Saturday, April 27, 2024
30.7 C
Jayapura

Jangan Korupsi dan Tidak Diamkan Kasus Pelanggaran HAM

Pesan untuk Tiga Penjabat Gubernur

JAYAPURA – Peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pelantikan Penjabat Gubernur di tiga wilayah tersebut telah dilakukan di Jakarta pada Jumat (11/11) lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem mengingatkan tiga penjabat yakni Apolo Safanpo Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah untuk tidak melakukan korupsi.

“Saya ingatkan jangan melakukan korupsi atau mendiamkan isu isu kekeresan yang dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri-red). Sebab, fondasi pemekaran adalah masyarakat,” tegas Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (12/11).

“Jika rakyat menjadi korban kerasan dari aparat negara lalu penjabat mendiamkan itu maka ini adalah hal yang lucu,” sambungnya.

Baca Juga :  Kota Jayapura Kembali Jadi Perhatian

Theo berharap penjabat Gubernur Papua yang baru saja dilantik tidak menutup mata dengan kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya masing masing. Juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban pelanggaran HAM.

“Para penjabat diberi tugas untuk menjaga dan melindungi masyarakt sipil, jika masyarakat menjadi korban kekerasan maka masyarakat tidak dapat menikmati kesejahteraan dan pembangunan,” ungkapnya.  “Penjabat  yang ditugaskan membangun sesuai dengan harapan dari masyarakat setempat,” sambungnya.

Selain itu, menurut Theo, ada keanehan dalam peresmian tiga DOB dan pelantikan tiga penjabat gubernur. Sebab, pelantikan dan peresmian tersebut dilakukan di jakarta.

“Harusnya pelantikan dan peresmian dilakukan di daerah supaya disaksikan semua masyarakat Papua. Namun kenyataannya, masyarakat Papua hanya mendengar dan menyaksikan pelantikan melalui Medis Sosial,” ungkapnya.

Baca Juga :  Silaturahmi Bersama Tokoh Agama Untuk Wujudkan Papua Aman dan Damai

Theo menduga, Jakarta hingga kini masih menganggap Papua adalah daerah yang tidak aman. Sehingga itu, pelantikan dan peresmian tiga DOB dilakukan di luar Papua.

“Pelantikan dan peresmian yang dilakukan di Jakarta mengsisyaratkan pemandangan orang Jakarta terhadap Papua tidak aman,” tegasnya.

Dirinya berharap dengan adanya peresmian tiga wilayah DOB, masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan. Dan bekerja sesuai dengan visi misi yang diharapkan masyarakat Papua.

“Kan menurut orang Jakarta DOB untuk mensejahterakan rakyat Papua, sehingga kita lihat proses perkembangannya seperti apa kedepan di tengah kondisi Papua saat ini,” pungkasnya. (fia/wen)

Pesan untuk Tiga Penjabat Gubernur

JAYAPURA – Peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pelantikan Penjabat Gubernur di tiga wilayah tersebut telah dilakukan di Jakarta pada Jumat (11/11) lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem mengingatkan tiga penjabat yakni Apolo Safanpo Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah untuk tidak melakukan korupsi.

“Saya ingatkan jangan melakukan korupsi atau mendiamkan isu isu kekeresan yang dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri-red). Sebab, fondasi pemekaran adalah masyarakat,” tegas Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (12/11).

“Jika rakyat menjadi korban kerasan dari aparat negara lalu penjabat mendiamkan itu maka ini adalah hal yang lucu,” sambungnya.

Baca Juga :  Sebagai Manusia Dokter juga Butuh Kesejahteraan

Theo berharap penjabat Gubernur Papua yang baru saja dilantik tidak menutup mata dengan kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya masing masing. Juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban pelanggaran HAM.

“Para penjabat diberi tugas untuk menjaga dan melindungi masyarakt sipil, jika masyarakat menjadi korban kekerasan maka masyarakat tidak dapat menikmati kesejahteraan dan pembangunan,” ungkapnya.  “Penjabat  yang ditugaskan membangun sesuai dengan harapan dari masyarakat setempat,” sambungnya.

Selain itu, menurut Theo, ada keanehan dalam peresmian tiga DOB dan pelantikan tiga penjabat gubernur. Sebab, pelantikan dan peresmian tersebut dilakukan di jakarta.

“Harusnya pelantikan dan peresmian dilakukan di daerah supaya disaksikan semua masyarakat Papua. Namun kenyataannya, masyarakat Papua hanya mendengar dan menyaksikan pelantikan melalui Medis Sosial,” ungkapnya.

Baca Juga :  Daerah Rawan Politisasi Identitas, Pemerintah Diminta Gandeng Para Tokoh

Theo menduga, Jakarta hingga kini masih menganggap Papua adalah daerah yang tidak aman. Sehingga itu, pelantikan dan peresmian tiga DOB dilakukan di luar Papua.

“Pelantikan dan peresmian yang dilakukan di Jakarta mengsisyaratkan pemandangan orang Jakarta terhadap Papua tidak aman,” tegasnya.

Dirinya berharap dengan adanya peresmian tiga wilayah DOB, masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan. Dan bekerja sesuai dengan visi misi yang diharapkan masyarakat Papua.

“Kan menurut orang Jakarta DOB untuk mensejahterakan rakyat Papua, sehingga kita lihat proses perkembangannya seperti apa kedepan di tengah kondisi Papua saat ini,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya