Berdasarkan informasi, aksi ini dipicu oleh adanya tuntutan terkait transparansi akomodasi kebijakan daerah, khususnya pemenuhan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan beasiswa bagi anak-anak adat di wilayah Heram.
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga Embung Efata yang direncanakan direvitalisasi. Usai meninjau jalan, Wamendagri dan Wamen PU bertolak ke Kantor Gubernur Papua Se
Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal tersebut disampaikan, Kepala Distrik Jeck Puraro, ia menjelaskan bahwa meski dipalang oleh pemilik tanah. Aktivitas
Lagi-lagi Kantor Distrik Sentani di palang oleh pemilik hak ulayat,mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura harus membayar Rp 9 miliar.
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera men
Kantor Distrik Sentani kembali dipalang oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, Kamis (23/4). Aksi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Daud Felle terkait tuntutan penyelesaian ganti rugi tanah. Kepala Distrik Sentani, J
Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Jayapura Iptu Slamet Pahono. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P Helan melalui Kasat Samapta Polres Jayapura IPTU Slamet Pahono, mengatakan personel d
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka palang di Kantor Distrik Sentani tanpa koordinasi dengan pihak adat maupun pemerintah daerah. Daud, yang merupakan ahli wari
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan Kantor Bupati Jayapura. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mel
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Gunung Susu Wamena mengaku, perubahan lokasi pembangunan kantor Gubernur, DPRP dan MRP ini
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Asso, S.Pd, M.Pd menyatakan untuk menggunakan gedung kantor tersebut harusnya ada surat dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayaw
Kata Rustan, papan informasi tersebut meliputi jam pelayanan, alur pelayanan, serta berbagai ketentuan penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat. Penegasan ini berlaku untuk seluruh unit pelayanan, tidak hanya diti
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami su
Terlihat gelap, kumuh, dipenuhi coretan yang tidak jelas, di sekitar gedung tumbuh berbagai tumbuhan liar yang menjulang tinggi seperti rumput-rumputan, pohon pisang, mangga dan lainnya. Kondisi ini menambah suasana mist
Adapun tiga OPD yang diumumkan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mimika serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dua dinas ini merupakan pecahan dari Dinas Pariwis
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan kantor karantina di Papua sangat tidak selaras dengan fungsi strategis lembaga itu sebagai garda terdepan dalam
Peristiwa tersebut bermula saat petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mamberamo Raya menerima laporan adanya keributan oleh sekelompok warga yang diduga dalam pengaruh minuman keras di sekitar p
“Kemarin dari panitia sudah berkomitmen usai pelaksanaan kegiatan tersebut paginya sudah bersih, namun saat mau apel pagi di kantor Bupati kemarin juga belum bersih sehingga saya perintahkan ASN untuk membersihkan jalan
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menegaskan pemerintah sudah menyerahkan kasus ini kepada tim investigasi yang telah dibentuk dan sudah dilaporkan kepada kepolisian, dari informasi yang didapatkan saat i
Rustan menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota Jayapura, kepala kampung diberikan waktu dua hari untuk menempelkan laporan transparansi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II di papan pengumuman kampung.
Ia juga menjelaskan kalau memang masih dalam kontrak itu masih berlaku masa pemeliharaan gedung kantor Bupati Jayawijaya khususnya masa perawatan maka kami akan meminta pihak ketiga untuk melakukan perbaikan setiap sisi
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim AKP. Sugarda Aditya Trenggono, S.Trk, MH membenarkan adanya laporan pengerusakan yang yang diajukan Pemkab Jayawijaya kepada Polres Jayawijaya. Pihaknya mulai menindaklanjuti kas
‘’Selama kegiatan pengamanan unjuk rasa Personel Polres Merauke yang terlibat berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan massa saat melakukan pengerusakan plaza Telkom Merauke, diantaranya Batu,Kartafel, ban mobil,
Untungnya, kantor tidak terbakar namun kaca-kaca dari kantor tersebut berguguran akibat kena lemparan batu. Polisi yang diturunkan ke lapangan juga tak pelas dari amuk massa dimana salah satu anggota Polisi kena lemparan
Pihaknya menilai PT Telkom tidak serius melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja yaitu berkaca dari kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, dengan membangun jaringan backup agar masyarakat pelanggan tidak dirugikan terus m
Menurutnya, Pemprov Papua Pegunungan pastikan telah menyelesaikan pembayaran lahan tersebut seluas 42 hektar, sehingga dengan lahan yang luas tersebut akan dibagi lagi untuk dihibahkan kepada instansi vertikal yang aman
"Hari ini kita sidak di beberapa kantor, dan khusus di kantor kelurahan Hedam dan puskesmasnya, ada beberapa titik bangunan tersebut sudah rusak dan memang harus diperbaiki," ujar Abisai Rollo usai sidak di Heram, Senin
Ini perkembangan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilisasi pasokan dan har
Aksi demo damai ini diawali di Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke. Kemudian long march menuju kantor gubernur Papua Selatan dengan mengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, belakang kantor gubernur, ada pembangunan rumah susun (rusun) untuk Pegawai Negeri Sipil sebanyak dua tower. Juga ada pembangunan rumah khusus (runsus) yang diperuntukkan untuk para p
Dua aksi ini berbeda dimana masa yang berkumpul di halaman gedung Otonom Kantor Gubernur Papua Pegunungan merupakan peserta CASN dari Pemprov Papua Pegunungan yang langsung membangun tenda serta menyalakan api untuk mema
Kepala PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan saat ini pihaknya sedang memulai pematangan lahan di lokasi KIPP. Luasannya sekitar 122,5 hektare. yang mana fokus pengerjaan yang dilak
Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan menyampaikan bahwa bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 00.15 WIT, ketika petugas jaga Polres Puncak Jaya menerima laporan dari Pos Jaga Kantor Bupati mengenai kebakaran d
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengaku ada laporan yang diterima terkait kawasan Kantor Otonom menjadi lokasi miras di luar aktivitas jam kantor.
"Kami memang bukan membidangi soal aset, itu tugas Komisi III. Tapi karena kami melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otonom dan menerima berbagai keluhan, sekaligus melihat langsung kondisi yang sangat memprihatinkan, m
Berdasarkan hasil analisis sementara, AKBP Fauzan menduga aksi ini berhubungan dengan situasi politik pasca-pilkada. Pasalnya hingga kini, masih banyak warga dari berbagai kampung yang datang ke Kota Mulia untuk mendukun
Menurut Max, penggantian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sembari memberi kesempatan kepada Mathias B. Mano untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif yang tersisa. "Dari Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pl
Spanduk yang terbentang di pintu utama itu bertuliskan. "Sekretaris MRP Tidak Kompeten dan Konsisten Mengelola Sekretariat, Maka Kantor MRP di Palang Sampai PJ Gubernur Papua Menunjuk Sekretaris MRP yang Baru."
Melihat pentingnya kesiapan atau pencegahan terjadinya kebakaran ini, Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Kantor OPD di lingkungan Pemkot Jayapura, Jumat (
Saat tiba, Sebagian perwakilan diterima wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dan diajak masuk ke dalam ruangan bersama Sekretaris BKPSDM untuk melakukan audensi mencari solusi atas ketidak lulusan, terutama jik
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
“Pertandingan politik sudah selesai, mari kita bangun Sarmi bersama. Masih ada satu tahapan lagi yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Siapapun pilihan masyarakat, itu adalah hak masing-masing,” kata Bupati
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
Menurutnya, kejadian serupa dikabarkan sudah terjadi berulang kali, terutama ketika pohon tumbang atau saat warga membersihkan lahan di sekitar kabel. Akibatnya, jaringan internet dan komunikasi ke sejumlah fasilitas pen
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
“Pemekaran Provinsi Papua Utara bukanlah hal yang tabu untuk dibahas. Kita di Saireri berhak mendapatkan provinsi sendiri, dan ini bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan hak kita sebagai masyarakat. Kita harus belaj
Kapolres Dogiyai, Kompol Sarraju, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga mengenai kebakaran tersebut, dan segera bergerak ke lokasi kejadian bersama jajaran Polres Dogiyai untuk melakukan pengamanan serta
Termasuk pungutan biaya ujian kepada siswanya itu juga harus ditiadakan juga. Selain itu ia juga mengingatkan agar sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa hanya karena dia tidak mampu membayar.
Menurut laporan yang diterima pihak Kepolisian Sektor Mimika Baru (Polsek Miru) bahwa karena dibobol, seperangkat komputer di kantor Lurah Kebun Sirih tersebut yang terdiri dari monitor, CPU serta mesin printer raib.
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Boven Digoel ini diduga sebagai bentuk kekecewaan dari peserta yang tidak lolos dalam pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan CPNS di daerah tersebut.
Dengan teknologi tinta berbasis pigmen, tinta ini mampu menghasilkan cetakan dengan ketajaman tinggi. Tetesan tinta sebesar 13,5 pl juga memastikan hasil cetak yang konsisten. Selain itu, tinta ini dirancang untuk mencetak dokumen penting seperti laporan atau surat resmi dengan kualitas yang dapat diandalkan. Dengan harga sekitar Rp 135 ribu, tinta ini menjadi solusi ekonomis untuk kebutuhan cetak dalam skala kecil. Anda dapat membelinya di Blibli untuk mendapatkan produk asli.
Testing tahap pertama ini berupa SKD yang telah diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi lewat Dinas BKPSDM Kabupaten Mappi. Kapolres Mappi AKBP YS Kadang saat dihubungi media ini lewat telpon membenarkan pengrusakan dan pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Mappi tersebut.
Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepada daerah Provinsi Papua
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.
Penanggung jawab, Pdt Clasina Karma mengatakan unjuk rasa yang dilakukan itu sekaligus meminta Sekda Papua untuk mencabut peletakan batu pertama di lokasi tersebut. “Tempat itu tidak layak dibangun Pondok Pesantren, sebab ini akan menganggu aktifitas warga setempat serta akan membuat kemacetan,” kata Clasina kepada Cenderawasih Pos.
Pembukaan palang ini setelah dilakukan mediasi antara Dinas Perhubungan, Pemilik Hak Ulayat oleh Polres Merauke. ‘’Mediasinya hari Rabu atau Kamis lalu kalau tidak salah. Dan mulai Senin kemarin, kami sudah mulai aktivitas kembali di kantor itu,’’ kata Walter Mahuze.
Pj Rudy Sufahriadi menjelaskan, pembangunan kantor gubenur Papua Selatan itu akan mulai dilakukan setelah kembali dari Ibu Kota Negara (IKN) mengikuti upacara peringatan hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini karena seluruh gubernur di Indonesia diundang untuk mengikuti peringatan pertama HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN tersebut.
Peningkatan perkara dari penyelidikan ke penyidikan itu, karena ditemukan adanya dugaan korupsi dengan perhitungan sementara lebih dari Rp 4,9 miliar untuk pembangunan tahap pertama (rehab, Red) tahun 2022 dan tahap kedua tahun 2023.
Tuntutan para kepala kampung ini adalah, agar pemerintah daerah menepati janjinya yang sebelumnya dikatakan akan dibayarkan hak-hak mereka yang masih tertunggak. Aspirasi mereka ini dibawa langsung oleh masing-masing mantan kepala kampung, dan menyampaikannnya kepada pemerintah daerah.
‘’Kami sudah menyurat secara resmi ke Kapolres memohon untuk dapat membuka palang tersebut, menempatkan personel di sana serta membubarkan kelompok masyarakat yang telah melakukan sabotase Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke,’’ kata Walter Mahuze ditemui di Pos Terminal Wamanggu yang sementara ia gunakan untuk berkantor sejak Kantor Dinas Perhubungan di palang.
Hal ini memang menyebabkan aktivitas pemerintahan di kantor Jayapura sedikit terganggu meskipun berdasarkan pengetahuan media ini aktivitas di kantor pemerintah masih berjalan.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
ketua Tim penolakan kantor Gubernur di Walesi Bonny Lanny mengatakan, pemalangan itu dilakukan karena adanya penyerahan sebuah dokumen tentang tanah oleh sejumlah warga yang pro kepada Pemprov. Tapi Bonny tidak menyebutkan dokumen apa yang diserahkan tersebut.
Urip mengaku sejak beberapa tahun belakangan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada PKL, bahkan memasang papan pengumuman di depan kantor gubernur terkait larangan berjualan di lokasi tersebut.
"lahan Molama adalah tempat Garapan kebun suku kerabat (Lani, Yali, Nduga, dll). Kami menegaskan bahwa Tanah Wio yang lebih luas dan produktif sudah diserahkan untuk pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, maka jangan lagi rebut tanah Wio yang tersisa ini, "tegasnya Senin (3/6) di Wamena
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wangggai, S.IP, M.P.A menyatakan Urban Farm New Town atau satu kota yang tetap berbasis pada pertanian konsepnya meskipun ada kantor peemerintaan namun dalam complex tersebut di desain juga zona -zona yang didesain untuk pertanian seperti Hipere, Keladi sayuran.
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, ada beberapa agenda yang telah disampaikan ke pusat. Pertama peletakan batu pertama untuk kantor gubernur Papua Selatan, MRPS dan DPRS. Kedua, peresmian PLBN di Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel.
Tembok dari bangun itu pun terlihat dicoret-coret tak jelas. Di sekeliling kantor itu pun dipenuhi dengan sampah, dan rumput-rumputan serta tumbuh lainnya yang membuat bangunan kantor itu terlihat kumuh dan tidak terawat.
Ditemui disela-sela meninjau lokasi banjir di Distrik Kurik, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengaku bahwa meski belum melihat secara langsung namun berdasarkan informasi dari kepala distrik dan kepala kampung, saat ini lokasi pembangunan infrastruktur perkantoran gubernur Papua Selatan tersebut masih dalam kondisi aman.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Jayapura Kota beserta jajarannya karena telah meningkatkatkan fasilitas kantor Polsek Heram, Kantor Polsek Muara Tami, Rumah Susun Polsek Muara Tami dan Mess Bujang Sanika Satyawada Polresta Jayapura Kota," ungkap Kapolda.
Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Selain kantor gubernur, ruang terbuka lainnya yang menjadi tempat pelaksanaan salat Idul Fitri adalah halaman Polda Papua, Masjid Raya, Lapangan Asrama Brimob Kotaraja, PTC, Zipur, halaman Masjid Angkasa.
Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.
Derek Hegemur menyampaikan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan dua negara, lebih khusus bagi Provinsi Papua sebagai provinsi yang langsung berada pada wilayah perbatasan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Jece Mano mengatakan, terkait kehadiran kandang-kandang ternak yang ada disekitaraan bantaran sungai di sekitaran kantor pemerintahan walikota atau di samping gedung mess BPK dan Graha Pena Papua itu sebenarnya pihaknya sudah menegur melalui petugas dinas tersebut.
Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah.
Dikatakan, saat ini gedung kantor KPU Mimika yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu bersamamaan dengan 10 gedung kantor milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika belum dapat digunakan karena perlu dilengkapi sejumlah sarana prasarana pendukung.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, SIK menyatakan dalam pelaksanaan pembubaran massa tersebut tak ada perlawanan yang dilakukan oleh massa dan dapat membubarkan diri dengan baik tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan BKO Brimob Polda Papua dan juga melakukan razia terhadap alat tajam yang di bawah warga.
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.
Kapolres Dogiyai, Kompol Sarraju membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, bangunan BPBD ini terbuat dari bahan kayu atau semi permanen sehingga api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan.
Rekonstruksi kejadian dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Sugarda A.B Trenggoro, S.TK., MH serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura Yoseph, SH., MH, beberapa awak media yang bertugas di Kabupaten Jayapura dan diadegank dilakukan oleh tersangka berinisial AL (22).
Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan polres Jayawijaya.
Di pintu yang dipalang itu juga sebuah spanduk di pasang yang menjadi ketidakpuasan dari pegawai yang melakukan pemalangan kepada Kepala BWS Merauke Papua Magdalena Tanga. Apalagi pada siang harinya sekitar pukul 14.00 WIT akan ada sertijab sejumlah pegawai diantaranya 2 pegawai OAP yang akan diganti.
"Untuk kami di Jayapura tidak menangani pengiriman logistik surat suara, tetapi untuk wilayah lain diluar Papua sudah banyak yang melayani distribusi logistik surat suara, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/1) kemarin.
Aksi demo damai ini langsung dijaga ketat pengamanannya dari Kepolisian. Ratusan personel Kepolisian diturunkan. Bahkan 1 unit water canon disiapkan. Pengamanan langsung dibawah komando Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK yang turun langsung kje lapangan memimpin pengamanan itu.
Menanggapi hal ini, Pi Gubernur Papua Selatan Prof Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Selatan posisinya menunggu dimulainya pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan kantor MRP Papua Selatan di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik tersebut.
Setelahnya pada 1 Januari 2024 merupakan libur tahun baru Masehi dan Rabu 3 Januari kembali masuk kantor pada pukul 07:30 WIT. “Diminta kepada para ASN untuk mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa menambah waktu libur semaunya,” imbaunya.
Demi memperjuangkan anak-anaknya untk mendapat kepastian pembayaran tunggakan bea siswa, para orang tua ini merayakan Natal di Kantor Gubernur Papua. Ini merupakan kali kedua, mereka duduki kantor gubernur, setelah sebelumnya pada 15 Juni- 4 Juli 2023, mereka juga bermalam selama 21 hari dengan persoalan yang sama.
Kecaman tersebut berbuntut pada adanya aksi demonstrasi dari sekelompok masyarakat yang menolak Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menjabat sebagai PJ Bupati Jayawijaya, aksi tersebut dilakukan dengan cara menutup pintu masuk dan keluar dari gedung Wenehule Hubi Kantor otonom Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.
"Kondisi bangunan Kantor Distrik Kaureh sudah tidak layak untuk tempat pelayanan ke masyarakat, sehingga kami tidak bisa bekerja di kantor distrik. Jadi kami dalam bekerja melayani masyarakat menumpang di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang dekat Kantor Distrik Kaureh,"ungkapnya di Sentani, Jumat (15/12) kemarin.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, di saat yang bersamaan dengan perayaan HUT Kota Wamena dan juga syukuran akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya pihaknya bisa meresmikan kantor Bupati Jayawijaya yang baru.
"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar, anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen dalam konferensi pers Satreskrim Polres Jayapura di Obhe Rey May Polres Jayapura, Senin (11/12), kemarin, mengungkapkan, bahwa pelaku inisial AR alias Akri adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Jayapura yang masih terdaftar sejak tahun 2018.
