JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat Gubernur untuk sejumlah daerah. Salah satunya, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, di Sasana Bakti Praja Gedung C, Kemendagri, Jakarta Pusat Selasa (5/9).
Muhammad Ridwan Rumasukun ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua menggantikan Lukas Enembe. Ia dilantik berdasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang diteken Presiden Joko Widodo pada 4 September 2023.
Mendagri M Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan agar seluruh Penjabat Gubernur, memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh negara, lebih khusus Presiden lewat mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
“Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan dengan baik karena bapak-bapak mengisi kekosongan jabatan,” kata Mendagri dalam arahannya.
Lanjut Tito, paling utama jalannya pemerintahan dan kemudian sebagai Aparatur Sipil Negara. Tito meminta di tahun politik ini, mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis. “Tapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing,” tegas Tito.
Mendagri juga meminta semua pihak di daerah untuk mendukung penjabat gubernur yang telah dilantik. Sehingga bisa menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.
“Kepada semua pihak mari kita dukung Penjabat yang sudah dilantik agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, meskipun dinamika selalu ada,” kata Tito.
Adapun delapan penjabat gubernur lainnya yang ikut dilantik, yakni Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudi, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana serta Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Kemudian Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi.
Sekedar diketahui, M Ridwan Rumasukun memulai kariernya di Rumah Sakit Jiwa Abepura, Jayapura pada tahun 1990 sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kemudian pada tahun 1999, yang bersangkutan bekerja sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawasda Provinsi Irian Jaya.
Pada tahun 2013, Ridwan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2013. Setelah itu, dipercaya sebagai Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua mulai 2019 hingga 2021. Kemudian diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua sejak 14 Juli 2021 sampai 11 Januari 2023.
Kemudian Ridwan Rumasukun diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua pada 11 Januari 2023 hingga 4 September 2023. Hingga kemudian dilantik sebagai Pj Gubernur Papua menggantikan Lukas Enembe, pada Selasa (5/9) di Kemendagri.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan, sejauh ini belum ada arahan terkait dengan penyambutan Pj Gubernur Papua setiba di Papua.
“Penyambuatan sementara belum ada arahan, dan pada prinsipnya Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat di Papua,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, melalui pesan WhatsApnya, Selasa kemarin.
Sementara itu, terkait dengan agenda kunjungan Wakil Presiden ke Papua. Jeri mengaku sampai dengan saat ini belum mendapatkan jadwal lebih lanjut perihal kedatangan Wapres ke tanah Papua.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Papua selalu siap untuk mendukung rencana Wapres di Papua,” kata Jeri.
Jeri Agus Yudianto menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi dan menjadi satu kebanggaan. “Menjadi suatu kebanggaan Wakil Presiden memberikan waktu khusus untuk melihat secara langsung kinerja di Provinsi Papua, walaupun sering dilakukan pada kunjungan-kunjungan sebelumnya di Papua, namun ini agak spesial karena beliau langsung berkantor di Papua,” kata Jeri.
Sebagaimana direncanakan, bulan September 2023 ini Wapres mendatangi Papua. Namun tentunya masih menunggu jadwal pasti dari Kantor Sekretariat Wapres RI.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Papua akan menunggu jadwal pasti dan memberikan dukungan sesuai standar pelayanan yang ada, diharapkan dengan rencana Wapres berkantor di Papua lebih mempercepat akselerasi pembangunan yang ada,” ungkapnya.
Menurut Jeri, selain di Provinsi Papua. Wapres juga tentunya akan memperhatikan beberapa daerah lainnya di tanah Papua dalam rangkaiannya berkantor di Papua
“Bagi semua kompenen mari terus menjaga ketentraman dan kedamaian di Papua, sehingga proses pembangunan di Provinsi Papua berjalan dengan baik maksimal pun di daerah-daerah lainnya di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/wen)
