Pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Boven Digoel ini diduga sebagai bentuk kekecewaan dari peserta yang tidak lolos dalam pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan CPNS di daerah tersebut.
Dengan teknologi tinta berbasis pigmen, tinta ini mampu menghasilkan cetakan dengan ketajaman tinggi. Tetesan tinta sebesar 13,5 pl juga memastikan hasil cetak yang konsisten. Selain itu, tinta ini dirancang untuk mencetak dokumen penting seperti laporan atau surat resmi dengan kualitas yang dapat diandalkan. Dengan harga sekitar Rp 135 ribu, tinta ini menjadi solusi ekonomis untuk kebutuhan cetak dalam skala kecil. Anda dapat membelinya di Blibli untuk mendapatkan produk asli.
Testing tahap pertama ini berupa SKD yang telah diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi lewat Dinas BKPSDM Kabupaten Mappi. Kapolres Mappi AKBP YS Kadang saat dihubungi media ini lewat telpon membenarkan pengrusakan dan pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Mappi tersebut.
Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepada daerah Provinsi Papua
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.
Penanggung jawab, Pdt Clasina Karma mengatakan unjuk rasa yang dilakukan itu sekaligus meminta Sekda Papua untuk mencabut peletakan batu pertama di lokasi tersebut. “Tempat itu tidak layak dibangun Pondok Pesantren, sebab ini akan menganggu aktifitas warga setempat serta akan membuat kemacetan,” kata Clasina kepada Cenderawasih Pos.
Pembukaan palang ini setelah dilakukan mediasi antara Dinas Perhubungan, Pemilik Hak Ulayat oleh Polres Merauke. ‘’Mediasinya hari Rabu atau Kamis lalu kalau tidak salah. Dan mulai Senin kemarin, kami sudah mulai aktivitas kembali di kantor itu,’’ kata Walter Mahuze.
