JAYAPURA-Kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Demokrasi Tanah Tabi (PDTT), melakukan aksi protes terhadap Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Papua, di depan Hotel Grand Abepura Kota Jayapura, Rabu (26/4).
Dari pantauan Cenderawasih Pos, masing masing peserta aksi datang dengan membawa pamlet yang bertuliskan protes mereka terhadap Timsel KPU Papua.
Koordiantor Aksi, Aris Kheutha menyatakan bahwa aksi protes terhadap Timsel KPU terpaksa dilakukan, lantaran adanya kecurangan yang di lakukan oleh Timsel Papua dalam melakukan seleksi Timsel Anggota KPU periode 2023 sampai 2028 mendatang. Hal itu dibuktikan dengan ketiadaan penjelasan yang memadai tentang tahapan yang harus diikuti oleh peserta selama pelaksanaan tes.
Selain itu, mereka menilai Timsel Papua dalam melakukan seleksi anggota, tidak professional, lantaran salah satu anggota yang lulus seleksi, bukan masyarakat yang berdomisili Papua. Tetapi dari luar Papua.
“Kami punya data dimana salah satu peserta yang lolos sebagai anggota Timsel sebelumnya telah mendaftar di KPU Papua Barat, hanya saja disana dia tidak lulus kemudian datang ke Papua kembali mendaftar, inikan sudah melanggar aturan,” tandasnya.
Dengan melihat persoalan persoalan tersebut kemudian mereka menuntut agar Timsel Papua segera menghentikan tahapan seleksi sampai dengan adanya klarifikasi dan juga penjelasan logis mengenai lolosnya, peserta dari Papua Barat menjadi Timsel Anggota KPU Papua.
“Kami minta kepada Kapolda segera mengusut tuntas mafia kependudukan yang terjadi pada proses seleksi anggota KPU Papua,” tuntutnya.
Kami juga minta kepada KPU RI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon anggota KPU Papua Periode 2023-2028 yang dilaksanakan oleh Timsel Papua, karena terindikasi kuat adanya kecurangan,” tegasnya.
Sementara itu Lidia Maria Mokay selaku Keterwakilan Kaum Perempuan Tanah Tabi dalam orasinya menyatakan hasil seleksi Timsel anggota KPU yang dilakukan oleh Timsel KPU Papua selama ini diduga kuat melakukan kecurangan.
Salah satunya Timsel KPU Papua tidak melibatkan 30 persen Perempuan Papua menjadi Timsel Anggota KPU untuk pemilu 2024 mendatang padahal hal itu jelas jelas tertuang pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Oleh sebab itu mereka meminta agar KPU RI membatalkan pengumuman Timsel Papua, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami minta agar KPU RI segera meminjau ulang hasil seleksi Timsel di Papua, karena terdapat dugaan kuat adanya manipulasi hasil penentuan kelulusan,” kata Lidya saat aksi protes kepada Timsel KPU Papua. (rel/tri)
