjutnya, kelima Komisioner KPU Papua Selatan tersebut menggelar doa bersama dipimpin Pastor Aloysius Kelbulan, Pr.
Anggaran tersebut itu akan dipakai untuk pembiayaan tahapan pemilu di Kota Jayapura. "Ini baru sebatas pengusulan anggaran saja dan belum ada pembahasan dengan Pemkot Jayapura,” kata Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, Selasa (30/5) .
"Intinya tahapan seleksi calon Anggota KPU Provinsi Papua sudah masuk 10 besar tinggal tunggu keputusan KPU RI untuk ujian Propertes," jawab singkat Ketua Timsel KPU Papua, kepada Cendrawasih Pos saat dihubingi via telepon, senin (29/5).
Kegiatan sosialisasi ini melibatkan KPU Papua, bersama Bawaslu dan juga Guru Besar Sosiologi Uncen sebagai Narasumber. Ratusan perserta baik siswa, mahasiswa maupun organisasi kepemudaan lainnya yang telah tergabung dalam forum IJPN Papua, antusias mengikuti kegiatan ini.
‘’Untuk pemeriksaan administrasi mulai dilakukan terhitung Selasa (23/5) kemarin. Pemeriksaan administrasi ini dilakukan oleh admin KPU,’’ kata Plt Ketua KPU Kabupaten Merauke Michael Sarawan, ditemui media ini Rabu (24/5).
‘’Pemilihan pimpinan KPU sudah dilakukan setelah pelantikan tadi, dimana saya sendiri dipercaya teman-teman komisioner KPU Provinsi Papua Selatan sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Selatan,’’ kata Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, dihubungi saat media ini lewat telepon selulernya, beberapa saat setelah pelantikan tersebut.
Kelima komisioner KPU Papua Selatan yang terpilih dan telah ditetapkan tersebut adalah Alson Markus Kambu, Daniel Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun dan Theresia Mahuse.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan, pendanaan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres berdasarkan Undang undang 7 tahun 2017 bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
BIAK – Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Papua Simon Yason Mandowen mengakui jajaran ad hocd nya di tingkat distrik dan kampung telah banyak memberikan informasi kepada pihaknya terkait dengan segala hal yang bersifat hambatan dan kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih.
Provinsi Papua Pegunungan, ada 18 Parpol yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun pada saat pendaftaran Caleg, 1 sampai 14 Mei, hanya 17 Parpol saja yang menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi ke KPU.
Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Adapun validitas dari berkas-berkas tersebut, baru di cek per 15 Mei 2023. Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan, yakni kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen.
Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen berharap kepada seluruh Partai Politik(Parpol) peserta Pemilu, Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, agar tetap mematuhi aturan (regulasi ) yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
Dari 18 partai politik yang ada di Kota Jayapura, semuanya telah mendaftarkan bakal calonnya masing masing. Pada hari terakhir tahapan pendaftran terdapat 6 partai politik yang resmi mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kota Jayapura.
Ia pun menyebut walaupun proses pemilihan legislatif sudah masuk pada tahapan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon, namun pembiayaan itu masih menggunakan dana ABN. Masih cukup dengan dana ABPN, tapi memang hal ini tetap kita usulkan ke Pemkot.
Yani menambahkan dari 45 bakal calon yang didaftrkan ke KPU Papua, kompetensinya teruji. Sementara itu bakal calon yang diusung Gerindra, terkomposisi 30 laki laki dan 15 perempuan.
"Pemuda KNPI Papua minta timsel KPU Papua perlu ada peninjauan kembali terhadap penetapan 10 nama yang sudah dibuat oleh Timsel, karena pertama sejak awal kami sudah wanti wanti dalam melakukan seleksi harus terbuka dan transparan,”ujarnya.
BIAK - Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Papua Simon Yason Mandowen berharap kepada seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk tetap mematuhi aturan (regulasi) yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
BIAK – Plh. Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua Djoni Randongkir mengatakan 18 partai politik peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, Papua yang melakukan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua resmi terdaftar dengan berkas atau persyaratan lengkap.
DPRD Merauke sebanyak 13 Parpol yag telah mendaftar dan mengkonfirmasi ke KPU Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk DPD RI, dari 17 bakal calon yang lolos dukungan masyarakat, seluruhnya telah mendaftar dan mengkonfirmasi untuk mendaftar.
“Menghadapi Pemilu 2024, kita terus sosialisasikan ke masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk memastikan diri terdaftar dalam DPT, supaya bisa menyalurkan hak pilihnya dan kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sukses dan lancar,’’ungkapnya, Sabtu (13/5).
Pendaftaran tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan Yusak Yaluwo, SH, M.Si. Sedangkan untuk DPD Golkar Kabupaten Merauke dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd.
“Keinginan kami tidak muluk-muluk, target kami pada Pileg 2024 adalah 6 kursi, 2 kursi di 3 Dapil yang ada sesuai dengan hasil Rakerda Partai Golkar Keerom,” ungkapnya.
Ketua DPW PKS Provinsi Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, SH memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PKS, dan juga para Caleg yang telah mempersiapkan berkasnya sehingga pada saat proses pendaftaran, tak ada kendala.
Ketua DPC PPP, Ir. Burhanuddin Yasin menjelaskan, dari 30 kursi yang akan diperebutkan di DPRD Merauke, pihaknya hanya mengisi 28 bakal Caleg. Ini terjadi karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan, sehingga Caleg yang dipasang tidak 100 persen.
PKN mendaftar ke KPU pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 14.00 WIT. Rombongan dari PKN berangkat dari Markas Komando (Mako) Bappilu PKN Kabupaten Jayapura, di Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, dikawal aparat kepolisian.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Thinus Wuka, ST menyatakan, sampai saat ini belum ada Parpol yang mendaftarkan Calegnya untuk maju dalam pemilihan anggota DPRD Jayawijaya, Tahun 2024.
Usai penerimaan rombongan, berkas partai langsung dibongkar dan diteliti satu persatu. Proses verifikasi ini sedikit ketat dimana langsung disaksikan dan dikoreksi oleh pihak Bawaslu Papua. Pihak partai juga mengikuti dengan seksama item peritem.
Ketua KPU Jayawijaya, Thinus Wuka ST, mengakui, KPU Kabupaten Jayawijaya hanya bisa melakukan pemantauan lewat aplikasi Silon dari KPU RI, dari tanggal 1 sampai 9 Mei ini, baru 9 Parpol yang mendaftarkan calegnya untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 mendatang,
Samuel menambahkan batas akhir pendaftaran bakal calon Legislatif, sampai minggu (14/5) mendatang. Untuk teknis pendaftaran, lanjut dia, Bacaleg wajib menyiapkan dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen pendaftaran bakal calon. Kedua dokumen ini wajib dilampirkan oleh masih masing bakal calon saat mendaftr ke KPU.
Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.IK., MH., mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan pendaftaran Bacaleg dengan mekanisme tertutup "Untuk pengamanan kegiatan pentahapan itu dari Polri sendiri nanti ada namanya operasi pengamanan Pileg dan Pilpres 2024.
Diharapkan, pemilih pemula yang sudah terdaftar dalam DPT namun ternyata nantinya menjadi anggota TNI-Polri maka itu juga dilaporkan ke kepala kampung sehingga nantinya dilaporkan secara berjenjang hingga ke KPU.
Ketua KPU Kabupaten Merauke, Theresia Mahuze, SH, saat ditemui media ini mengungkapkan, sesuai dengan tahapan jadwal, pendaftaran dilakukan mulai 1-14 Mei 2023. ‘’Sesuai dengan tahapan jadwal, pendaftaran dilakukan mulai 1-14 Mei mendatang, namun belum ada satu partai politik peserta Pemilu yang datang mendaftar,’’ jelasnya.
Sekertaris Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Dwi Hariyanto, saat dicegat di Polres Merauke saat akan menemui Kapolres Merauke mengungkapkan, dari 39 yang mendaftar ke panitia, ternyata dari hasil seleksi administrasi yang dilkaukan, hanya 39 orang yang memenuhi syarat.
Tahapan KPU mulai mendekati waktu yang ditunggu – tunggu. Jika sesuai jadwal, maka 2 hari lagi seluruh bakal calon anggota legislative sudah bisa mendaftarkan diri. Hanya prosesnya tidak lagi menggirimkan dokumen fisik ke KPU namun melalui Silon atau system informasi pendaftaran calon.
Adapun salah satu persyaratan yang wajib siapkan oleh bakal calon Legilatif adalah Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dimasing masing wilayah pemilihan.
Kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Demokrasi Tanah Tabi (PDTT), melakukan aksi protes terhadap Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Papua, di depan Hotel Grand Abepura Kota Jayapura, Rabu (26/4).
Jumlah DPS tersebut ditentukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Provinsi Papua yang dihadiri seluruh perangkat KPU kabupaten kota di 8 Kabupaten dan 1 kota.
Jumlah pemilih tersebut tersebar di 823.287 tempat pemungutan suara (TPS) se-Indonesia. Perinciannya, pemilih laki-laki sebanyak 102.847.040 jiwa dan pemilih perempuan 103.006.478 jiwa. Artinya, lebih banyak jumlah pemilih perempuan.
Berbagai “pintu” telah dimasuki mulai dari sosialisasi di pasar tradisional, di wilayah perbatasan, lewat bagi takjil, ke lapas termasuk kepada penyandang disabilitas juga telah dilakukan.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, menyatakan saat ini proses rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian (coklit) di tingkat kelurahan dan kampung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) sudah selesai dan diumumkan pada 31 Maret 2023 kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengakui, adanya penurunan kursi DPRD Kota Jayapura dari 40 kursi menjadi 35 kursi dalam Pilkada 2024. Hal ini tentu menjadi persaingan ketat dan berpengaruh terhadap anggaran.
Diketahui pada PKPU Nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2024 mendatang, alokasi kursi DPRD Kota Jayapura berkurang menjadi 35 kursi dari pemilu sebelumnya 40 kursi.
Tahapan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua periode 2023-2028 resmi dibuka. Adapun proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhok (SIAKBA).
Ketua KPU Papua, Diana Simbiak menyampaikan tak perlu lagi kajian penetapan dapil Pemilu tahun 2024 di Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pasalnya, sudah ditetapkan.
KPU RI, telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Ketua Tim Seleksi Bawaslu Papua Dr. Arius Togodly, S.Pd, M.Kes menyampaikan, untuk keperluan pendaftaran bakan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Periode tahun 2023-2028 maka persyaratan yang harus dipenuhi, yakni yang bersangkutan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 35 tahun.
Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyerahkan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua kepada pihak KPU yang diterima oleh Ketua KPU Papua, Diana Simbiak, Selasa (7/3) kemarin.
Bakal calon DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan menyatakan sikap akan mengundurkan diri jika Komisi Pemilihan Umum Papua Pagunungan tidak memberikan kekususan pada proses verifikasi faktual di Abepura, Selasa (21/2).
Koordinator Wilayah (Korwil) KPU Papua Selatan, Adam Arisoi menanggapi pertanyaan media ini mengungkapkan, untuk Dapil DPRD Provinsi Papua Selatan telah ditetapkan oleh KPU RI.
Pembukaan seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan di Jayapura, diminta ditutup dan dibatalkan. Pasalnya hal itu dinilai tidak etis dan menyulitkan pelamar yang ada di wilayah Lapago dari sisi persyaratan untuk mengikuti seleksi tersebut.
Ketua PPD Distrik Merauke, Daniel Taraneno, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan, pelantikan Pantarlih ini sebenarnya dilakukan masing-masing PPS. Namun karena PPS kesulitan tempat, sehingga pihaknya dari PPD mengambil langkah untuk melakukan secara kolektif secara bersama-sama.
Ketua Panwaslu Distrik Merauke Johanes Resubun, S.Sos, ditemui media ini seusai pelantikan tersebut mengungkapkan, hal penting yang ia sampaikan kepada 16 Panwas Desa atau Kampung yang ada di Distrik Merauke bahwa menjadi pengawas Pemilu harus memiliki netralitas dan integritas yang tinggi.
Pembukaan pendaftaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023 – 2028,
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Tim Seleksi (Tim Seleksi) yang telah dibentuk beranggota 5 orang resmi membuka pendaftaran seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan. Pendaftaran seleksi calon komisioner KPU PPS ini dimulai terhitung sejak 10 Februari 2023.
Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama melalui Ketua Kordinator Penyelenggara Pemilu 2024 Semuel Repasi mengaku untuk alokasi kursi dan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Jayapura saat ini memang masih menunggu keputusan KPU pusat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Mappi menggelar Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se - Kabupaten Mappi di Gedung Olahraga Kepi, Selasa (24/1)
Pejabat Gubenur Papua Pegunungan, Nikolas Kondomo, SH,MH mengingatkan kepada Koordinator KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mengutamakan putra asli dari wilayah Adat Lapago untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Dari 22 orang yang telah mendaftar di Silon KPU Provinsi Papua Selatan sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia, sampai penutupan penyerahan dokumen syarat dukungan perseorangan tersebut, hanya 17 orang yang diterima dan memenuhi syarat baik dukungan baik persebarannya.
Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU (RI) telah menetapkan kantor KPU Provinsi Papua pegunungan di Wamena, Sekretariatnya mengggunakan Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya untuk sementara Waktu dan yang akan menjalankan tahapan ada 3 Komisioner dari KPU Provinsi Papua.
Data jumlah penduduk Kota Jayapura menjadi hal yang sangat penting. Selain sebagai acuan besaran Dana Alokasi Umum dari pusat, data jumlah penduduk ini juga berpengaruh terhadap jumlah kursi di DPRD Kota Jayapura pada pemilu 2024 mendatang. Karena itu, DPRD Kota Jayapura membentuk Pansus Kependudukan untuk memaksimalkan pendataan penduduk. Lantas sejauh mana kerja Pansus ini?
Sebanyak 196 calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 22 distrik di Kabupaten Merauke mengikuti tahapan selanjutnya berupa wawancara yang berlangsung selama 2 hari sejak Kamis (15/12).
Ketua KPU Kota Jayapura, Oktafianus Injama, mengatakan uji publik tahap II ini, bertujuan untuk mendengar tanggapan, masyarakat, terkait rancangan Dapil dan juga alokasi kursi DPRD untuk pemilu tahun 2024 mendatang.
"KPU RI pada tanggal 14 Desember telah menetapkan 17 Parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, anggota dewan perwakilan rakyat, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2024,"katanya, Jumat (16/12)kemarin.
Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dari 40 distrik meminta independensi KPU Jayawijaya dalam rekruitmen Panitia Pemungutan Distrik (PPD).
Bagi peserta yang lolos seleksi PPD diharapkan ikut test wawancara yang dimulai sejak tanggal 14-15 Desember. “Para peserta yang lulus diharapkan dapat mengikuti test wawancara pada tanggal 14-15 Desember 2022 bertempat di kantor KPU Kota Jayapura,” kata Fiktor,
Ketua KPU Jayawijaya, Thinus Wuka, ST menegaskan, hasil seleksi yang akan diumumkan tersebut merupakan hasil penilaian lembar jawaban yang sudah ada, siapa yang nilainnya tinggi, itu yang akan dikeluarkan dalam 10 besar untuk selanjutnya mengikut test wawancara.
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi Papua, Fransiskus A. Letsoin, mengatakan tujuan sosialisasi tersebut untuk membahas terkait dengan subtansi yang berhubungan dengan mekanisme penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran kepada bakal calon anggota DPD RI.
Jumlah peserta PPD yang sudah daftar kata Fiktor baru 527 orang, dari jumlah yang ada masih membutuhkan sebanyak 25 orang. “Bagi warga Kota Jayapura yang ingin mendaftar agar memperhatikan syarat-syarat yang bisa di lihat di aplikasi SIAKBA atau https://siakba.kpu.go.id," ," ujar Fiktor Wanane, Sabtu (26/11).
Devisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Papua, Melkianus Kambuaya di Merauke di sela-sela evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemetaan TPS khusus, mengungkapkan, KPU Provinsi Papua yang ada sekarang ini bekerja berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Karena itu, sepanjang belum ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka KPU Provinsi Papua masih tetap melaksanakan tahapan di 3 DOB baru tersebut.
Lanjut Adam, usai dinyatakah lolos selanjutnya diverifikasi faktual. Setelah diverifikasi faktual hasilnya sudah dikembalikan ke KPU RI, nantinya di atas tanggal 1 sampai 7 Desember dilakukan faktual perbaikan.
Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan Parmas KPU Kabupaten Jayapura, Lodyk Mayfrendi mengatakan, rekrutmen anggota Lembaga Ad Hoc PPK/PPD untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada dan Pilpres 2024 dimulai Minggu (20/11) kemarin.
“Sudah dilakukan verifikasi faktual dan sudah selesai, selanjutnya di tingkat KPU kabupaten/kota di seluruh Provinsi termasuk Papua yang saat ini sedang berlangsung proses verifikasi faktual kepada kepengurusakan dan keanggotaan dari 9 Partai Poltik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administarasi perbaikan dan sekarang prosesnya faktual,” kata Fransiskus kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/10).
‘’Tapi tentunya kita tunggu saja kebijakan hukum yang dilakukan oleh para pembentuk undang-undang,’’ katanya. Dikatakan, dari 3 undang-undang tersebut ada undang-undang nomor 14 tahun 2022 ini adalah undang - undang yang membentuk provinsi Papua Selatan.
Komisioner KPU Papua, Adam Arisoi menyampaikan, sudah ada beberapa partai yang sudah mendaftar di KPU RI dengan pendaftaran dilakukan secara sentralistik. Sehingga semua kepengurusan baik itu DPP, DPD maupun DPC pendaftarannya secara sentralistik di Jakarta yang diinput dimasukkam kedalam sipol.
Sosialisasi ini dibuka langsung Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd. Ketua KPU Kabupaten Merauke, Theresia Mahuze, SH menjelaskan, pendaftaran Parpol peserta pemilu 2024 tersebut dimulai dari 1-14 Agustus 2022 dengan proses pendaftaran, ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilu sekaligus penetapan hasil pengundian nomor urut Parpol.
Komisioner KPU Papua, Adam Arisoi menerangkan, data tidak padan sebanyak 500 ribu lebih, data ganda 267 ribu lebih dan data orang meninggal yang masih ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 22 ribu lebih.
“Kami sudah merencanakan itu semua, tapi tidak mungkin kami publish karena UU-nya belum disahkan,” ungkap Adam dalam kegiatan Optimalisasi Peran Media dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di kantor KPU Provinsi Papua, Kamis (28/7).
Ini tak lepas dari berkurangnya jumlah penduduk Kota Jayapura per semeter II tahun 2021 yang berada diangka 363.143 jiwa atau kurang dari 400 ribu jiwa. Sementara jika menilik perintah undang-undang menyebutkan bahwa jumlah penduduk dibawah 400 jiwa hanya boleh mendapat alokasi 35 kursi di DPRD.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, alih status ASN dan TNI-Polri menjadi salah satu titik rawan dalam verifikasi keanggotaan partai. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pihaknya kerap kali menemukan masalah itu saat dilakukan verifikasi faktual.
Guna memaksimalkan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jayapura mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama terkait pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu itu sendiri.
Kepala Badan Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba yang ditemui di kantornya, Kamis (7/7) mengatakan, anggaran tersebut akan dihibahkan masing-masing Rp 2 miliar untuk KPU dan Rp 2 miliar untuk Bawaslu.
“Kalau semisal setiap kabupaten minimal seribu suara sementara beberapa kabupaten sangat minim rekamannya. Contoh saat ini sudah ada 30 partai yang mendaftar disipol maka paling tidak 1 kabupaten dibutuhkan 30 ribu jadi pertanyaannya apakah perekaman sudah sampai angka itu?,” tanya Johny.
Tentunya publik juga tak mau akhir sebuah Pemilu selalu diwarnai dengan konflik dan berdarah – darah. Terkait persiapan ini, Jumat (1/7) kemarin, KPU Papua dan Bawaslu Papua sama – sama menyambangi Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw untuk berkoordinasi.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, jika mengacu draf Peraturan KPU (PKPU) tahapan, revisi UU Pemilu setidaknya harus tuntas tahun ini. Sebab, awal tahun depan, KPU sudah harus menetapkan derah pemilihan (Dapil). ''Sehingga dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap,'' ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta, kemarin (29/6).
Pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk berkoordinasi mengenai data pemilih sebelum dilakukan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami juga akan mengundang teman-teman di kabupaten/kota untuk satukan pemahaman sesuai dengan undang-undang, regulasi dan juga tahapan kami,” jelas Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (15/6).
Ketua KPU Yahukimo, Adreas Silak, S.Ip menyebut dengan peluncuran tahapan ini, maka KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Yahukimo wajib memulai semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sebagaimana regulasi.
Secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU Nomor 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, secara garis besar anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik. Lalu, sosialisasi serta kegiatan pendukung.
KPU Papua hingga kini terus mensosialisasikan aplikasi lindungi hakmu yang memang dibuat untuk mendukung proses pesta demokrasi. Upaya untuk mengajak masyarakat ikut mencoblos dan bukan justru golput. Dari aplikasi ini dikatakan pengguna bisa tahu apakah ia terdaftar sebagai pemilih termasuk lokasi dimana ia harus mencoblos.
’’Saya bicara tahun anggaran 2022 ya. Dari 76,6 T, nah ini (perlu) 8 T yang cair tahun ini,’’ ujarnya. Meski demikian, Yulianto menyebut masih ada potensi efisiensi saat pembahasan angka itu.
Kepada jajaran KPU-Bawaslu, Jokowi berharap bisa segera menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. “Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” katanya.
Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. ”Saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Simbiak menyampaikan, pada prinsipnya KPU sedang merencanakan soal anggaran. Namun perencanaan ini baru sebatas dibahas di lingkungan KPU itu sendiri.
