Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa ada banyak orang yang siap memasang badan untuk menjaga kediaman tempat dimana Lukas Enembe tinggal dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa 40 an orang siap memasang badan untuk menjaga kediaman dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
“Beberapa peralatan medis lainya akan kami lengkapi (4/10) seperti tabung oksigen, syiringe pump dan lainnya,” kata dokter pribadi Gubernur Papua dr Anthon Mote kepada wartawan, Senin (3/10).
Hal ini disampaikan salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos. Dosen Fisip yang kerap melakukan analisa dan pengamatan dalam aspek sosial politik ini melihat bahwa KPK bersikukuh menegakkan aturan karena telah bertindak sesuai perintah KUHAP.
Penjagaan ketat tersebut usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai Rp 1 M. penetapan terhadap orang nomor 1 di Papua itu sejak 5 September lalu.
AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.
Adapun kelompok massa yang berkumpul disekitar lokasi kediaman dikatakan perlahan – lahan mulai meninggalkan lokasi. Meski demikian pihaknya tidak pasif merespon isu – isu di tengah masyarakat. Yang dilakukan Polresta kata Mackbon lebih meningkatkan jadwal patroli keliling seraya membangun koordinasi dengan para pihak terutama tokoh masyarakat.
Dalam percakapan melalui via telfon antara Gubernur dengan penyidik KPK disaksikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya.
Kegiatan perkantoran maupun bisnis masih bergerak seperti biasa. Namun untuk menebalkan system pengamanan di daerah Polda Papua meminta dukungan personel dari Mabes Polri dan sebanyak 3 satuan setingkat kompi (SKK) Brimob kini telah tiba di Jayapura untuk selanjutnya akan menempati pos – pos yang ditentukan. Pihak kepolisian juga telah disiagakan untuk mengantisipasi jika ada perubahan situasi secara cepat.
Kuasa Hukum Gubernur Aloyisius Renwarin menyatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit KPK dalam bentuk apa pun. Tidak juga menghalang halangi pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap kliennya yang saat ini masih dalam kondisi sakit.
Menurut Jubir, proses hukum yang sedang dijalani Lukas Enembe sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantik dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Menkopolhukam.
Sementara itu, dalam rilis tim kuasa hukum dan Advokasi Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan jika kliennya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan penetapan tersangka gratifikasi Rp 1 M.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, alasan ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan semestinya disertai dokumen resmi dari tenaga medis. Dengan begitu, tim penyidik bisa melakukan analisis dan mempertimbangkan keinginan Lukas berobat ke Singapura.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, sekalipun dilakukan panggilan kedua dari KPK, namun pemeriksaan Gubernur Papua tetap dilakukan di Papua.
Hal Ini sempat menimbulkan kekecewaan dari para koordinator aksi. Massa juga telat tiba di Taman Imbi dimana pukul 12.25 WIT barulah rombongan pertama tiba. Satu jam kemudian barulah satu persatu kendaraan truk masuk membawa massa. Disini dilakukan orasi secara bergantian yang tak hanya dilakukan oleh orator tetapi juga perwakilan perempuan.
KPK baru sekali memanggil Enembe sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan pada Senin (12/9) pekan lalu di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Saat itu Enembe berhalangan hadir karena sakit. Di saat bersamaan, sekelompok masyarakat sempat menutup akses menuju Mako Brimob dan menentang upaya hukum yang dilakukan KPK.
Menurut Antnon, KPK dalam hal melakukan penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dijaga adalah tidak berada dalam posisi tebang pilih dan harus berdiri kepada penegakan hukum itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa PPATK telah menyerahkan 12 hasil analisis kepada KPK. Dalam analisis tersebut ada sejumlah ketidakwajaran dan penyimpangan atas pengelolaan uang dengan nilai yang fantastis. Jumlahnya ratusan miliar, ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan kepada KPK, ungkap dia kepada awak media di Jakarta kemarin (19/9).
Terkait dengan penyampaian Mahfud MD tersebut, Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut pernyataan Menteri Koordinator Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sangat menyesatkan.
"Seluruh pemuda dan mahasiswa/i kami telah sepakat untuk mengawal aksi damai, yang direncanakan hari selasa, di seluruh mahasiswa dan pemuda yang ada di setiap asrama di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura siap turun mengawal aksi damai," katanya.
Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya menolak bentuk kriminalisasi oleh KPK terhadap terhadap gubernur Papua. Massa akan menyuarakan menolak penetapan tersangka oleh KPK lantaran menganggap ada bentuk ketidakadilan hukum.
“Saya memberikan dana awal untuk panitia sebesar Rp 100 juta, saya harap panitia bekerja sama dan mengelola dana dengan baik. Supaya pembangunan gereja dari awal sampai selesai bisa diresmikan tepat waktu,” kata Tomi Mano kepada Cenderawasih Pos.
Ada sejumlah poin yang dikeluarkan oleh pihak polresta, pertama, menolak aksi keramaian yang akan dilaksanakan oleh kelompok Koalisi Rakyat Papua (KRP) secara long march, kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan personel gabungan TNI Polri dan stekholder lainnya dan menjalankan pengamanan secara humanis, ketiga, Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap ajakan yang sifatnya profokatif mengingat selama ini kebanyakan meninggalkan kerugian dan tidak dipertanggungjawabkan oleh para koordinator.
"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,"kata pdt. Alberth Yoku.
Untuk lokasinya sendiri akan dipusatkan di Taman Imbi Jayapura. Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya agar tak ada bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua.
Menyikapi hal tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si,. mengimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa menimbulkan bentrok ataupun juga mengganggu ketertiban umum.
Cara untuk merobohkan benteng yang kuat Gubernur Papua dan juga Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe tidak ada jalan lain, maka KPK dipakai oleh partai politik tertentu untuk kriminalisasi Lukas Enembe Gubernur Papua.
“Kami sudah sampaikan kepada kelompok-kelompok massa ini agar jangan sampai mengganggu lingkungan dan justru membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Kami juga meningkatkan patroli dan mencegah terjadinya hal – hal yang tak diinginkan,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon melalui ponselnya, Kamis (15/9) kemarin.
Saat di temui di Abepura, Ketua KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, mengatakan Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur Papua semata dalam pandangan masyarakat Papua, Lukas Enembe adalah kepala suku Besar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, Agama dan Ras yang ada di wilayah provinsi Papua.
Dr Anton Mote sendiri menjadi dokter pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe sejak 10 tahun lalu. Ia menyebut jika Gubernur Papua mengalami beberapa jenis penyakit, salah satu adalah stroke, diabetes, tensi, jantung dan komplikasi ke ginjal.
Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus menyebut, Gubernur Papua paham betul bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah proses kriminalisasi hukum dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan untuk menghadapkan dengan kasus yang sekarang.
Karena untuk tarif angkutan umum saat ini sopir angkutan umum masih berpatokan tarif lama sesuai dalam pembelian BBM jenis bensin atau premium sedangkan BBM premium sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada BBM pertalite dan harganya beda dengan bensin sehingga ini sangat merugikan sopir karena pemasukan berkurang akibat konsumsi BBM sudah naik harganya.
Pihaknya memastikan untuk proses deklarasi ini nantinya akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPW NasDem Papua dan ketua-ketua maupun pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.
Terkait dengan tarif angkot tersebut, Kadis Perhubungan Provinsi Papua D Wondanak T mengaku pihaknya sudah menindaklanjutinya sejak Februari lalu, dan Maret 2022 suratnya sudah masuk di Gubernur.
Dikatakannya, sepanjang tahun 2022 kurang lebih ada 50 kasus hoax yang menimpa Gubernur Papua. Salah satunya adalah berita hoax soal kematian Gubernur, hingga hoax tentang gerakan referendum.
Terkait dengan imbauan hoaks tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, SH., MH., mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebar informasi. Rifai justru mempersilakan warga untuk mengunjungi akun-akun resmi milik Pemrov Papua untuk mendapatkan info yang benar dan aktual.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
"Orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua, ini saja yang saya lakukan untuk membela dan menjaga (Papua)," kata Gubernur Enembe di Rektorat Uncen, Waena, Selasa (15/6).
“Pemerintahan saya jaga betul, supaya orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua,”Tegas Gubernur saat berkunjung ke Uncen dalam agenda ramah tamah dengan Rektor dan Pimpinan Universitas Cenderawasih, Senin (13/6).
Pengusulan gelar ini didasari deretan prestasi dan keputusan yang dinilai unik yang berhasil ditorehkan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya hingga Gubernur Papua dua Periode sampai saat ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., menyampaikan, masa depan Papua ada di tangan orang Papua. Untuk itu, apa yang mahasiswa bicarakan untuk Papua, apa yang mereka katakan adalah benar dan tidak tipu.
Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan, bangunan tersebut memiliki 9 lantai dan 1 basement. Bentuk bangunan direncanakan rendah karbon dan sesuai dengan kearifan lokal.
Menurutnya, kelompok pembuat dan penyebar hoax menggunakan teknik imposter content (konten tiruan) dan fabricated content (konten palsu) dalam memproduksi konten hoax tersebut.
Pemprov Papua kabarnya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjabat bupati dan wali kota yang akan mengisi kekosongan kepala daerah di empat kabupaten satu kota di Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Juliand saat mengunjungi kantor Gubernur Papua guna meninjau implementasi program-program yang selama ini berjalan di Papua.
Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas mengakui bahwa sosok Paulus Waterpauw merupakan pilihan yang tepat untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
“Beliau (Gubernur-red) tetap mengkonsumsi obat yang sudah ada, kemudian melakukan olahraga di pagi hari dan sore hari,” ucap M Rifai kepada wartawan, Kamis (21/4).
Melalui Jubir, Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa telah berlangsung operasi hoaks yang masif dan sistematis yang menyasar dirinya serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami terus lakukan evaluasi, hingga saat ini proses pembangunan masih sesuai dengan jadwal yang ada. Kita berharap ini segera bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga konsentrasi pelayanan juga bisa lebih baik,” kata Musaad.
Gubernur Lukas akan memimpin seorang diri hingga tahun 2024. Ini bisa menjadi catatan publik bahwa elit politik di Papua seperti tidak becus untuk mengurus bagaimana agar Papua bisa menghadirkan wagub baru.
Penyerahan penghargaan kepada Gubernur Papua itu diterima Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Ia menyatakan penghargaan tersebut segera ia teruskan kepada Gubernur, ternyata kerja kita dilihat oleh orang lain.
Postingan ini discreenshot kemudian dibagikan ke sana kemari sehingga tak sedikit yang bertanya apakah betul kekosongan kursi wagub ini sudah diisi. Tak sedikit pula yang terpancing dengan memprotes postingan tersebut karena merasa semua belum final.
Gubernur Papua, melalui Juru Bicara Gub Papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, terdapat 5 Daerah berakhir Tanggal 22 Mei 2022 yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mappi.
Asisten Bidang Pemerintah Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan sampai dengan saat ini, pihaknya belum mendapat petunjuk dari Gubernur Papua, terkait dengan penunjukan karateker yang dimaksudkan.
Adanya informasi yang disampaikan oleh pengurus maupun kader Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dukungan terhadap Usman Genongga Wanimbo untuk maju dalam bursa Pilgub tahun 2024 mendatang mendapat klarifikasi dari Ketua DPW Papua, Sinut Busup.
“ Selaku kader dari kabupaten, mewakili 29 DPD PAN dari kabupaten kota di Provinsi Papua, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya saudara terkasih , Sinut Busup SE, M,.Si sebagai ketua formatur yang nanti akan dalam waktu dekat akan menyusun struktur kepengurusan DPW PAN Provinsi Papua,” ujarnya dalam jumpa pers usai Muswillub, kemarin.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus menyebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja membentuk tim dalam rangka melakukan advokasi hukum. Tim tersebut bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, terkait Gubernur Papua, Gubernur berpesan agar hasil-hasil baik pembangunan selama ini dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal ini bukan sebatas tameng untuk melindungi Gubernur.
Gubernur Papua melalui Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa kondisi Papua saat ini sedang coba dirusak harmoninya oleh sekelompok orang yang memiliki motif politik tertentu.
BPKP berperan sebagai auditor dan mengawasi serta mengawasi pemda dalam menyelenggarakan SPIP yang andal. Semoga agenda pembangunan yang tertua dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD dapat tercapai,” kata Enembe.
Kepergian Kepala Badan Intelejen Nasional (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon pada 14 Februari kemarin membuat kaget publik di Papua. Bagaimana tidak, sebelum dinyatakan meninggal, mantan Dandim Jayapura ini masih sempat makan di Rumah Makan Horeg Sentani kemudian dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH meneyrahkan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (14/2) kemarin.
Dia mengatakan, proses penentuan kandidat Wakil Gubernur Papua saat ini berada ditangan dewan pimpinan pusat 9 partai politik pengusung Paket Lukmen Jilid II. Itu merupakan hasil keputusan tim koalisi untuk disampaikan ke masing-masing DPP partai pengusung Lukmen Jilid II.
Gubernur Provinsi Papua, sangat merespon baik perkembangan olahraga di Papua. Selain membangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Papua, suksesnya PON dan Peparnas menjadi bukti konsennya Gubernur Papua terhadap dunia olahraga di Papua.
"Meski kantor kita sedang direnovasi namun koordinasi setiap dinas masih tetap berjalan lancar, aktivitas para ASN juga tetap berjalan dengan baik," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (15/1) kemarin.
"Komdisi fisik Gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang. Gubernur menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih dalam koridor hipotesis sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh kelompok tersebut," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/1) kemarin.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe berharap masyarakat sigapi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menjelaskan penyebab banjir di Jayapura disebabkan ada empat hal yang mengakibatkan banjir yaitu aktivitas konfektif, awan hujan, belokan angin dan kelembapan udara.
"Kondisi fisik Gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang. Gubernur menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih dalam koridor hipotesis sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh kelompok tersebut," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/1) kemarin.
“Kami ingin menyatakan bahwa di era demokrasi ini, kepala suku atau siapa saja boleh berbicara dan sah – sah saja namun di tahun yang baru dengan Natal tema nasional persaudaraan cinta kasih sehingga dan kami kaitkan dengan apa yang disampaikan oknum kepala suku ini justru membuat ketidaknyamanan,” kata Beny Kogoya didampingi beberapa rekannya saat memberikan keterangan pers di Entrop, Kamis (6/1).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, setiap pengusaha di Papua harus menjadi pengusaha yang berkomitmen dalam membangun Papua, dengan membuka lapangan pekerjaan.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan agar kepala daerah di Papua melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran berkala secara bulanan atau triwulan.
