"Sempat cuci darah sebelum dinyatakan meninggal dunia, kita tahu sendiri Lukas sakit gagal ginjal," ucap Petrus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, melalui telfon selulernya, Selasa (26/12).
Paotere berhasil memperoleh 22 emas, 17 perak dan 12 perunggu. Juara kedua diraih Club Cendrawasih Swimming Club dengan perolehan 8 emas, 4 perak, 9 perunggu. Juara ketiga Cendrawasih Swimming Club Jayapura dengan raihan 5 emas, 5 perak dan 3 perunggu.
Abdul Gani tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan sebanyak sembilan bidang, yang tersebar di Kota Ternate, Kota Halmahera Utara dan Kota Halmahera Selatan. Harta tidak bergerak milik Abdul Gani itu sejumlah Rp 5.380.000.000.
Gubernur menyebut, kunjungannya bersama TP PKK untuk memberi suport kepada para warga binaan. Bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang sedang menjalani kegiatannya, setelah itu akan kembali ke keluarganya masing-masing.
“Tugas kita bersama adalah menyiapkan genersi muda, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan perlu kolaborasi kita semua,” sambung Ridwan.
Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dalam pesan Natalnya mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Bumi Cenderawasih. "Kita ini satu keluarga besar Papua, yang harus selalu bersatu tanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama," kata Ridwan membacakan sambutannya.
Gubernur mengatakan, fokus APBN 2024 yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem. Selain itu, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
‘’Sampai hari ini, lebih dari 100 Peraturan Gubernur Papua Selatan telah kita garap sebagai dasar maupun mendukung seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan baik oleh Pj Gubernur Papua Selatan maupun OPD-OPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan Yoseph B. Gebze, SH, LLM, kepada media ini di Merauke, Jumat (8/12/2023).
Hal ini berkaitan dengan aksi pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa tersebut menggelar unjuk rasa pada Jumat (1/12), dalam rangka memperingati deklarasi Provinsi Papua Barat.
"Saya juga minta Kadis PUPR serta pejabat lainnya dan para pengusaha, agar bekerja dengan benar dan tidak main-main. Karena melakukan hal yang tidak benar akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK," tegasnya.
Dalam sambutannya Ridwan mengapresiasi Baznas Papua, pasalnya mantan Sekda Papua itu menilai langkah Baznas Papua dalam membangun RLH dan bantuan Zmart bagi Kaum Duafa merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
“Saya yakin rasa sukacita ini tak hanya berada di tengah-tengah kita saat ini, tapi kami yakin rasa suka cita ini ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini adalah ucapan terimakasih dan apresiasi,”ungkapnya saat ditemui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.
Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
Fauziyah mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan terhadap pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional selama ini.
Gubernur menyebut, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023. Rencananya pencanangan Road To HAKORDIA 2023 Papua digelar di Istora Papua Bangkit pada 14-15 November 2023.
Delapan nama tersebut diantaranya Jajaran Dewan Komisaris PT. BPD Papua yakni Yorgemes Derek Hegemur sebagai Komisaris Utama, Nataniel D. Mandacan sebagai Komisaris Non Independen, Dortheis Sesa selaku Komisaris Independen, Arobi A. Aituarauw sebagai Komisaris Independen.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
Nama Dr Kenius Kogoya yang sebelumnya tidak diprediksi tiba – tiba dinyatakan siap untuk maju. Sosok pria yang menjabat sebagai Ketua KONI Papua ini diusung partainya Partai Hanura.
“Itu sebabnya, KI Pusat merasa harus melakukan pendampingan untuk mendorong keterbukaan informasi di Papua,” ucap Rospita kepada wartawan usai menemui Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, Jumat (13/10).
Setiba di Kantor Gubernur yang berlokasi di Jalan Soa Siu, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lakukan audiensi dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, HAM dan perdamaian. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja Kantor Gubernur, lantai 4, Selasa (10/10/2023) siang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
“Hal ini menunjukkan bahwa saudara-saudara memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pemimpin perubahan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” ucap Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun melalui sambutan yang dibacakan Ass II Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai.
"Sejak malam mereka (warga-red) sudah berada di Kantor Gubernur dan melakukan pemalangan. Yang melakukan pemalangan masih warga yang sama, mereka menuntut hak ulayat," ucap pria yang namanya enggan dikorankan tersebut.
“Kalau kita dengar Informasi dari Jajaran BPN Kota, dua Lokasi ini sudah bersertifikat, dan itu sah menjadi aset milik pemerintah,” kata Roy di Jayapura, Senin (25/9).
Sejalan dengan itu, para Gubernur sebagai kepala daerah sepakat untuk membentuk Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan menunjuk Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menjadi ketua.
“Daerah tersebut merupakan daerah konflik rawan 1 lantaran ada kelompok sipil bersenjata aktif di sana. Sehingga siklus kekerasan terus terjadi, dengan pendekatannya adalah keamanan versus kelompok sipil bersenjata,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/9).
Dibukanya palang di Kantor Gubernur Papua, Rabu (20/9) oleh masyarakat adat Keondoafian Kayo Pulau yang dipimpin oleh Ondoafi Frans Sibi, setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat Kayo Pulau.
Akibat pemalangan tersebut aktivitas perkantoran tidak dapat berjalan normal bahkan, tidak ada satupun ASN yang dapat masuk ke dalam area Kantor Gubernur Papua.
Sebagaimana formasi honorer untuk Provinsi Papua tahap pertama sebelumnya sudah melakukan ujian CAT, dan saat ini sedang menunggu proses SK CPNS mereka.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda berharap dengan kewenangan M Ridwan sebagai Penjabat Gubernur Papua, maka bisa segera dan tegas menindaklanjuti penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya.
Olahraga dan ramah tamah tersebut digelar di Kawasan Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, Jumat (8/9) usai M Ridwan Rumasukun dilantik sebagai Penjabat Gubernur oleh Mendagri M Tito Karnavian di Jakarta pada (5/9) lalu.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Ridwan.
"Ini agenda olahraga dan ramah tamah antara Penjabat Gubernur Papua dan jajaran, kepala instansi vertikal (BUMD/BUMN) juga bupati dan wali kota se Papua," terang Jeri.
Mendagri M Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan agar seluruh Penjabat Gubernur, memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh negara, lebih khusus Presiden lewat mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Papua dan Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Dr. Ridwan Rumasukun, SE., MM, menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua merupakan pilihan yang tepat.
Kedatangan mereka di kantor Gubernur Papua menyikapi hasil rapat terbuka Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, pada Senin (28/8) lalu.
Beberapa nama yang segera mengakhiri masa tugas adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Ketiganya meletakkan jabatannya pada 5 September mendatang.
Dari aksi tersebut mahasiswa yang berkumpul di Jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya melakukan aksi longmars ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan dan berhenti di jalan Diponigoro. Sebab mereka sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar Plt Sekda menemui mereka di ruas jalan tersebut.
Kata Yunus, gubernur seperti Lukas Enembe adalah sosok pemimpin yang berani dan luar biasa. Bahkan ia berani bertaruh siapapun gubernur yang akan memimpin Papua rasanya sulit menyamai apa yang sudah ditorehkan oleh Lukas Enembe.
“Tadi beliau sampaikan terimakasih kepada DPRP maupun MRP dan seluruh masyarakat karena sudah mendukung beliau selama ini. Harapan kami adalah kami di DPRP mendukung dalam doa dimana beliau dalam keadaan sakit dan sedang menjalani proses hukum dan semoga beliau bisa menjalani dengan kekuatan dari Tuhan,” kata Boy Dawir.
Agenda sidang DPR Papua dalam rangka pengumuman usul pemberhentian akhir masa jabatan Gubernur Papua tahun 2018 – 2023 yang diselenggarakan di ruang sidang DPR Papua pada Jumat (25/8) kemarin menuai banyak protes.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
“Karena ini menjadi hajatan kami di DPR dan untuk menghormati beliau sebagai pimpinan di Papua kami sedang menyiapkan sebuah sidang yang menghadirkan beliau langsung tapi nanti lewat zoom,” kata Sekwan DPRP, DR Juliana Waromi di ruang kerjanya, Kamis (24/8).
Terkait akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal, Komisi Informasi Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) membuka ke publik nama-nama calon yang diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua kepada Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan pemilihan tiga nama yang diantar ini adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.
Nah hari ini tiga nama itu juga telah diserahkan ke kemendagri namun hingga sore kemarin tak satupun anggota DPR yang mau bersuara terkait siapa saja yang dijagokan. Terkait ini Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun juga enggan banyak berkomentar.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8). DPRP bahkan merencanakan besok (9 Agustus) nama – nama ini sudah masuk ke meja Mendagri.
“Bagi masyarakat umum bisa nongkrong di depan Kantor Gubernur pada hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Sementara untuk PKL memang sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan atau menjual jajanan di sepanjang Pantai Dok II Kantor Gubernur,” ucap Manderi kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6).
Sebagaimana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menunjuk Frans Pekey untuk mengisi kursi sebagai Pj Wali Kota Jayapura. Sedangkan Markus O. Mansnembra sebagai Pj Bupati Sarmi.
Plh. Gubernur Papua, Muhhamad Ridwan Rumasukun menyampaikan jika dirinya bersama sejumlah ASN lainnya sudah mulai masuk bekerja di Kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II tersebut.
“Bantuan bahan makanan diberikan kepada total sebanyak 1.078 KK. Selain dari Pemprov Papua, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bantuan kepada 500 lebih KK di daerah tersebut,” terang Manderi.
“Kita baru 7 bulan berdiri, namun Kantor Provinsi Papua Pegunungan sudah dikuasai teman-teman dari luar dan tidak mengutamakan anak asli Papua,” ungkap Pengurus KNPI Papua Pegunungan, Unas Ikinia saat ditemui di Wamena Kamis, (11/5), kemarin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jeri Agus Yudianto mengatakan, Pemerintah Papua mengizinkan penggunaan halaman Kantor Gubernur sebagai lokasi pelaksanaan Salat Ied.
Mantan Bupati Jayapura dua periode Matius Awoitauw memastikan diri akan maju pada pemilihan kepala daerah, Gubernur Papua pada 2024 mendatang. Namun sampai saat ini dirinya belum melakukan deklarasi terkait rencananya tersebut. Di satu sisi DPP Partai Nasdem telah memberikan sinyal untuk mendukung penuh mantan Bupati Jayapura itu.
Proses doa yang dilakukan tim doa terhadap dua kader GIDI yang menyatakan akan maju dalam bursa kepala daerah di Papua dan Papua Pegunungan di Jemaat GIDI Eden, Entrop, Minggu (19/2). (Foto/Ida for Cepos)
Majelis Rakyat Papua menilai pernyataan Bambang Soesatyo ketua MPR RI terkait wacana penunjukan Gubernur dan wakil Gubernur oleh Pemerintah Pusat akan mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah kekhususan di Indonesia.
Ketua DPD PDIP Papua Herry Ario Naap dalam sambutannya menyampaikan konstelasi kondisi sosial ekonomi budaya dan politik di Papua harus dilihat dalam sebuah kacamata yang jelas.
Kadis Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua selain menyiapkan LKPJ Tahun 2022, juga akan menyiapkan LKPJ-AMJ Periode 2018-2023. Guna menyajikan laporan yang valid sesuai kondisi riil di lapangan.
Sebagaimana dari hasil keterangan dokter RSPAD, diketahui bahwa kondisi kesehatan suaminya sudah masuk kondisi gagal ginjal kronis lima dari kondisi sebelumnya, yang kondisi gagal ginjal kronis empat. Sebagaimana Jumat (20/1) kemarin, Yulice Wenda suaminya Lukas Enembe yang sedang menjalani rawat inap di ruang perawatan Paviliun Kartika 2 RSPAD, Jakarta.
"Kami mengapresiasi sekaligus meminta kepada penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian agar dapat menegakkan hukum di Tanah Papua dapat menindak tegas para pejabat yang tersangkut atau terindikasi melakukan kasus Korupsi di Tanah Papua,".
Dalam Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan atas nama tersangka Lukas Enembe, yang dikirimkan admin KPK kepada Ketua Tim Non Litigasi Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP), Emanuel Herdyanto, diberitahukan bahwa Bapak Lukas Enembe dirawat inap (opname) di RSPAD mulai tanggal 17 Januari 2023.
Anggota THAGP Petrus Bala Pattayona menyampaikan, Kamis (12/1) malam. Pemeriksaan terhadap Lukas sudah dilakukan. Hanya saja tidak masuk kepertanyaan pokok yang dituduhkan kepada kliennya. Misalnya, mengenai gratifikasi dari siapa, kapan menerima dan dimana menerimanya.
Rencana aksi penggalangan dana untuk mengembalikan kerugian negara dari kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), di Kota Wamena, yang akan dilakukan di Bandara Wamena yang lama, ternyata tidak dilakukan.
Tim kuasa hukum, keluarga hingga dokter pribadi dari Lukas Enembe belum diizinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membesuk Lukas yang sedang mendapatkan penanganan medis di RSPAD Gatot Subroto.
Otniel, menyampaikan informasi yang beredar terkait akan adanya aksi dari KRP, itu adalah hoaks, dan hanya ingin menggangu situasi Kamtibmas di Papua. " Kalau ada informasi mengatasnamakan KRP untuk demo itu hoaks," ujarnya.
Setelah dua hari diamankan di Polres Jayapura, sebanyak 14 orang massa pendukung Gubernur, Lukas Enembe pada Kamis (12/1) akhirnya dipulangkan. 14 orang ini terlibat dalam aksi ricuh pasca diamankannya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK RI. Pengembalian tersebut bertempat di Ruang Sat Tahti Polres Jayapura dengan penjamin Kepala Kampung Sabron Sari, Marwan Hasyim.
Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe membuat Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, SIK memperingatkan (warning) setiap Polres yang ada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan seperti Polres Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya guna mengantisipasi hal hal yang tak diinginkan.
Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri meminta masyarakat di Papua terlebih kepada pendukung gubernur, Lukas Enembe untuk bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dokter pribadi Gubernur Papua sebut kondisi Lukas Enembe dalam keadaan sakit ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemputnya, di salah satu rumah makan di Abepura, Selasa (11/1) lalu.
Terkait dengan kejadian tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem menilai, TNI-Polri tidak peka dan tidak berpikir dampak yang akan terjadi setelah Lukas Enembe ditangkap.
Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa sesaat setelah Gubernur Lukas Enembe dibawa dari Mako Brimob menuju Bandara Sentani terjadi aksi protes yang dilakukan massa pendukung Lukas Enembe.
Roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan seperti biasa usai kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pelayanan kepada publik pun masih berjalan normal.
Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya berstatus tahanan KPK, kemarin (11/1). Namun, untuk sementara penahanan tersebut dibantarkan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto seiring kondisi kesehatannya yang diklaim tidak memungkinkan menjalani penahanan di rumah tahanan negara (rutan) KPK.
Pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh KPK, pada Selasa (10/1) kemarin. Banyak beredar dimedia sosial, yang menuding bahwasannya penangkapan LE, buntut dari kunjungan Lembaga Pengembangan Generasi Papua(Lempeng Papua) ke KPK, pada Bulan Juli Tahun 2022 lalu.
Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) membenarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta, pada Selasa siang (10/1) sekira pukul 14.00 WIT.
Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe memasuki babak baru. Kemarin (10/1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa dengan menangkap Lukas di Jayapura. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Penangkapan Gubernur tersebut membuat situasi di Kota Jayapura khususnya di wilayah Abepura sempat memanas. Pasalnya, sekelompok orang melakukan pelemparan kepada anggota bahkan melempar Markas Mako Brimob lantaran tidak terima dengan penangkapan tersebut.
Hingga saat ini, Gubernur Papua Lukas Enembe masih dalam status pengobatan dan Pemulihan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) diminta agar segera memberikan jaminan berobat di Singapura sebagai Rumah Sakit Rujukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dapat mengizinkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe berobat di Singapura dengan catatan terlebih dahulu berstatus tahanan KPK.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor MRP, Kantor KPU Provinsi Papua, tiga Kantor Samsat meliputi Kantor Samsat Keerom, Kantor Samsat Paniai dan Kantor Samsat Supiori, dan peresmian ruang perawatan jantung RSUD Dok 2 Jayapura dihadiri oleh seribuan masyarakat Papua.
Jarang terlihat, Gubernur Papua Lukas Enembe Jumat (30/12) kemarin hadiri peringatan hari jadi Provinsi Papua, peresmian beberapa pembangunan infrastruktur pameran pembangunan dan perayaan natal bersama pemerintah daerah TNI-Polri dan masyarakat di Provinsi Papua yang dipusatkan di Kantor Gubernur Papua.
Pemerintah Provinsi Papua berharap pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 di 2022 dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan pemerintahan khususnya bagi tiga provinsi yang baru dimekarkan, dengan mengutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan beberapa bangunan lainnya yang semula direncanakan pada (27/12) bertepatan dengan hari jadi Provinsi Papua terpaksa diundur ke tanggal (30/12).
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pameran pembangunan ini menyajikan kinerja Pemprov Papua melalui OPD terkait yang dibagi dalam beberapa segmen.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyebut, peresmian Gedung Kantor Gubernur dan MRP sesuai dengan rencana awal, yakni 27 Desember tahun 2022 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Papua.
Menurut masyarakat adat, jadi Gubenur Papua bagi Mathius Awoitauw merupakan suatu peluang yang besar, karena konsep dan pemikirannya telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Berdasarkan surat dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, tertanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Patrick Ang, Ahli Jantung dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, menjelaskan bahwa perlu ada tindakan evakuasi terhadap Lukas Enembe ke rumah sakit Singapura,” ucap Roy sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11).
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
THAGP memastikan hadir untuk sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023, terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Pengiriman surat klarifikasi tersebut dilakukan Kamis (17/11) bertepatan dengan jadwal pemeriksaan dua anggota THAGP. Anggota THAGP Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Kamis pagi.
“Sehingga ketentuan Pasal 36 ini tidak berlaku, apa lagi kemudian di dalam KUHP ada Pasal 50 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ketika menjalankan tugas jabatannya,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/11).
