Thursday, April 25, 2024
28.7 C
Jayapura

DPRD Dukung Kantor Bupati Jadi Kantor PPS Sementara

Kantor bupati Merauke yang dipersiapkan menjadi Kantor Gubernur PPS sementara. Foto ini dambil Kamis, (12/5).( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE –  DPRD Merauke sangat mendukung keputusan bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka untuk memberikan Kantor Bupati Merauke sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan sementara. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina.

Dihubungi lewat telpon selulernya, Kamis (12/5),  Benjamin Latumahina mengungkapkan, sangat wajar dan memang harus  memberikan terbaik untuk penjabat gubernur  melaksanakan aktivitasnya dengan menyiapkan Kantor Bupati Merauke tersebut sebagai kantor Gubernur PPS sementara.

Apalagi, perjuangan pemekaran PPS ini  telah dinantikan 20 tahun yang lalu.  ‘’Sebagai sebuah ekspektasi atas penantian, perjuangan yang kita lakukan di Selatan Papua selama 20 tahun, kami dari dewan sangat medukung keputusan Bupati Merauke,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Dewan Cecar Isu Mobilisasi Tiga Periode

Sarana dan prasarana apapun yang dimiliki pemerintah, pihaknya sepakat, apa yang sudah disampaikan Bupati sudah tepat.

“Apapun yang bisa kita berikan, yang penting siap sedia untuk memfasilitas, sehingga apa yang diharapkan di tahun 2024 untuk pemilihan gubernur defenitif dan penyelenggaran pemerintah dalam pemilihan DPR provinsi dapat terselenggara dengan baik,’’ katanya.

Sebab, lanjutnya, jika ada fasilitas yang  dimiliki sekarang, namun dibatasi  bisa jadi akan tersendat. Termasuk nantinya untuk OPD dari  provinsi tersebut, bisa menggunakan sarana prasarana yang  ada sekarang. Apalagi, sambung Benjamin Latumahina, sudah disepakati oleh 4 kabupaten bahwa ibukota provinsi ada di Merauke.

Sementara untuk kantor bupati dan OPD-nya, lanjut Benjamin Latumahina sudah pasti bergeser dan cari posisi yang tepat, sambil menunggu kantor gubernur yang baru.  Soal lokasi yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur provinsi tersebut, Politisi Partai Nasdem ini mengaku, belum ada kesepakatan.

Baca Juga :  Giliran SD Negeri Dekai jadi Sasaran OTK

Bupati Romanus Mbaraka sempat menyinggung Serapuh, Distrik Semangga Merauke, sebagai salah satu lokasi yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur provinsi tersebut. Benjamin Latumahina sangat setuju dengan Serapuh sebagai lokasi pembangunan infrastruktur PPS.

‘’Dari situ, grand desain lokasi, tampak kemudian keindahan. Kalau dilihat dari estetikanya, posisinya yang paling bagus   di Serapuh. Kalau malam akan sangat bagus karena berada di seputaran Kali Maro. Pasti di situ akan berkembang pesat jika nantinya kantor PPS ada di situ. Yang jelas nanti didukung dengan grand desain atau site plant yang betul-betul mantap untuk kantor pemerintah provinsi,’’pungkasnya. (ulo/tho)   

Kantor bupati Merauke yang dipersiapkan menjadi Kantor Gubernur PPS sementara. Foto ini dambil Kamis, (12/5).( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE –  DPRD Merauke sangat mendukung keputusan bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka untuk memberikan Kantor Bupati Merauke sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan sementara. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina.

Dihubungi lewat telpon selulernya, Kamis (12/5),  Benjamin Latumahina mengungkapkan, sangat wajar dan memang harus  memberikan terbaik untuk penjabat gubernur  melaksanakan aktivitasnya dengan menyiapkan Kantor Bupati Merauke tersebut sebagai kantor Gubernur PPS sementara.

Apalagi, perjuangan pemekaran PPS ini  telah dinantikan 20 tahun yang lalu.  ‘’Sebagai sebuah ekspektasi atas penantian, perjuangan yang kita lakukan di Selatan Papua selama 20 tahun, kami dari dewan sangat medukung keputusan Bupati Merauke,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Hari Ini MKMK Gelar Rapat Tertutup untuk Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik

Sarana dan prasarana apapun yang dimiliki pemerintah, pihaknya sepakat, apa yang sudah disampaikan Bupati sudah tepat.

“Apapun yang bisa kita berikan, yang penting siap sedia untuk memfasilitas, sehingga apa yang diharapkan di tahun 2024 untuk pemilihan gubernur defenitif dan penyelenggaran pemerintah dalam pemilihan DPR provinsi dapat terselenggara dengan baik,’’ katanya.

Sebab, lanjutnya, jika ada fasilitas yang  dimiliki sekarang, namun dibatasi  bisa jadi akan tersendat. Termasuk nantinya untuk OPD dari  provinsi tersebut, bisa menggunakan sarana prasarana yang  ada sekarang. Apalagi, sambung Benjamin Latumahina, sudah disepakati oleh 4 kabupaten bahwa ibukota provinsi ada di Merauke.

Sementara untuk kantor bupati dan OPD-nya, lanjut Benjamin Latumahina sudah pasti bergeser dan cari posisi yang tepat, sambil menunggu kantor gubernur yang baru.  Soal lokasi yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur provinsi tersebut, Politisi Partai Nasdem ini mengaku, belum ada kesepakatan.

Baca Juga :  Hasil Sidang Waropen Ikut Diterjemahkan Dalam Sidang Jemaat GKI Immanuel

Bupati Romanus Mbaraka sempat menyinggung Serapuh, Distrik Semangga Merauke, sebagai salah satu lokasi yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur provinsi tersebut. Benjamin Latumahina sangat setuju dengan Serapuh sebagai lokasi pembangunan infrastruktur PPS.

‘’Dari situ, grand desain lokasi, tampak kemudian keindahan. Kalau dilihat dari estetikanya, posisinya yang paling bagus   di Serapuh. Kalau malam akan sangat bagus karena berada di seputaran Kali Maro. Pasti di situ akan berkembang pesat jika nantinya kantor PPS ada di situ. Yang jelas nanti didukung dengan grand desain atau site plant yang betul-betul mantap untuk kantor pemerintah provinsi,’’pungkasnya. (ulo/tho)   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya