Tito menyebut, gaji kepala daerah hanya berkisar Rp 6 juta per bulan. Meski terdapat berbagai tunjangan, nilainya masih jauh dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan hingga kampanye.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap pemerintah daerah di wilayah Papua yang berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, dan prestasi luar biasa dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perc
Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kampung Mosso dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program yang merupakan amanat Presiden Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kampung Mos
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dari hasil peninjauan, ia menemukan sejumlah persoalan. "Kita melihat masih banyak sampah, belum tersedia drainase
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun tinggal di hunian tidak layak. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya penurunan kemiskinan di tanah Papua
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electr
“Menteri PKP punya program baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah, dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ucap Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembanguna
Hal itu disampaikannya Mendagri dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Komisi II DPR RI. Fokus u
Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur penyesuaian pelaksana
Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah awalnya dimaksudkan untuk mengurai antrean, namun justru menimbulkan efek sebaliknya. Menurutnya, pembatasan pengisian BBM—sekitar 30 liter per kendaraan—ditafsirka
Percepatan pembangunan dan renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas nasional dalam meningk
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Maruli menilai, aksi pengibaran bendera putih tersebut harus dimaklumi. Sebab, warga Aceh memang mengalami kesulitan. Banyak korban meninggal dunia, tidak sedikit yang masih hilang. Ada pula korban yang kehilangan keluar
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan a
Tito menyampaikan pemerintah telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor. Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Kepala Dinas Penan
“Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan melalui audit. Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui masalahnya di mana. Rumah sakit-rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan baik tingk
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
Menurut Tito, sebagian besar kebocoran muncul dari pengeluaran birokrasi dan operasional pegawai. Ia mencontohkan, rapat yang seharusnya cukup dua kali bisa dibuat sepuluh kali, hanya untuk menghabiskan anggaran. Begitu
Kepala Biro Pemerintahan Eko Wador ketika dihubungi media ini mengungkapkan, jika SK pengangkatan bupati dan wakil bupati Boven Digoel terpilih periode 2025-2030 tersebut telah diterbitkan Menteri Dalam Negeri.
Ketentuan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebelum berangkat.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk memangkas atau menghapus tunjangan DPRD secara sepihak, sebab hal itu akan bertentangan d
Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menekankan pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga ketente
Menurutnya gedung ini dirancang sedemikian rupa nanti diatasnya itu akan bentuknya honai bulat itu untuk menandakan kultur dan budaya kami, yang dulu saya lihat mereka rancang itu pakai tifa namun diubah karena kami oran
Tito mengungkapkan di awal perencanaan penetapan KIPP sempat terjadi dinamika di antara para suku di Papua Pegunungan, namun hal itu dapat diatasi dengan baik, sehingga kini telah ditetapkan bahwa KIPP berada di kawasan
Menteri Dalam Negeri Jendral (Purn) Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A, P.h.D menyatakan dari bantuan 2200 rumah untuk Papua Pegunungan ini, sudah ada tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah hamp
Tak lama kelompok pemuda ini terlihat mencoba masuk ke wilayah bandara. Disitulah terjadi ketegangan, dorong mendorong antara aparat dan orator hingga Panji Agung diringkus dan dipukul kemudian ia bersama Ketua DPD Barik
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
Bupati Gusbager mengatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan kepada seluruh dewan pengurus APKASI yang baru, sekaligus tanggungjawab dirinya sebagai pengurus APKASI Korwil Papua.
Mendagri mengatakan, Pilkada 2024 meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan, namun masih banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dia berhara
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
"Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tapi yang jelas di ibu kota negara," ucap Tito. Tito juga menegaskan, Ibu Kota Negara sampai saat ini masih Jakarta. Sebab, Peraturan Presiden (Perpres) tentang perpindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini belum terbit.
PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan di akhir tahun ini pihaknya mendapatkan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam rapat melalui Zoom terkait pengendalian inflasi daerah pada,
Dirinya memahami dan memaklumi situasi yang sedang berjalan, namun sudah dijaminkan jika permasalahan tanah sudah selesai, tugas yang kedua kalau masalah lokasi sudah selesai maka dilakukan presiapan seperti pematangan lahan termasuk dokumen surat yang harus diselesaikan.
Tito sendiri mengaku sudah mendengar rekaman suara tersebut dan sempat kaget. Iapun memerintahkan untuk ini ditelusuri. Mendagri memerintahkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melakukan pemeriksan internal terhadap Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait berkaitan dengan rekaman tersebut. Tito mengaku begitu mendapat rekaman suara itu langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua melakukan pemeriksaan internal.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tito menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit Ir. Hengky Hiskia Jhoku, mengatakan, adanya pro kontra penggantian dan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI , ada yang setuju ada yang tidak, menurutnya seorang Pj Bupati merupakan pejabat birokrasi atau ASN, yang mana diatur oleh mekanisme dan juga aturan yang berlaku di birokrasi, serta bukan jabatan politik.
Jeri pun menyebut bahwa roda pemerintahan saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja sebagaimana mestinya.
“Pada prinsipnya ASN bagian dari tugas roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.
Ramses diingatkan beberapa hal, yang pertama bagaimana menyiapkan pejabat pengganti Pj Sekda Papua yang sudah waktunya diganti, kedua untuk pejabat eselon yang sudah mengikusi seleksi dan dinyatakan lolos diminta untuk segera dilakukan pelantikan.
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
Ramses Limbong merupakan seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen). Usai pensiun dari kedinasan TNI, Ranses dipercayakan Mendagri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Adapun nama Ramses Limbong mencuat sebagai pengganti M Ridwan Rumasukun, Ramses merupakan Mayjen Purnawirawan TNI dengan jabatan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.
"Sudah 30-an yang mengajukan pengunduran diri, dan kami sedang proses, ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan," kata Tito Karnavian setelah memberikan pembekalan kepada calon wisudawan IPDN tahun akademik 2023/2024 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempe Wetipo menjelaskan, surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah sampai di meja Mendagri.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan tren perkembangan inflasi secara Nasional per Juni 2024 Year on Year berdasarkan kelompok masih didominasi oleh 3 kelompok besar, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24% dengan andil inflasi 0,32%.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering.
Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut. Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.
Selain hal tersebut, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk berperan aktif dalam menghidupkan sektor swasta untuk mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami sudah menyampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin menjabat, yang ikut running (berkontestasi dalam Pilkada), dia harus kami ganti, dan itu memang enggak ada aturan undang-undangnya, tetapi kami yang mengambil kebijakan," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Meski Christian Sohilait ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Jayapura bukan atas rekomendasi DPRD Kota Jayapura, namun DPRD melalui Wakil Ketua II, Silas Youwe mengaku menerima keputusan Kemendagri atas penjunjukan PJ Walikota tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Pernyataan ini disampaikan mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Timika dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar namun tidak banyak kemajuan.
"Ini mengenai situasi yang terjadi di OPD, kami semua mengalami kendala. Mungkin secara agenda anggaran tahunan, DPA, sudah dibagikan. Namun dalam penyelenggaraan kegiatan otomatis kami ASN yang tidak bisa membagi kerjanya itu secara merata"ujarnya.
Menurut Tito, filosofi pelantikan serentak itu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara program pusat, provinsi, kabupaten/kota sama selama lima tahun. Oleh karena itu, percepatan tersebut diharapkan agar jadwal pelantikannya tak berjauhan.
"Isu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," kata Tito.
