JAYAPURA – Aliansi Honorer Nasioanal Dewan Pimpinan Wilayah (AHNDPW) Provinsi Papua geruduk kantor Gubernur yang berlokasi di Dok II, Senin (4/9).
Kedatangan mereka di kantor Gubernur Papua menyikapi hasil rapat terbuka Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, pada Senin (28/8) lalu.
Dimana massa honorer yang menghadiri rapat tersebut merasa tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua karena dinilai bertolak belakang dengan penjelasan yang disampaikan Kepala Kanreg IX Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu lalu.
Sebagaimana proses dan tahapan honorer berawal sejak tahun 2020 masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua almarhum Klemen Tinal menjelang dua tahun, dan sampai akhir masa jabatan Gubernur Papua Lukas Enembe, masih belum dituntaskan.
Sementara sebagian honorer berusia kritis/melewati batas usia pengangkatan ASN dan sebagian juga telah berhalangan tetap/meninggal dunia.
Ketua Aliansi Honorer Nasioanal Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua, Frits Awom menyatakan, ada tujuh agenda yang akan disampaikan di antaranya permohonan pelaksanaan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi papua, BKN Kanreg IX Jayapura, BPKP dan DPRP, proses enetapan NIP, proses penempatan di daerah DOB, proses penerbitan SK CPNS.
Proses penetapan SK Formasi Menteri PANRB untuk tahap ke-II, proses pendataan bon ASN yang sudah terdata namun belum memiliki SPTJM dari PPK dan pelaksanaan formasi umum tidak dibuka sampai penerbitan SK CPNS pengangkatan honorer selesai.
“Yang paling penting, penetapan SK CPNS tidak bisa lewat dari bulan oktober 2023, sesuai kesepakatan bersama,” tegasnya.
Sekedar diketahui, jumlah K-2 yang lulus ikut tes berjumlah 2.700.
Pantauan Cenderawasih Pos, tak ada pejabat Pemprov Papua yang menemui para pendemo. (fia/nat)
