Kedapatan Kepala Dinas Mabuk Dilingkungan Kantor Akan Diberhentikan

SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan Kantor Bupati Jayapura. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar, termasuk kepala dinas. Menurutnya, area perkantoran pemerintah bukanlah tempat untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, terlebih dijadikan lokasi berkumpul untuk mengonsumsi miras.

“Setelah jam kantor, lingkungan kantor harus ditutup. Tidak boleh lagi ada aktivitas minum-minum di sana. Ini kantor, bukan tempat minum,” tegasnya.

Bupati menyebut, praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan harus segera dihentikan demi menjaga wibawa pemerintah daerah. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga :  Dorong Keberadaan Perda Pelestarian Lingkungan

“Saya minta Satpol PP tegas. Kalau ditemukan ada pelanggaran, termasuk kepala dinas, akan diberikan sanksi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga lingkungan kerja sebagai tempat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kegiatan yang merusak citra pemerintah.

SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan Kantor Bupati Jayapura. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar, termasuk kepala dinas. Menurutnya, area perkantoran pemerintah bukanlah tempat untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, terlebih dijadikan lokasi berkumpul untuk mengonsumsi miras.

“Setelah jam kantor, lingkungan kantor harus ditutup. Tidak boleh lagi ada aktivitas minum-minum di sana. Ini kantor, bukan tempat minum,” tegasnya.

Bupati menyebut, praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan harus segera dihentikan demi menjaga wibawa pemerintah daerah. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga :  Kehadiran Polisi Harus Dirasakan Masyarakat

“Saya minta Satpol PP tegas. Kalau ditemukan ada pelanggaran, termasuk kepala dinas, akan diberikan sanksi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga lingkungan kerja sebagai tempat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kegiatan yang merusak citra pemerintah.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya