Kondisi meluapnya air Danau Sentani yang berlangsung lebih dari dua pekan mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Anggota DPR Papua jalur pengangkatan Otsus dari Kabupaten Jayapura, Erick Ohee, menyam
Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Menurut Erick, langkah pembenahan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, yang menjadi pedoman pembangunan Papua lima tahun ke depan.
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Cecilia Mehue menjadi salah satu contoh penerima manfaat program tersebut. Ia berhasil menempuh pendidikan sarjana hingga pascasarjana di Amerika Serikat melalui beasiswa Otsus Papua. Usai menyelesaikan pendidikan Strata
Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak di Papua menilai Pepera cacat hukum dan tidak demokratis karena hanya melibatkan
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
