“Kalau kita dengar Informasi dari Jajaran BPN Kota, dua Lokasi ini sudah bersertifikat, dan itu sah menjadi aset milik pemerintah,” kata Roy di Jayapura, Senin (25/9).
Sejalan dengan itu, para Gubernur sebagai kepala daerah sepakat untuk membentuk Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan menunjuk Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menjadi ketua.
“Daerah tersebut merupakan daerah konflik rawan 1 lantaran ada kelompok sipil bersenjata aktif di sana. Sehingga siklus kekerasan terus terjadi, dengan pendekatannya adalah keamanan versus kelompok sipil bersenjata,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/9).
Dibukanya palang di Kantor Gubernur Papua, Rabu (20/9) oleh masyarakat adat Keondoafian Kayo Pulau yang dipimpin oleh Ondoafi Frans Sibi, setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat Kayo Pulau.
Akibat pemalangan tersebut aktivitas perkantoran tidak dapat berjalan normal bahkan, tidak ada satupun ASN yang dapat masuk ke dalam area Kantor Gubernur Papua.
Sebagaimana formasi honorer untuk Provinsi Papua tahap pertama sebelumnya sudah melakukan ujian CAT, dan saat ini sedang menunggu proses SK CPNS mereka.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda berharap dengan kewenangan M Ridwan sebagai Penjabat Gubernur Papua, maka bisa segera dan tegas menindaklanjuti penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya.
Olahraga dan ramah tamah tersebut digelar di Kawasan Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, Jumat (8/9) usai M Ridwan Rumasukun dilantik sebagai Penjabat Gubernur oleh Mendagri M Tito Karnavian di Jakarta pada (5/9) lalu.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Ridwan.
"Ini agenda olahraga dan ramah tamah antara Penjabat Gubernur Papua dan jajaran, kepala instansi vertikal (BUMD/BUMN) juga bupati dan wali kota se Papua," terang Jeri.
Mendagri M Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan agar seluruh Penjabat Gubernur, memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh negara, lebih khusus Presiden lewat mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Papua dan Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Dr. Ridwan Rumasukun, SE., MM, menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua merupakan pilihan yang tepat.
Kedatangan mereka di kantor Gubernur Papua menyikapi hasil rapat terbuka Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, pada Senin (28/8) lalu.
Beberapa nama yang segera mengakhiri masa tugas adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Ketiganya meletakkan jabatannya pada 5 September mendatang.
Dari aksi tersebut mahasiswa yang berkumpul di Jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya melakukan aksi longmars ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan dan berhenti di jalan Diponigoro. Sebab mereka sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar Plt Sekda menemui mereka di ruas jalan tersebut.
Kata Yunus, gubernur seperti Lukas Enembe adalah sosok pemimpin yang berani dan luar biasa. Bahkan ia berani bertaruh siapapun gubernur yang akan memimpin Papua rasanya sulit menyamai apa yang sudah ditorehkan oleh Lukas Enembe.
“Tadi beliau sampaikan terimakasih kepada DPRP maupun MRP dan seluruh masyarakat karena sudah mendukung beliau selama ini. Harapan kami adalah kami di DPRP mendukung dalam doa dimana beliau dalam keadaan sakit dan sedang menjalani proses hukum dan semoga beliau bisa menjalani dengan kekuatan dari Tuhan,” kata Boy Dawir.
Agenda sidang DPR Papua dalam rangka pengumuman usul pemberhentian akhir masa jabatan Gubernur Papua tahun 2018 – 2023 yang diselenggarakan di ruang sidang DPR Papua pada Jumat (25/8) kemarin menuai banyak protes.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
“Karena ini menjadi hajatan kami di DPR dan untuk menghormati beliau sebagai pimpinan di Papua kami sedang menyiapkan sebuah sidang yang menghadirkan beliau langsung tapi nanti lewat zoom,” kata Sekwan DPRP, DR Juliana Waromi di ruang kerjanya, Kamis (24/8).
Terkait akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal, Komisi Informasi Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) membuka ke publik nama-nama calon yang diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua kepada Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan pemilihan tiga nama yang diantar ini adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.
Nah hari ini tiga nama itu juga telah diserahkan ke kemendagri namun hingga sore kemarin tak satupun anggota DPR yang mau bersuara terkait siapa saja yang dijagokan. Terkait ini Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun juga enggan banyak berkomentar.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8). DPRP bahkan merencanakan besok (9 Agustus) nama – nama ini sudah masuk ke meja Mendagri.
“Bagi masyarakat umum bisa nongkrong di depan Kantor Gubernur pada hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Sementara untuk PKL memang sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan atau menjual jajanan di sepanjang Pantai Dok II Kantor Gubernur,” ucap Manderi kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6).
Sebagaimana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menunjuk Frans Pekey untuk mengisi kursi sebagai Pj Wali Kota Jayapura. Sedangkan Markus O. Mansnembra sebagai Pj Bupati Sarmi.
Plh. Gubernur Papua, Muhhamad Ridwan Rumasukun menyampaikan jika dirinya bersama sejumlah ASN lainnya sudah mulai masuk bekerja di Kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II tersebut.
“Bantuan bahan makanan diberikan kepada total sebanyak 1.078 KK. Selain dari Pemprov Papua, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bantuan kepada 500 lebih KK di daerah tersebut,” terang Manderi.
“Kita baru 7 bulan berdiri, namun Kantor Provinsi Papua Pegunungan sudah dikuasai teman-teman dari luar dan tidak mengutamakan anak asli Papua,” ungkap Pengurus KNPI Papua Pegunungan, Unas Ikinia saat ditemui di Wamena Kamis, (11/5), kemarin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jeri Agus Yudianto mengatakan, Pemerintah Papua mengizinkan penggunaan halaman Kantor Gubernur sebagai lokasi pelaksanaan Salat Ied.
Mantan Bupati Jayapura dua periode Matius Awoitauw memastikan diri akan maju pada pemilihan kepala daerah, Gubernur Papua pada 2024 mendatang. Namun sampai saat ini dirinya belum melakukan deklarasi terkait rencananya tersebut. Di satu sisi DPP Partai Nasdem telah memberikan sinyal untuk mendukung penuh mantan Bupati Jayapura itu.
Proses doa yang dilakukan tim doa terhadap dua kader GIDI yang menyatakan akan maju dalam bursa kepala daerah di Papua dan Papua Pegunungan di Jemaat GIDI Eden, Entrop, Minggu (19/2). (Foto/Ida for Cepos)
Majelis Rakyat Papua menilai pernyataan Bambang Soesatyo ketua MPR RI terkait wacana penunjukan Gubernur dan wakil Gubernur oleh Pemerintah Pusat akan mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah kekhususan di Indonesia.
Ketua DPD PDIP Papua Herry Ario Naap dalam sambutannya menyampaikan konstelasi kondisi sosial ekonomi budaya dan politik di Papua harus dilihat dalam sebuah kacamata yang jelas.
Kadis Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua selain menyiapkan LKPJ Tahun 2022, juga akan menyiapkan LKPJ-AMJ Periode 2018-2023. Guna menyajikan laporan yang valid sesuai kondisi riil di lapangan.
Sebagaimana dari hasil keterangan dokter RSPAD, diketahui bahwa kondisi kesehatan suaminya sudah masuk kondisi gagal ginjal kronis lima dari kondisi sebelumnya, yang kondisi gagal ginjal kronis empat. Sebagaimana Jumat (20/1) kemarin, Yulice Wenda suaminya Lukas Enembe yang sedang menjalani rawat inap di ruang perawatan Paviliun Kartika 2 RSPAD, Jakarta.
"Kami mengapresiasi sekaligus meminta kepada penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian agar dapat menegakkan hukum di Tanah Papua dapat menindak tegas para pejabat yang tersangkut atau terindikasi melakukan kasus Korupsi di Tanah Papua,".
Dalam Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan atas nama tersangka Lukas Enembe, yang dikirimkan admin KPK kepada Ketua Tim Non Litigasi Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP), Emanuel Herdyanto, diberitahukan bahwa Bapak Lukas Enembe dirawat inap (opname) di RSPAD mulai tanggal 17 Januari 2023.
Anggota THAGP Petrus Bala Pattayona menyampaikan, Kamis (12/1) malam. Pemeriksaan terhadap Lukas sudah dilakukan. Hanya saja tidak masuk kepertanyaan pokok yang dituduhkan kepada kliennya. Misalnya, mengenai gratifikasi dari siapa, kapan menerima dan dimana menerimanya.
Rencana aksi penggalangan dana untuk mengembalikan kerugian negara dari kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), di Kota Wamena, yang akan dilakukan di Bandara Wamena yang lama, ternyata tidak dilakukan.
Tim kuasa hukum, keluarga hingga dokter pribadi dari Lukas Enembe belum diizinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membesuk Lukas yang sedang mendapatkan penanganan medis di RSPAD Gatot Subroto.
Otniel, menyampaikan informasi yang beredar terkait akan adanya aksi dari KRP, itu adalah hoaks, dan hanya ingin menggangu situasi Kamtibmas di Papua. " Kalau ada informasi mengatasnamakan KRP untuk demo itu hoaks," ujarnya.
Setelah dua hari diamankan di Polres Jayapura, sebanyak 14 orang massa pendukung Gubernur, Lukas Enembe pada Kamis (12/1) akhirnya dipulangkan. 14 orang ini terlibat dalam aksi ricuh pasca diamankannya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK RI. Pengembalian tersebut bertempat di Ruang Sat Tahti Polres Jayapura dengan penjamin Kepala Kampung Sabron Sari, Marwan Hasyim.
Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe membuat Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, SIK memperingatkan (warning) setiap Polres yang ada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan seperti Polres Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya guna mengantisipasi hal hal yang tak diinginkan.
Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri meminta masyarakat di Papua terlebih kepada pendukung gubernur, Lukas Enembe untuk bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dokter pribadi Gubernur Papua sebut kondisi Lukas Enembe dalam keadaan sakit ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemputnya, di salah satu rumah makan di Abepura, Selasa (11/1) lalu.
Terkait dengan kejadian tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem menilai, TNI-Polri tidak peka dan tidak berpikir dampak yang akan terjadi setelah Lukas Enembe ditangkap.
Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa sesaat setelah Gubernur Lukas Enembe dibawa dari Mako Brimob menuju Bandara Sentani terjadi aksi protes yang dilakukan massa pendukung Lukas Enembe.
Roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan seperti biasa usai kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pelayanan kepada publik pun masih berjalan normal.
Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya berstatus tahanan KPK, kemarin (11/1). Namun, untuk sementara penahanan tersebut dibantarkan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto seiring kondisi kesehatannya yang diklaim tidak memungkinkan menjalani penahanan di rumah tahanan negara (rutan) KPK.
Pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh KPK, pada Selasa (10/1) kemarin. Banyak beredar dimedia sosial, yang menuding bahwasannya penangkapan LE, buntut dari kunjungan Lembaga Pengembangan Generasi Papua(Lempeng Papua) ke KPK, pada Bulan Juli Tahun 2022 lalu.
Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) membenarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta, pada Selasa siang (10/1) sekira pukul 14.00 WIT.
Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe memasuki babak baru. Kemarin (10/1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa dengan menangkap Lukas di Jayapura. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Penangkapan Gubernur tersebut membuat situasi di Kota Jayapura khususnya di wilayah Abepura sempat memanas. Pasalnya, sekelompok orang melakukan pelemparan kepada anggota bahkan melempar Markas Mako Brimob lantaran tidak terima dengan penangkapan tersebut.
Hingga saat ini, Gubernur Papua Lukas Enembe masih dalam status pengobatan dan Pemulihan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) diminta agar segera memberikan jaminan berobat di Singapura sebagai Rumah Sakit Rujukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dapat mengizinkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe berobat di Singapura dengan catatan terlebih dahulu berstatus tahanan KPK.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor MRP, Kantor KPU Provinsi Papua, tiga Kantor Samsat meliputi Kantor Samsat Keerom, Kantor Samsat Paniai dan Kantor Samsat Supiori, dan peresmian ruang perawatan jantung RSUD Dok 2 Jayapura dihadiri oleh seribuan masyarakat Papua.
Jarang terlihat, Gubernur Papua Lukas Enembe Jumat (30/12) kemarin hadiri peringatan hari jadi Provinsi Papua, peresmian beberapa pembangunan infrastruktur pameran pembangunan dan perayaan natal bersama pemerintah daerah TNI-Polri dan masyarakat di Provinsi Papua yang dipusatkan di Kantor Gubernur Papua.
Pemerintah Provinsi Papua berharap pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 di 2022 dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan pemerintahan khususnya bagi tiga provinsi yang baru dimekarkan, dengan mengutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan beberapa bangunan lainnya yang semula direncanakan pada (27/12) bertepatan dengan hari jadi Provinsi Papua terpaksa diundur ke tanggal (30/12).
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pameran pembangunan ini menyajikan kinerja Pemprov Papua melalui OPD terkait yang dibagi dalam beberapa segmen.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyebut, peresmian Gedung Kantor Gubernur dan MRP sesuai dengan rencana awal, yakni 27 Desember tahun 2022 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Papua.
Menurut masyarakat adat, jadi Gubenur Papua bagi Mathius Awoitauw merupakan suatu peluang yang besar, karena konsep dan pemikirannya telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Berdasarkan surat dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, tertanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Patrick Ang, Ahli Jantung dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, menjelaskan bahwa perlu ada tindakan evakuasi terhadap Lukas Enembe ke rumah sakit Singapura,” ucap Roy sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11).
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
THAGP memastikan hadir untuk sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023, terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Pengiriman surat klarifikasi tersebut dilakukan Kamis (17/11) bertepatan dengan jadwal pemeriksaan dua anggota THAGP. Anggota THAGP Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Kamis pagi.
“Sehingga ketentuan Pasal 36 ini tidak berlaku, apa lagi kemudian di dalam KUHP ada Pasal 50 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ketika menjalankan tugas jabatannya,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/11).
Kedatangan Firli dan tim penyidik KPK ke Papua berdasarkan hasil kajian dan diskusi mendalam di internal KPK, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), seluruh struktural penindakan, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan kapasitas Firli datang ke rumah pribadi Enembe di Jayapura kemarin (3/11) patut dipertanyakan. Apakah sebagai ketua KPK atau sebagai pribadi. Jika sebagai pimpinan KPK tentu hal tersebut merupakan preseden buruk. ”Karena secara tidak langsung dia (Firli, Red) telah mengistimewakan tersangka,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Jadi bukan check up, mustinya, perawatan ini rutin dilakukan tiap hari, diobservasi oleh masing masing bidang, jantung, syaraf, ginjal tiap hari. Kalau pemeriksaan, dengan dokternya, yang datang seperti ini, sangat tidak efektif, harusnya langsung difasilitas kesehatan.
"Pak Lukas tersenyum menyambut kehadiran KPK, bahkan berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK Firli. Pak Lukas juga sampaikan kondisi kesehatannya di ketua KPK bahwa suaranya hilang. Sehingga penyelidikan KPK dihentikan karena kondisi Pak Gub yang sakit," terangnya.
Nanti IDI yang memeriksa lebih lanjut, kami sendirikan karena kami ingin menjaga independensi dari IDI itu sendiri. Kami tak mau kegiatan IDI terganggu karena kami,” beber Ketua KPK.
Dalam kunjungan pertama ini, Ketua KPK, Firli Bahuri tak sendiri melainkan ditemani Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, Pangdam XVII Cenderawasih, Marjend TNI Muhammad Mustafa Saleh dan Kabinda, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto.
Terkait ini DPR Papua yang terdiri dari Ketua DPRP, para wakil ketua, Sekwan dan beberapa anggota lainnya ke Jakarta menemui dua menteri. “Kemarin kami sudah menemui dua menteri, pertama pada Rabu (26/10) dengan Menteri Keuangan setelah itu menemui Mendagri pada Jumat (28/10),” ujar Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw di ruang kerjanya, Senin malam (31/10).
Tim KPK tersebut tiba dengan menggunakan pesawat Garuda dan tiba pada Rabu pagi di Bandara Udara Sentani. Kuasa Hukum Gubernur, Dr. S. Roy Rening menyampaikan, selama KPK belum memberikan keterangan pers rilis yang terbuka, pihaknya tidak mau menanggapi.
Gubernur Lukas Enembe juga menaruh hormat kepada Ketua KPK yang memberikan pernyataan bahwa pemulihan kesehatan diutamakan serta menimbang bakti Lukas Enembe kepada negara selama ini saat menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua.
Kuasa Hukum Gubernur, Dr. S. Roy Rening menyampaikan, setiba di Bandara Udara Sentani. Dokter asal Singapura langsung menuju kediaman gubernur di Koya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Kami akan rapat dengan pihak keluarga untuk menentukan apakah mengizinkan KPK atau dokter bisa datang ke kediaman atau tidak, nanti kita akan bicarakan hal itu,” kata Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (24/10) kemarin.
"Dalam penyidikan perkara ini, KPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi lebih dari 50 orang yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa satu tugas yang dilakukan terkait penanganan kasus tersebut adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk para pihak.
Kedatangan tim yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut untuk memenuhi undangan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membahas kondisi kesehatan terkini Gubernur Papua.
Di lain sisi, KPK sendiri memastikan akan memproses Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukum positif atau hukum nasional terkait dugaan kasus gratifikasi Rp 1 M.
Dokter pribadi Gubernur Papua, Anton Mote menyebut, hingga kini masih berupaya agar Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjalani pemeriksaan MRI atau pencitraan resonansi magnetik.
"Lukas Enembe Gubernur Papua adalah pelindung rakyat, pemimpin besar, dan suara hati nurani Penduduk Orang Asli Papua (POAP) dan LE Gub Papua selalu ada di hati rakyat kecil, Lukas Enembe Gubernur Papua adalah wajah Tuhan dan suara Tuhan yang nyata di Tanah Papua," Katanya.
Dokter Pribadi Gubernur Papua, dr Anton Mote menyampaikan, Tim Dokter Singapura telah tiba Selasa pagi di Jayapura dan Gubernur akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya Dr. S. Roy Rening menyatakan Tim Hukum sudah bertanya langsung kepada Yulce Wenda terkait dengan dugaan pemberian gratifikasi tersebut, dan saksi mengatakan, tidak mengetahui sama sekali perihal gratifikasi tersebut.
Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan proses organisatoris DAP yang usai menggelar pleno ke-11. Selain itu keputusan tersebut merupakan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan dokter pribadi Lukas Enembe, dr Anton Mote. Kata Mote tiga dokter ini berasal dari RS Elisabeth Singapura dan ketiganya memiliki spesialisasi yang berbeda. Ada spesialis jantung, sub spesialis ginjal dan dokter internis.
Terkait ini Anton Mote menyatakan bahwa info tersebut adalah hoax atau kabar tak benar. Pasalnya ia baru saja bersama Gubernur dan semua masih dalam penanganan seperti biasa.
Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona mengatakan, kehadiran Kabinda di kediaman Lukas Enembe untuk menyampaikan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Lukas Enembe bisa mengikuti pemeriksaan di Jakarta.
Ketua Tim Hukum Nasional Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyampaikan, keputusan menolak untuk diperiksa merupakan hak berdasarkan Undang-undang KUHP pasal 168 dan pasal 35 Undang-undang Tipikor.
Gembala Yoman mengatakan penguasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat keamanan TNI dan Kepolisian, dalam mengelola negara tidak harus menggunakan pendekatan kekerasan.
Adapun tokoh-tokoh gereja diantaranya Ketua Sinode, pengurus sinode dan perwakilan Keuskupan Jayapura yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP). Mereka datang berkunjung ke kediaman gubernur untuk melihat kondisi Gubernur Enembe dan memberikan dukungan moral kepada Enembe yang sedang menghadapi tuduhan dugaan gratifikasi hingga korupsi.
