Beredar Hoaks Imbauan Gubernur kepada TPNPB-OPM
JAYAPURA- Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., kembali diserang hoaks. Dimana Selasa (21/6) kemarin, di media sosial beredar surat imbauan mengatasnamakan Gubernur Papua yang ditujukan kepada Ketua MRP, Goliath Tabuni, Pangkodap TPNPB-OPM, KNPB, ULMWP, NRFPB, PRP yang ada di Provinsi Papua.
Dalam surat imbauan tersebut tertuliskan “Bersama surat ini saya memberi imbauan terutama kepada seluruh Pangkodap TPNPB dan seluruh TPM-OPM yang berada di lingkungan Provinsi Papua agar segera menurunkan senjata dan segera bergabung dengan NKRI. Karena kita sudah menerima Otsus, dan pemekaran Provinsi Papua atau DOB untuk membangun masa depan Papua yang lebih layak dari saat ini. Serta mewujudkan seluruh harapan masyarakat Papua dengan kesejahteraan yang setara maupun merata di seluruh wilayah Papua.
PAPUAGUBERNU
Dikatakan Rifai, sepanjang tahun 2022 kurang lebih ada 50 kasus hoaks yang menimpa Gubernur Papua. Salah satunya adalah berita hoaks soal kematian gubernur, hingga hoaks tentang gerakan referendum.
Terkait dengan surat imbauan yang berada kemarin, Jubir Rifai Darus memastikan surat tersebut hoaks. “Surat yang beredar ini sudah dipastikan hoaks. Kondisi seperti ini sudah sangat meresahkan dan sepatutnya pihak Kepolisian dapat bergerak cepat terutama atas laporan laporan sebelumnya,” pinta Rifai Darus.
Kepada Cenderawasih Pos, Jubir Rifai Darus menyampaikan, penyebar hoaks sudah dipastikan orang profesional yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa dari semua aspek kebutuhan menyebar berita bohong agar viral dan massif.
“Jika LE (Gubernur-red) difitnah dan diteror terus menerus, maka akan lahirkan kekuatan simpati yang luar biasa. Bukan hanya di Papua tapi dari sahabat- sahabat seluruh Indonesia bahkan luar negeri,” ucapnya.
Disinggung soal keberadaan Gubernur Enembe saat ini, Jubir Rifai Darus menyampaikan, Gubernur Papua saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Singapura setelah Mendagri memberikan izin.
“Gubernur Papua saat ini sedang chek up kesehatan rutin di Singapura setelah Mendagri memberikan izin,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengklaim trend ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial di Papua mengalami peningkatan. Salah satu pemicunya yakni pengaruh kontestasi Pemilu 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto menyampaikan, kontestasi politik sangat memengaruhi munculnya ujaran kebencian. Ia pun memperkirakan hal ini akan semakin besar, satu tahun jelang Pemilu 2024 mendatang.
“Pertumbuhan ujaran kebencian ini karena semakin banyak orang yang mengakses internet. Memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Menurutnya, kontestasi politik yang sedang terjadi tidak perlu dibawa ke ranah kehidupan pribadi, sehingga kemudian terjadi ujaran kebencian atas dasar ketidakpuasan dan lainnya. Selain pengaruh politik, masalah ujaran kebencian ini juga dilatarbelakangi kurangnya literasi dan minimnya penegakan hukum karena enggannya korban melapor ke pihak berwajib.
Jery pun mengajak warga pengguna media sosial dan pihak lainnya untuk bersama-sama melawan ujaran kebencian karena sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. (fia/nat)
