KANTOR

   "Saya menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Jayapura Kota beserta jajarannya karena telah meningkatkatkan fasilitas kantor Polsek Heram, Kantor Polsek Muara Tami, Rumah Susun Polsek Muara Tami dan Mess Bujang Sanika Satyawada Polresta Jayapura Kota," ungkap Kapolda.

   Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.

Selain kantor gubernur, ruang terbuka lainnya yang menjadi tempat pelaksanaan salat Idul Fitri adalah halaman Polda Papua, Masjid Raya, Lapangan Asrama Brimob Kotaraja, PTC, Zipur, halaman Masjid Angkasa.

Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.

   Derek Hegemur menyampaikan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan dua negara, lebih khusus bagi Provinsi Papua sebagai provinsi yang langsung berada pada wilayah perbatasan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Jece Mano mengatakan, terkait kehadiran kandang-kandang ternak yang ada disekitaraan bantaran sungai di sekitaran kantor pemerintahan walikota atau di samping gedung mess BPK dan Graha Pena Papua itu sebenarnya pihaknya sudah menegur melalui petugas dinas tersebut.

Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah. 

Dikatakan, saat ini gedung kantor KPU Mimika yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu bersamamaan dengan 10 gedung kantor milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika belum dapat digunakan karena perlu dilengkapi sejumlah sarana prasarana pendukung. 

Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, SIK menyatakan dalam pelaksanaan pembubaran massa tersebut tak ada perlawanan yang dilakukan oleh massa dan dapat membubarkan diri dengan baik tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan BKO Brimob Polda Papua dan juga melakukan razia terhadap alat tajam yang di bawah warga.

Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.