Saturday, April 27, 2024
28.7 C
Jayapura

Sudah Ada Kesepakatan, Palang Kantor Gubernur Papua Dibuka

JAYAPURA – Gerbang kantor Gubernur Papua akhirnya dibuka, Rabu (20/9) kemarin. Dimana sebelumnya pada Senin (18/9) lalu, sempat dipalang oleh masyarakat selaku pemilik hak ulayat.

Dibukanya palang di Kantor Gubernur Papua, Rabu (20/9) oleh masyarakat adat Keondoafian Kayo Pulau yang dipimpin oleh Ondoafi Frans Sibi, setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat Kayo Pulau.

“Secara resmi kami masyarakat adat Kampung Kayu Pulau membuka Palang Kantor Gubernur Papua,” ucap Ondoafi Kampung Kayu Pulau, Frans Sibi kepada wartawan.

Ondoafi Kayo Pulau, Frans Sibi mengatakan, sudah ada kesepakatan-kesepakatan dengan Pemprov Papua. Karena itu, pihaknya langsung membuka palang di Kantor Gubernur Papua usai pertemuan tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan pihak Pemprov Papua. Masalah ini sudah selesai, sehingga kami membuka palang. Kita akan selalu bersama dan saling menghormati, kami juga berharap pemerintah juga memperhatikan masyrakat adat,” pintanya.

Baca Juga :  Tak Terima Dilihat, Pria Paro Baya Tikam ABG

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan, palang ini dibuka masyarakat adat atas kesempakatan bersama usai dilakukannya pertemuan.

“Pertemuan tadi dipimpin langsung Pj. Gubernur Papua dan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura. Pertemuan berlangsung singkat dan tidak ada ketegangan atau sangat cair,” ucap Jeri.

Dikatakan Jeri, penyelesaian masalah tidak hanya menyangkut ganti rugi lahan yang harus dibayar pemerintah. Melainkan ada kebijakan dari pemerintah yang lebih berpihak kepada masyarakat adat Kayo Pulau.

“Dengan dibukanya palang tersebut, semua aktivitas perkantoran bisa kembali berjalan seperti biasa. Bahkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh OPD terkait bisa berjalan normal kembali,” bebernya.

Baca Juga :  Peringati HUT Ke-73, IGTKI Gelar Sejumlah Kegiatan Anak

Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi aksi pemalangan terhadap kantor pemerintahan yang lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap aman dan lancar.

“Semoga tak ada lagi aksi aksi pemalangan kedepannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap lancar. Kalau ada masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa melakukan pemalangan,” ucap Jeri.

Sekedar diketahui, pertemuan kedua belah pihak berlangsung di lantai 2 Kantor Gubernur Papua. Usai pertemuan itu, Ondoafi Kayo Pulau membuka palang yang disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua.

Sebelumnya, kantor Gubernur juga sempat dipalang saat hendak diresmikan pada tahun 2022 lalu. (fia/wen)

JAYAPURA – Gerbang kantor Gubernur Papua akhirnya dibuka, Rabu (20/9) kemarin. Dimana sebelumnya pada Senin (18/9) lalu, sempat dipalang oleh masyarakat selaku pemilik hak ulayat.

Dibukanya palang di Kantor Gubernur Papua, Rabu (20/9) oleh masyarakat adat Keondoafian Kayo Pulau yang dipimpin oleh Ondoafi Frans Sibi, setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat Kayo Pulau.

“Secara resmi kami masyarakat adat Kampung Kayu Pulau membuka Palang Kantor Gubernur Papua,” ucap Ondoafi Kampung Kayu Pulau, Frans Sibi kepada wartawan.

Ondoafi Kayo Pulau, Frans Sibi mengatakan, sudah ada kesepakatan-kesepakatan dengan Pemprov Papua. Karena itu, pihaknya langsung membuka palang di Kantor Gubernur Papua usai pertemuan tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan pihak Pemprov Papua. Masalah ini sudah selesai, sehingga kami membuka palang. Kita akan selalu bersama dan saling menghormati, kami juga berharap pemerintah juga memperhatikan masyrakat adat,” pintanya.

Baca Juga :  Uncen Kini Punya 28 Profesor

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan, palang ini dibuka masyarakat adat atas kesempakatan bersama usai dilakukannya pertemuan.

“Pertemuan tadi dipimpin langsung Pj. Gubernur Papua dan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura. Pertemuan berlangsung singkat dan tidak ada ketegangan atau sangat cair,” ucap Jeri.

Dikatakan Jeri, penyelesaian masalah tidak hanya menyangkut ganti rugi lahan yang harus dibayar pemerintah. Melainkan ada kebijakan dari pemerintah yang lebih berpihak kepada masyarakat adat Kayo Pulau.

“Dengan dibukanya palang tersebut, semua aktivitas perkantoran bisa kembali berjalan seperti biasa. Bahkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh OPD terkait bisa berjalan normal kembali,” bebernya.

Baca Juga :  Polisi Selalu Siap Bila KPK Butuh Bantuan

Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi aksi pemalangan terhadap kantor pemerintahan yang lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap aman dan lancar.

“Semoga tak ada lagi aksi aksi pemalangan kedepannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap lancar. Kalau ada masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa melakukan pemalangan,” ucap Jeri.

Sekedar diketahui, pertemuan kedua belah pihak berlangsung di lantai 2 Kantor Gubernur Papua. Usai pertemuan itu, Ondoafi Kayo Pulau membuka palang yang disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua.

Sebelumnya, kantor Gubernur juga sempat dipalang saat hendak diresmikan pada tahun 2022 lalu. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya