JAYAPURA – Wakil Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda meyakini bahwa aksi demo yang dilakukan masyarakat dalam wujud membela Gubernur Lukas Enembe dari status tersangka kasus gratifikasi akan kembali dilakukan.
Ini setelah mendengar berbagai aspirasi dan pernyataan dari pendemo yang menunjukkan bahwa ada aspirasi yang harus didengar oleh presiden.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Perlu pertimbangan yang matang apalagi masyarakat masih merekam baik soal dua kali upaya dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK namun ternyata gagal. “Saya yakin masyarakat akan kembali turun ke jalan menyuarakan apa yang menurut mereka benar,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Selasa (20/9).
DPR Papua kata Yunus sejatinya siap menerima semua hasil maupun aspirasi namun ia tak ingin karena sebuah upaya penegakan hukum justru berdampak pada instabilitas daerah dan dari aksi demo sebelumnya Yunus melihat sepatutnya menjadi catatan dar aparat penegak hukum.
“Yang saya tahu sejak gubernur masih bupati hingga jadi gubernur ia tak ngotot untuk memperkaya diri. Ia hidup justru ingin menjadi berkat bagi orang lain bahkan dengan kondisi sakit ia masih berfikir bagaimana rakyatnya,” bebernya.
Lalu disaat pemerintah pusat mendorong pemekaran 3 provinsi, hampir sebagian besar masyarakat di Papua menolak pemekaran namun dengan sikap negarawan dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat iapun menyetujui meski harus mendapat pertentangan dari masyarakat.
Gubernur berdiri menahan semua ketidaksukaan masyarakat dan berusaha untuk meredam. “Saya pikir itu keputusan yang sudah beliau (gubernur) ambil dan meski banyak penolakan dan pertentangan tapi gubernur tetap mengamankan kebijakan negara sehingga kami pikir sikap beliau jelas untuk negara ini,” tutup Yunus. (ade/wen)
JAYAPURA – Wakil Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda meyakini bahwa aksi demo yang dilakukan masyarakat dalam wujud membela Gubernur Lukas Enembe dari status tersangka kasus gratifikasi akan kembali dilakukan.
Ini setelah mendengar berbagai aspirasi dan pernyataan dari pendemo yang menunjukkan bahwa ada aspirasi yang harus didengar oleh presiden.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Perlu pertimbangan yang matang apalagi masyarakat masih merekam baik soal dua kali upaya dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK namun ternyata gagal. “Saya yakin masyarakat akan kembali turun ke jalan menyuarakan apa yang menurut mereka benar,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Selasa (20/9).
DPR Papua kata Yunus sejatinya siap menerima semua hasil maupun aspirasi namun ia tak ingin karena sebuah upaya penegakan hukum justru berdampak pada instabilitas daerah dan dari aksi demo sebelumnya Yunus melihat sepatutnya menjadi catatan dar aparat penegak hukum.
“Yang saya tahu sejak gubernur masih bupati hingga jadi gubernur ia tak ngotot untuk memperkaya diri. Ia hidup justru ingin menjadi berkat bagi orang lain bahkan dengan kondisi sakit ia masih berfikir bagaimana rakyatnya,” bebernya.
Lalu disaat pemerintah pusat mendorong pemekaran 3 provinsi, hampir sebagian besar masyarakat di Papua menolak pemekaran namun dengan sikap negarawan dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat iapun menyetujui meski harus mendapat pertentangan dari masyarakat.
Gubernur berdiri menahan semua ketidaksukaan masyarakat dan berusaha untuk meredam. “Saya pikir itu keputusan yang sudah beliau (gubernur) ambil dan meski banyak penolakan dan pertentangan tapi gubernur tetap mengamankan kebijakan negara sehingga kami pikir sikap beliau jelas untuk negara ini,” tutup Yunus. (ade/wen)
