Wapres Direncanakan Berkantor di Papua, Pemprov Sambut Baik

JAYAPURA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berencana berkantor di Provinsi  Papua. Sebelumnya, Wapres juga berkantor di Provinsi Papua Tengah pada Juli lalu.

Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur menyampaikan, berkantornya Ma’ruf Amin di Papua tak terlepas dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengarah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

“Beliau kan Ketua BP3OKP, secara nasional kebijakan pemerintah pasti berada di Papua,” kata Derek yang ditemui Cenderawasih Pos, di PYCH, Jumat (11/8).

Diketahui, Kantor BP3OKP sendiri berada di Gedung Keuangan Negara, sehingga dimungkinkan Wapres akan berkantor di sana. Adapun Lembaga BP3OKP membawahi Papua Induk dan wilayah DOB. “Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat di bumi cenderawasih sangat mengapresiasi dan dengan kunjungan Wapres, terlebih datang berkantor di sini,” ucap Derek.

Baca Juga :  Tolak Aktivitas ULMWP di Tanah Papua

Derek berharap, BP3OKP menjadi lembaga atau badan yang dapat mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Papua. “Dengan hadirnya Wapres di tengah tengah kita, bisa lebih dekat menyampaikan kepada beliau dan pasti ada tanggapan dari pemerintah. Yang pasti ini akan membawa dampak yang baik,” kata Derek.

Disinggung kapan Wapres berkantor di Papua ? Derek menyampaikan belum tahu pasti, yang pasti Pemprov menyambut baik kunjungan Wapres tersebut.

“Soal kapan pastinya kunjungan Wapres, kita serahkan kepada pemerintah pusat termasuk berapa lama beliau berkantor di Papua. Sebab ini adalah agenda Pemerintah Pusat dan kita tinggal menyesuaikan,” ucapnya.

Sekedar diketahui, BP3OKP dibentuk untuk membuat pemerintah semakin mematangkan rencana induk percepatan pembangunan kesejahteraan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Diharapkan juga dapat mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca Juga :  Rocky Bebena Pimpin  DPD Ikatan Keluarga Kalwedo Papua

Dengan program-program yang tentu sifatnya program yang reguler, ada yang quick win. Percepatan-percepatan yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. (fia/wen)

JAYAPURA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berencana berkantor di Provinsi  Papua. Sebelumnya, Wapres juga berkantor di Provinsi Papua Tengah pada Juli lalu.

Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur menyampaikan, berkantornya Ma’ruf Amin di Papua tak terlepas dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengarah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

“Beliau kan Ketua BP3OKP, secara nasional kebijakan pemerintah pasti berada di Papua,” kata Derek yang ditemui Cenderawasih Pos, di PYCH, Jumat (11/8).

Diketahui, Kantor BP3OKP sendiri berada di Gedung Keuangan Negara, sehingga dimungkinkan Wapres akan berkantor di sana. Adapun Lembaga BP3OKP membawahi Papua Induk dan wilayah DOB. “Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat di bumi cenderawasih sangat mengapresiasi dan dengan kunjungan Wapres, terlebih datang berkantor di sini,” ucap Derek.

Baca Juga :  Berikan Contoh Toleransi, Dandim 1702/JWY Laksanakan Silaturahmi Idul Fitri

Derek berharap, BP3OKP menjadi lembaga atau badan yang dapat mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Papua. “Dengan hadirnya Wapres di tengah tengah kita, bisa lebih dekat menyampaikan kepada beliau dan pasti ada tanggapan dari pemerintah. Yang pasti ini akan membawa dampak yang baik,” kata Derek.

Disinggung kapan Wapres berkantor di Papua ? Derek menyampaikan belum tahu pasti, yang pasti Pemprov menyambut baik kunjungan Wapres tersebut.

“Soal kapan pastinya kunjungan Wapres, kita serahkan kepada pemerintah pusat termasuk berapa lama beliau berkantor di Papua. Sebab ini adalah agenda Pemerintah Pusat dan kita tinggal menyesuaikan,” ucapnya.

Sekedar diketahui, BP3OKP dibentuk untuk membuat pemerintah semakin mematangkan rencana induk percepatan pembangunan kesejahteraan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Diharapkan juga dapat mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca Juga :  Menko PMK minta Pemuda Papua Dilibatkan Dalam Proyek Pembuangan

Dengan program-program yang tentu sifatnya program yang reguler, ada yang quick win. Percepatan-percepatan yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya