Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
Papua seakan masih dihadapkan pada pembangunan yang sulit diabaikan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dengan menetapkan alokasi dana Otsus Papua sebesar Rp 12,69 triliun, meningk
Terkait dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun mengatakan, terkait dengan pengembalian dana Otsus hasil efisiensi di tahun 2026 tersebut pihaknya meminta dan
Bupati Yalimo, DR. Nahor Nekwek secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrenbang) Otsus tahun 2027 di aula dinas keuangan Kabupaten Yalimo. Kegiatan Musrenbang ini diikuti sekitar 100 pe
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Sayangnya, dana besar tersebut seringkali tidak terserap untuk pelayanan dasar masyarakat karena buruknya tata kelola oleh pemerintah daerah. "Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalaha
Apolo Safanpo menjelaskan, penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah dari Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember
Hal itu disampaikannya Mendagri dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Komisi II DPR RI. Fokus u
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd menyatakan pelantikan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua guna memastikan keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislat
