‘’Pada prinsipnya, kami Pemda sudah siap melaksanakan baik di sisi ruangan, menyediakan fasilitas komputer dan panitia yang akan membackup pelaksanaan seleksi tersebut. Kita hanya menunggu arah perintah dari BKN pusat ke
Adapun komponen gaji ke 13 PNS dan PPPK 2026 meliputi : gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi. Pemerintah memiliki sejumlah t
‘’Hak-hak ASN berupa gaji pokok dan tunjangan. Ada juga insentif serta TPP. TPP dalam ketentuan perundang-undangan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,’’ tandas Apolo Safanpo menjawab pertanyaan media ini.
Elias Mite menjelaskan, pembayaran THR tersebut sedikit mengalami keterlambatan karena keterlambatan surat edaran dari Presiden tentang pembayaran THR. Tapi turunan peraturan pemerintah (PP) tentang pembayaran THR terseb
Isu gaji guru honorer Rp300 ribu mengemuka ketika pemerintah berencana mengangkat sekitar 32.000 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebu
Menurut Edy, status kepegawaian yang diberikan kepada pegawai SPPG saat ini justru mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang ideal. Ia menilai pola tersebut seharusnya bisa menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan nas
Lihat saja SPPG baru berjalan setahun terakhir sementara saat ini ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun dari segi upah atau gaji masih jauh dari harapan. Selain itu waktu pengangkatan juga belum
Hadir juga Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, Pj. Sekda Keerom, Stenly Mongka, Kepala BKPSDM Keerom, Angelo Frank, Ketua DPRK Keerom, Kanisius Kango dan Kapolres Keerom, AKBP. Astoto Budi.
Yusfitriadi menyampaikan, persoalan pertama terletak pada persyaratan pengangkatan PPPK. Ia mempertanyakan absennya ketentuan masa kerja minimum, mengingat beberapa karyawan SPPG baru bekerja sekitar satu tahun namun sud
Pembayaran TPP bagi setiap ASN/P3K dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan memperhatikan meskanisme yang berlaku, misalnya memperhatikan kehadiran atau absensi para pegawai bersakutan, namun hampir 100 % dibaya
