Di Papua Tercatat Miliki 6.969 PPPK
JAKARTA – Kepastian nasib dan kesejahteraan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai wilayah Indonesia kini tengah berada di ujung tanduk. Belakangan, isu mengenai ketidakmampuan finansial sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam membayarkan hak gaji PPPK mencuat ke publik dan memicu kekhawatiran massal.Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara.
Pihaknya menegaskan bahwa persoalan pelik ini akan segera dikoordinasikan secara intensif bersama kementerian terkait demi merumuskan solusi konkret. “Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri,” ujar Purbaya. Lantas, apa yang sebenarnya memicu ambruknya kondisi finansial di berbagai daerah hingga tak lagi sanggup mengupah pegawainya sampai akhir tahun?
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu membayar gaji PPPK. Penyebab utamanya adalah porsi anggaran belanja pegawai yang terlampau membengkak, bahkan sudah memakan lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.
Di Papua Tercatat Miliki 6.969 PPPK
JAKARTA – Kepastian nasib dan kesejahteraan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai wilayah Indonesia kini tengah berada di ujung tanduk. Belakangan, isu mengenai ketidakmampuan finansial sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam membayarkan hak gaji PPPK mencuat ke publik dan memicu kekhawatiran massal.Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara.
Pihaknya menegaskan bahwa persoalan pelik ini akan segera dikoordinasikan secara intensif bersama kementerian terkait demi merumuskan solusi konkret. “Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri,” ujar Purbaya. Lantas, apa yang sebenarnya memicu ambruknya kondisi finansial di berbagai daerah hingga tak lagi sanggup mengupah pegawainya sampai akhir tahun?
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu membayar gaji PPPK. Penyebab utamanya adalah porsi anggaran belanja pegawai yang terlampau membengkak, bahkan sudah memakan lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.
