JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengaku mengkhawatirkan dampak lain dari lahirnya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pasalnya dengan kondisi daerah yang belum banyak apa – apa baik dari infrastruktur maupun perangkat pegawai, diyakini akan ada banyak ASN dari luar Papua yang masuk mengisi kekosongan birokrasi.
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
“Kami meminta agar kalau memang mau memasukkan ASN itu angkat dulu calon ASN asal Papua yang selama ini sudah mengabdi namun belum diangkat ketimbang mengambil dari luar. Ini akan menimbulkan banyak kecemburuan dan kesenjangan social nantinya,” beber Yunus.
Iapun mengaitkan soal maksud tujuan dari pemekaran itu sendiri yang katanya untuk kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari ketertinggalan. “Tapi kalau belum apa – apa ruangnya sudah ditutup dan diberikan kepada orang dari luar ini yang akan jadi persoalan. Kami berharap ada kebijakan dari kepala daerah yang memang memproteksi,” imbuhnya. Ia juga mengingatkan agar kepala daerah di tiga DOB lebih kreatif sebab tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang menjanjikan.
“Kepala daerah harus kreatif. Di Papua induk sudah tidak mendapat PAD dari Freeport juga dan ini perlu dipikirkan,” tambahnya. Yunus juga berpendapat bahwa PAD Papua masih bisa dimaksimalkan dari aspek kehutanan dan ia memberi catatan khusus soal ini. “Kita bicara illegal loging dan aturannya jelas tapi kami melihat pencurian kayu jalan terus. Kalau begini mending sekalian buka saja agar itu menjadi PAD,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengaku mengkhawatirkan dampak lain dari lahirnya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pasalnya dengan kondisi daerah yang belum banyak apa – apa baik dari infrastruktur maupun perangkat pegawai, diyakini akan ada banyak ASN dari luar Papua yang masuk mengisi kekosongan birokrasi.
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
“Kami meminta agar kalau memang mau memasukkan ASN itu angkat dulu calon ASN asal Papua yang selama ini sudah mengabdi namun belum diangkat ketimbang mengambil dari luar. Ini akan menimbulkan banyak kecemburuan dan kesenjangan social nantinya,” beber Yunus.
Iapun mengaitkan soal maksud tujuan dari pemekaran itu sendiri yang katanya untuk kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari ketertinggalan. “Tapi kalau belum apa – apa ruangnya sudah ditutup dan diberikan kepada orang dari luar ini yang akan jadi persoalan. Kami berharap ada kebijakan dari kepala daerah yang memang memproteksi,” imbuhnya. Ia juga mengingatkan agar kepala daerah di tiga DOB lebih kreatif sebab tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang menjanjikan.
“Kepala daerah harus kreatif. Di Papua induk sudah tidak mendapat PAD dari Freeport juga dan ini perlu dipikirkan,” tambahnya. Yunus juga berpendapat bahwa PAD Papua masih bisa dimaksimalkan dari aspek kehutanan dan ia memberi catatan khusus soal ini. “Kita bicara illegal loging dan aturannya jelas tapi kami melihat pencurian kayu jalan terus. Kalau begini mending sekalian buka saja agar itu menjadi PAD,” tutupnya. (ade/wen)
