Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe membuat Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, SIK memperingatkan (warning) setiap Polres yang ada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan seperti Polres Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya guna mengantisipasi hal hal yang tak diinginkan.
Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri meminta masyarakat di Papua terlebih kepada pendukung gubernur, Lukas Enembe untuk bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dokter pribadi Gubernur Papua sebut kondisi Lukas Enembe dalam keadaan sakit ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemputnya, di salah satu rumah makan di Abepura, Selasa (11/1) lalu.
Terkait dengan kejadian tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem menilai, TNI-Polri tidak peka dan tidak berpikir dampak yang akan terjadi setelah Lukas Enembe ditangkap.
Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa sesaat setelah Gubernur Lukas Enembe dibawa dari Mako Brimob menuju Bandara Sentani terjadi aksi protes yang dilakukan massa pendukung Lukas Enembe.
Roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan seperti biasa usai kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pelayanan kepada publik pun masih berjalan normal.
Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya berstatus tahanan KPK, kemarin (11/1). Namun, untuk sementara penahanan tersebut dibantarkan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto seiring kondisi kesehatannya yang diklaim tidak memungkinkan menjalani penahanan di rumah tahanan negara (rutan) KPK.
Pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh KPK, pada Selasa (10/1) kemarin. Banyak beredar dimedia sosial, yang menuding bahwasannya penangkapan LE, buntut dari kunjungan Lembaga Pengembangan Generasi Papua(Lempeng Papua) ke KPK, pada Bulan Juli Tahun 2022 lalu.
Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) membenarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta, pada Selasa siang (10/1) sekira pukul 14.00 WIT.
Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe memasuki babak baru. Kemarin (10/1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa dengan menangkap Lukas di Jayapura. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Penangkapan Gubernur tersebut membuat situasi di Kota Jayapura khususnya di wilayah Abepura sempat memanas. Pasalnya, sekelompok orang melakukan pelemparan kepada anggota bahkan melempar Markas Mako Brimob lantaran tidak terima dengan penangkapan tersebut.
Hingga saat ini, Gubernur Papua Lukas Enembe masih dalam status pengobatan dan Pemulihan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) diminta agar segera memberikan jaminan berobat di Singapura sebagai Rumah Sakit Rujukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dapat mengizinkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe berobat di Singapura dengan catatan terlebih dahulu berstatus tahanan KPK.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor MRP, Kantor KPU Provinsi Papua, tiga Kantor Samsat meliputi Kantor Samsat Keerom, Kantor Samsat Paniai dan Kantor Samsat Supiori, dan peresmian ruang perawatan jantung RSUD Dok 2 Jayapura dihadiri oleh seribuan masyarakat Papua.
Jarang terlihat, Gubernur Papua Lukas Enembe Jumat (30/12) kemarin hadiri peringatan hari jadi Provinsi Papua, peresmian beberapa pembangunan infrastruktur pameran pembangunan dan perayaan natal bersama pemerintah daerah TNI-Polri dan masyarakat di Provinsi Papua yang dipusatkan di Kantor Gubernur Papua.
Pemerintah Provinsi Papua berharap pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 di 2022 dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan pemerintahan khususnya bagi tiga provinsi yang baru dimekarkan, dengan mengutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Peresmian gedung Kantor Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan beberapa bangunan lainnya yang semula direncanakan pada (27/12) bertepatan dengan hari jadi Provinsi Papua terpaksa diundur ke tanggal (30/12).
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pameran pembangunan ini menyajikan kinerja Pemprov Papua melalui OPD terkait yang dibagi dalam beberapa segmen.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyebut, peresmian Gedung Kantor Gubernur dan MRP sesuai dengan rencana awal, yakni 27 Desember tahun 2022 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Papua.
Menurut masyarakat adat, jadi Gubenur Papua bagi Mathius Awoitauw merupakan suatu peluang yang besar, karena konsep dan pemikirannya telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Berdasarkan surat dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, tertanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Patrick Ang, Ahli Jantung dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, menjelaskan bahwa perlu ada tindakan evakuasi terhadap Lukas Enembe ke rumah sakit Singapura,” ucap Roy sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11).
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
THAGP memastikan hadir untuk sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023, terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Pengiriman surat klarifikasi tersebut dilakukan Kamis (17/11) bertepatan dengan jadwal pemeriksaan dua anggota THAGP. Anggota THAGP Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Kamis pagi.
“Sehingga ketentuan Pasal 36 ini tidak berlaku, apa lagi kemudian di dalam KUHP ada Pasal 50 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ketika menjalankan tugas jabatannya,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/11).
Kedatangan Firli dan tim penyidik KPK ke Papua berdasarkan hasil kajian dan diskusi mendalam di internal KPK, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), seluruh struktural penindakan, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan kapasitas Firli datang ke rumah pribadi Enembe di Jayapura kemarin (3/11) patut dipertanyakan. Apakah sebagai ketua KPK atau sebagai pribadi. Jika sebagai pimpinan KPK tentu hal tersebut merupakan preseden buruk. ”Karena secara tidak langsung dia (Firli, Red) telah mengistimewakan tersangka,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Jadi bukan check up, mustinya, perawatan ini rutin dilakukan tiap hari, diobservasi oleh masing masing bidang, jantung, syaraf, ginjal tiap hari. Kalau pemeriksaan, dengan dokternya, yang datang seperti ini, sangat tidak efektif, harusnya langsung difasilitas kesehatan.
"Pak Lukas tersenyum menyambut kehadiran KPK, bahkan berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK Firli. Pak Lukas juga sampaikan kondisi kesehatannya di ketua KPK bahwa suaranya hilang. Sehingga penyelidikan KPK dihentikan karena kondisi Pak Gub yang sakit," terangnya.
Nanti IDI yang memeriksa lebih lanjut, kami sendirikan karena kami ingin menjaga independensi dari IDI itu sendiri. Kami tak mau kegiatan IDI terganggu karena kami,” beber Ketua KPK.
Dalam kunjungan pertama ini, Ketua KPK, Firli Bahuri tak sendiri melainkan ditemani Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, Pangdam XVII Cenderawasih, Marjend TNI Muhammad Mustafa Saleh dan Kabinda, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto.
Terkait ini DPR Papua yang terdiri dari Ketua DPRP, para wakil ketua, Sekwan dan beberapa anggota lainnya ke Jakarta menemui dua menteri. “Kemarin kami sudah menemui dua menteri, pertama pada Rabu (26/10) dengan Menteri Keuangan setelah itu menemui Mendagri pada Jumat (28/10),” ujar Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw di ruang kerjanya, Senin malam (31/10).
Tim KPK tersebut tiba dengan menggunakan pesawat Garuda dan tiba pada Rabu pagi di Bandara Udara Sentani. Kuasa Hukum Gubernur, Dr. S. Roy Rening menyampaikan, selama KPK belum memberikan keterangan pers rilis yang terbuka, pihaknya tidak mau menanggapi.
Gubernur Lukas Enembe juga menaruh hormat kepada Ketua KPK yang memberikan pernyataan bahwa pemulihan kesehatan diutamakan serta menimbang bakti Lukas Enembe kepada negara selama ini saat menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua.
Kuasa Hukum Gubernur, Dr. S. Roy Rening menyampaikan, setiba di Bandara Udara Sentani. Dokter asal Singapura langsung menuju kediaman gubernur di Koya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Kami akan rapat dengan pihak keluarga untuk menentukan apakah mengizinkan KPK atau dokter bisa datang ke kediaman atau tidak, nanti kita akan bicarakan hal itu,” kata Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (24/10) kemarin.
"Dalam penyidikan perkara ini, KPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi lebih dari 50 orang yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa satu tugas yang dilakukan terkait penanganan kasus tersebut adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk para pihak.
Kedatangan tim yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut untuk memenuhi undangan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membahas kondisi kesehatan terkini Gubernur Papua.
Di lain sisi, KPK sendiri memastikan akan memproses Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukum positif atau hukum nasional terkait dugaan kasus gratifikasi Rp 1 M.
Dokter pribadi Gubernur Papua, Anton Mote menyebut, hingga kini masih berupaya agar Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjalani pemeriksaan MRI atau pencitraan resonansi magnetik.
"Lukas Enembe Gubernur Papua adalah pelindung rakyat, pemimpin besar, dan suara hati nurani Penduduk Orang Asli Papua (POAP) dan LE Gub Papua selalu ada di hati rakyat kecil, Lukas Enembe Gubernur Papua adalah wajah Tuhan dan suara Tuhan yang nyata di Tanah Papua," Katanya.
Dokter Pribadi Gubernur Papua, dr Anton Mote menyampaikan, Tim Dokter Singapura telah tiba Selasa pagi di Jayapura dan Gubernur akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya Dr. S. Roy Rening menyatakan Tim Hukum sudah bertanya langsung kepada Yulce Wenda terkait dengan dugaan pemberian gratifikasi tersebut, dan saksi mengatakan, tidak mengetahui sama sekali perihal gratifikasi tersebut.
Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan proses organisatoris DAP yang usai menggelar pleno ke-11. Selain itu keputusan tersebut merupakan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan dokter pribadi Lukas Enembe, dr Anton Mote. Kata Mote tiga dokter ini berasal dari RS Elisabeth Singapura dan ketiganya memiliki spesialisasi yang berbeda. Ada spesialis jantung, sub spesialis ginjal dan dokter internis.
Terkait ini Anton Mote menyatakan bahwa info tersebut adalah hoax atau kabar tak benar. Pasalnya ia baru saja bersama Gubernur dan semua masih dalam penanganan seperti biasa.
Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona mengatakan, kehadiran Kabinda di kediaman Lukas Enembe untuk menyampaikan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Lukas Enembe bisa mengikuti pemeriksaan di Jakarta.
Ketua Tim Hukum Nasional Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyampaikan, keputusan menolak untuk diperiksa merupakan hak berdasarkan Undang-undang KUHP pasal 168 dan pasal 35 Undang-undang Tipikor.
Gembala Yoman mengatakan penguasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat keamanan TNI dan Kepolisian, dalam mengelola negara tidak harus menggunakan pendekatan kekerasan.
Adapun tokoh-tokoh gereja diantaranya Ketua Sinode, pengurus sinode dan perwakilan Keuskupan Jayapura yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP). Mereka datang berkunjung ke kediaman gubernur untuk melihat kondisi Gubernur Enembe dan memberikan dukungan moral kepada Enembe yang sedang menghadapi tuduhan dugaan gratifikasi hingga korupsi.
Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa ada banyak orang yang siap memasang badan untuk menjaga kediaman tempat dimana Lukas Enembe tinggal dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa 40 an orang siap memasang badan untuk menjaga kediaman dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
“Beberapa peralatan medis lainya akan kami lengkapi (4/10) seperti tabung oksigen, syiringe pump dan lainnya,” kata dokter pribadi Gubernur Papua dr Anthon Mote kepada wartawan, Senin (3/10).
Hal ini disampaikan salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos. Dosen Fisip yang kerap melakukan analisa dan pengamatan dalam aspek sosial politik ini melihat bahwa KPK bersikukuh menegakkan aturan karena telah bertindak sesuai perintah KUHAP.
Penjagaan ketat tersebut usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai Rp 1 M. penetapan terhadap orang nomor 1 di Papua itu sejak 5 September lalu.
AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.
Adapun kelompok massa yang berkumpul disekitar lokasi kediaman dikatakan perlahan – lahan mulai meninggalkan lokasi. Meski demikian pihaknya tidak pasif merespon isu – isu di tengah masyarakat. Yang dilakukan Polresta kata Mackbon lebih meningkatkan jadwal patroli keliling seraya membangun koordinasi dengan para pihak terutama tokoh masyarakat.
Dalam percakapan melalui via telfon antara Gubernur dengan penyidik KPK disaksikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya.
Kegiatan perkantoran maupun bisnis masih bergerak seperti biasa. Namun untuk menebalkan system pengamanan di daerah Polda Papua meminta dukungan personel dari Mabes Polri dan sebanyak 3 satuan setingkat kompi (SKK) Brimob kini telah tiba di Jayapura untuk selanjutnya akan menempati pos – pos yang ditentukan. Pihak kepolisian juga telah disiagakan untuk mengantisipasi jika ada perubahan situasi secara cepat.
Kuasa Hukum Gubernur Aloyisius Renwarin menyatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit KPK dalam bentuk apa pun. Tidak juga menghalang halangi pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap kliennya yang saat ini masih dalam kondisi sakit.
Menurut Jubir, proses hukum yang sedang dijalani Lukas Enembe sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantik dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Menkopolhukam.
Sementara itu, dalam rilis tim kuasa hukum dan Advokasi Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan jika kliennya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan penetapan tersangka gratifikasi Rp 1 M.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, alasan ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan semestinya disertai dokumen resmi dari tenaga medis. Dengan begitu, tim penyidik bisa melakukan analisis dan mempertimbangkan keinginan Lukas berobat ke Singapura.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, sekalipun dilakukan panggilan kedua dari KPK, namun pemeriksaan Gubernur Papua tetap dilakukan di Papua.
Hal Ini sempat menimbulkan kekecewaan dari para koordinator aksi. Massa juga telat tiba di Taman Imbi dimana pukul 12.25 WIT barulah rombongan pertama tiba. Satu jam kemudian barulah satu persatu kendaraan truk masuk membawa massa. Disini dilakukan orasi secara bergantian yang tak hanya dilakukan oleh orator tetapi juga perwakilan perempuan.
KPK baru sekali memanggil Enembe sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan pada Senin (12/9) pekan lalu di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Saat itu Enembe berhalangan hadir karena sakit. Di saat bersamaan, sekelompok masyarakat sempat menutup akses menuju Mako Brimob dan menentang upaya hukum yang dilakukan KPK.
Menurut Antnon, KPK dalam hal melakukan penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dijaga adalah tidak berada dalam posisi tebang pilih dan harus berdiri kepada penegakan hukum itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa PPATK telah menyerahkan 12 hasil analisis kepada KPK. Dalam analisis tersebut ada sejumlah ketidakwajaran dan penyimpangan atas pengelolaan uang dengan nilai yang fantastis. Jumlahnya ratusan miliar, ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan kepada KPK, ungkap dia kepada awak media di Jakarta kemarin (19/9).
Terkait dengan penyampaian Mahfud MD tersebut, Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut pernyataan Menteri Koordinator Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sangat menyesatkan.
"Seluruh pemuda dan mahasiswa/i kami telah sepakat untuk mengawal aksi damai, yang direncanakan hari selasa, di seluruh mahasiswa dan pemuda yang ada di setiap asrama di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura siap turun mengawal aksi damai," katanya.
Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya menolak bentuk kriminalisasi oleh KPK terhadap terhadap gubernur Papua. Massa akan menyuarakan menolak penetapan tersangka oleh KPK lantaran menganggap ada bentuk ketidakadilan hukum.
“Saya memberikan dana awal untuk panitia sebesar Rp 100 juta, saya harap panitia bekerja sama dan mengelola dana dengan baik. Supaya pembangunan gereja dari awal sampai selesai bisa diresmikan tepat waktu,” kata Tomi Mano kepada Cenderawasih Pos.
Ada sejumlah poin yang dikeluarkan oleh pihak polresta, pertama, menolak aksi keramaian yang akan dilaksanakan oleh kelompok Koalisi Rakyat Papua (KRP) secara long march, kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan personel gabungan TNI Polri dan stekholder lainnya dan menjalankan pengamanan secara humanis, ketiga, Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap ajakan yang sifatnya profokatif mengingat selama ini kebanyakan meninggalkan kerugian dan tidak dipertanggungjawabkan oleh para koordinator.
"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,"kata pdt. Alberth Yoku.
Untuk lokasinya sendiri akan dipusatkan di Taman Imbi Jayapura. Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya agar tak ada bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua.
Menyikapi hal tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si,. mengimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa menimbulkan bentrok ataupun juga mengganggu ketertiban umum.
Cara untuk merobohkan benteng yang kuat Gubernur Papua dan juga Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe tidak ada jalan lain, maka KPK dipakai oleh partai politik tertentu untuk kriminalisasi Lukas Enembe Gubernur Papua.
“Kami sudah sampaikan kepada kelompok-kelompok massa ini agar jangan sampai mengganggu lingkungan dan justru membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Kami juga meningkatkan patroli dan mencegah terjadinya hal – hal yang tak diinginkan,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon melalui ponselnya, Kamis (15/9) kemarin.
Saat di temui di Abepura, Ketua KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, mengatakan Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur Papua semata dalam pandangan masyarakat Papua, Lukas Enembe adalah kepala suku Besar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, Agama dan Ras yang ada di wilayah provinsi Papua.
Dr Anton Mote sendiri menjadi dokter pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe sejak 10 tahun lalu. Ia menyebut jika Gubernur Papua mengalami beberapa jenis penyakit, salah satu adalah stroke, diabetes, tensi, jantung dan komplikasi ke ginjal.
Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus menyebut, Gubernur Papua paham betul bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah proses kriminalisasi hukum dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan untuk menghadapkan dengan kasus yang sekarang.
Karena untuk tarif angkutan umum saat ini sopir angkutan umum masih berpatokan tarif lama sesuai dalam pembelian BBM jenis bensin atau premium sedangkan BBM premium sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada BBM pertalite dan harganya beda dengan bensin sehingga ini sangat merugikan sopir karena pemasukan berkurang akibat konsumsi BBM sudah naik harganya.
Pihaknya memastikan untuk proses deklarasi ini nantinya akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPW NasDem Papua dan ketua-ketua maupun pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.
Terkait dengan tarif angkot tersebut, Kadis Perhubungan Provinsi Papua D Wondanak T mengaku pihaknya sudah menindaklanjutinya sejak Februari lalu, dan Maret 2022 suratnya sudah masuk di Gubernur.
Dikatakannya, sepanjang tahun 2022 kurang lebih ada 50 kasus hoax yang menimpa Gubernur Papua. Salah satunya adalah berita hoax soal kematian Gubernur, hingga hoax tentang gerakan referendum.
Terkait dengan imbauan hoaks tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, SH., MH., mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebar informasi. Rifai justru mempersilakan warga untuk mengunjungi akun-akun resmi milik Pemrov Papua untuk mendapatkan info yang benar dan aktual.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
"Orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua, ini saja yang saya lakukan untuk membela dan menjaga (Papua)," kata Gubernur Enembe di Rektorat Uncen, Waena, Selasa (15/6).
“Pemerintahan saya jaga betul, supaya orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua,”Tegas Gubernur saat berkunjung ke Uncen dalam agenda ramah tamah dengan Rektor dan Pimpinan Universitas Cenderawasih, Senin (13/6).
Pengusulan gelar ini didasari deretan prestasi dan keputusan yang dinilai unik yang berhasil ditorehkan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya hingga Gubernur Papua dua Periode sampai saat ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., menyampaikan, masa depan Papua ada di tangan orang Papua. Untuk itu, apa yang mahasiswa bicarakan untuk Papua, apa yang mereka katakan adalah benar dan tidak tipu.
Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan, bangunan tersebut memiliki 9 lantai dan 1 basement. Bentuk bangunan direncanakan rendah karbon dan sesuai dengan kearifan lokal.
Menurutnya, kelompok pembuat dan penyebar hoax menggunakan teknik imposter content (konten tiruan) dan fabricated content (konten palsu) dalam memproduksi konten hoax tersebut.
Pemprov Papua kabarnya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjabat bupati dan wali kota yang akan mengisi kekosongan kepala daerah di empat kabupaten satu kota di Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Juliand saat mengunjungi kantor Gubernur Papua guna meninjau implementasi program-program yang selama ini berjalan di Papua.
Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas mengakui bahwa sosok Paulus Waterpauw merupakan pilihan yang tepat untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
