Thursday, April 25, 2024
33.7 C
Jayapura

KPU Papua Mulai Konsolidasi, Bawaslu Papua Persiapan Internal

JAYAPURA-Kepastian tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 sudah disepakati pada Rabu 14 Februari tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahkan sudah melaunching tahapan Pemilu 2024 dimulai Selasa (14/6) kemarin di Jakarta.

Dalam launching tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, kemarin juga diikuti oleh ketua KPU Papua Diana Simbiak dan anggota KPU Papua lainnya.

Diana Simbiak menyampaikan, KPU Papua sudah mulai konsolidasi ke semua pihak termasuk peserta Pemilu dan pemilih.

“Kami juga akan mengundang teman-teman di kabupaten/kota untuk satukan pemahaman sesuai dengan undang-undang, regulasi dan juga tahapan kami,” jelas Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (15/6).

Lanjut Diana, KPU Provinsi Papua sudah mempersiapkan SDMnya untuk bekerja sama dengan anggota KPU dalam menyukseskan Pemilu di tahun 2024 mendatang yang tahapannya dimulai, Selasa (15/6) kemarin. “Kami sangat siap untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024,” tegasnya.

Adapun kendala yang kemungkinan menjadi penghambat terlaksanannya Pemilu tahun 2024  menurut Diana jika belajar dari Pemilu ke Pemilu, pastinya ada potensi yang biasa dialami ketika melaksanakan tahapan pemilu.

“Untuk tahapan ini kami belum mengetahui potensinya apa. Tetapi kami mulai membenahi SDM kami hingga ke tingkat bawah. Meminta integritas dari teman teman di KPU dijaga,” terangnya.

Baca Juga :  Surat Suara Presiden Mulai Dilipat  

Dengan begitu lanjut Diana, bisa meminimalisisr kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi. Ia berharap ke depannya semakin baik, meski potensinya ada tetapi pihaknya mulai meminimalisir itu.

Disinggung soal dana yang dibutuhkan KPU Papua dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu, Diana menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyusun anggaran mereka di KPU. Dengan begitu bisa menyampaikan ke pihak Pemda agar diplotkan pada APBD, sehingga ketika KPU Papua melakukan pengajuan, dananya sudah ada.

“Secara nasional anggarannya Rp 76 trliliun untuk seluruh KPU di Indonesia, namun untuk anggaran di KPU Provinsi Papua sendiri belum tahu namun itu sudah ada,” tandasnya.

Dikatakan Diana, KPU Provinsi Papua tetap bekerja dan menjaga integritas. Diana juga meminta kepada rekan kerja yang ada dibawah untuk bekerja secara maksimal. “Bagi mereka yang masih ada di luar bisa kembali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai penyelenggara Pemilu dan mulai memberikan konsolidasi ke semua pihak di masing-masing wilayah untuk menyampaikan tahapan tahapan Pemilu,” tutupnya.

Secara terpisah, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan, SS menyampaikan, tahapan Pemilu sudah berjalan dan Bawaslu Papua menyesuaikan dengan apa yang dilaksanakan oleh  Bawaslu RI.

Baca Juga :  Dua Hari Pleno Tingkat Kabupaten Merauke  Berjalan Aman dan Lancar

Niko juga menyebut bahwa launching pemantau Pemilu sudah dilakukan pada tanggal 10 Juni kemarin. Sehingga Bawaslu Papua sudah memulainya dan membuka ruang untuk pendaftaran bagi pemantau Pemilu.

“Kami sudah melaksanakan apel siaga pengawasan seluruh Indonesia termasuk di Papua, juga melakukan kegiatan persiapan pengawasan untuk tahapan 2024,” kata Niko.

Terkait dengan kesiapan sendiri menurut Niko, Bawaslu Papua akan melakukan persiapan internal yaitu penguatan kapasitas pada tingkat jajaran kabupaten/kota melalui pembinaan maupun persiapan tahapan tahapan yang ada.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemetaan titik kerawanan dan sedang konsen untuk persiapan tahapan verifikasi partai politik untuk menyongsong Pemilu tahun 2024.

“Untuk saat ini kita masih merancang titik titik rawan. Nanti kami mengumpulkan data melalui kabupaten/kota lalu kita akan menyusun bersama titik-titik rawan yang ada di 29 kabupaten/kota sesuai dengan tahapan masing-masing,” ungkapnya.

Dikatakan Niko, berbagai kesiapan sudah dilakukan Bawaslu untuk Pemilu 2024. Bahkan jauh-jauh  hari Bawaslu sudah siapkan pembinaan internal untuk  jajaran tingkat bawah, serta persiapan data-data berkelanjutan.

“Sekarang tinggal kita satukan presepsi dan strategi bagaimana menyesuaikan dengan Bawaslu RI, lalu kita siap untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya.  (fia/nat)

JAYAPURA-Kepastian tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 sudah disepakati pada Rabu 14 Februari tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahkan sudah melaunching tahapan Pemilu 2024 dimulai Selasa (14/6) kemarin di Jakarta.

Dalam launching tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, kemarin juga diikuti oleh ketua KPU Papua Diana Simbiak dan anggota KPU Papua lainnya.

Diana Simbiak menyampaikan, KPU Papua sudah mulai konsolidasi ke semua pihak termasuk peserta Pemilu dan pemilih.

“Kami juga akan mengundang teman-teman di kabupaten/kota untuk satukan pemahaman sesuai dengan undang-undang, regulasi dan juga tahapan kami,” jelas Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (15/6).

Lanjut Diana, KPU Provinsi Papua sudah mempersiapkan SDMnya untuk bekerja sama dengan anggota KPU dalam menyukseskan Pemilu di tahun 2024 mendatang yang tahapannya dimulai, Selasa (15/6) kemarin. “Kami sangat siap untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024,” tegasnya.

Adapun kendala yang kemungkinan menjadi penghambat terlaksanannya Pemilu tahun 2024  menurut Diana jika belajar dari Pemilu ke Pemilu, pastinya ada potensi yang biasa dialami ketika melaksanakan tahapan pemilu.

“Untuk tahapan ini kami belum mengetahui potensinya apa. Tetapi kami mulai membenahi SDM kami hingga ke tingkat bawah. Meminta integritas dari teman teman di KPU dijaga,” terangnya.

Baca Juga :  Sebar Video Bugil Mantan Pacar, Seorang Pemuda Diamankan

Dengan begitu lanjut Diana, bisa meminimalisisr kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi. Ia berharap ke depannya semakin baik, meski potensinya ada tetapi pihaknya mulai meminimalisir itu.

Disinggung soal dana yang dibutuhkan KPU Papua dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu, Diana menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyusun anggaran mereka di KPU. Dengan begitu bisa menyampaikan ke pihak Pemda agar diplotkan pada APBD, sehingga ketika KPU Papua melakukan pengajuan, dananya sudah ada.

“Secara nasional anggarannya Rp 76 trliliun untuk seluruh KPU di Indonesia, namun untuk anggaran di KPU Provinsi Papua sendiri belum tahu namun itu sudah ada,” tandasnya.

Dikatakan Diana, KPU Provinsi Papua tetap bekerja dan menjaga integritas. Diana juga meminta kepada rekan kerja yang ada dibawah untuk bekerja secara maksimal. “Bagi mereka yang masih ada di luar bisa kembali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai penyelenggara Pemilu dan mulai memberikan konsolidasi ke semua pihak di masing-masing wilayah untuk menyampaikan tahapan tahapan Pemilu,” tutupnya.

Secara terpisah, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan, SS menyampaikan, tahapan Pemilu sudah berjalan dan Bawaslu Papua menyesuaikan dengan apa yang dilaksanakan oleh  Bawaslu RI.

Baca Juga :  KPU Papua Verivikasi Perbaikan Administrasi Bacaleg

Niko juga menyebut bahwa launching pemantau Pemilu sudah dilakukan pada tanggal 10 Juni kemarin. Sehingga Bawaslu Papua sudah memulainya dan membuka ruang untuk pendaftaran bagi pemantau Pemilu.

“Kami sudah melaksanakan apel siaga pengawasan seluruh Indonesia termasuk di Papua, juga melakukan kegiatan persiapan pengawasan untuk tahapan 2024,” kata Niko.

Terkait dengan kesiapan sendiri menurut Niko, Bawaslu Papua akan melakukan persiapan internal yaitu penguatan kapasitas pada tingkat jajaran kabupaten/kota melalui pembinaan maupun persiapan tahapan tahapan yang ada.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemetaan titik kerawanan dan sedang konsen untuk persiapan tahapan verifikasi partai politik untuk menyongsong Pemilu tahun 2024.

“Untuk saat ini kita masih merancang titik titik rawan. Nanti kami mengumpulkan data melalui kabupaten/kota lalu kita akan menyusun bersama titik-titik rawan yang ada di 29 kabupaten/kota sesuai dengan tahapan masing-masing,” ungkapnya.

Dikatakan Niko, berbagai kesiapan sudah dilakukan Bawaslu untuk Pemilu 2024. Bahkan jauh-jauh  hari Bawaslu sudah siapkan pembinaan internal untuk  jajaran tingkat bawah, serta persiapan data-data berkelanjutan.

“Sekarang tinggal kita satukan presepsi dan strategi bagaimana menyesuaikan dengan Bawaslu RI, lalu kita siap untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya.  (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya